WTP yang Diraih Pemkab Garut Mulai Disangsikan

GARUT, (GE).- Kabupaten Garut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun 2015 silam. Saat itu banyak kalangan yang menyangsikan raihan tersebut mengingat masih banyaknya kesemrawutan administrasi. Kecurigaan tersebut semakin menguat setelah beberapa bulan ditetapkan, Kabupaten Garut malah mendapat sanksi penangguhan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketua Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, menandaskan sejak awal dirinya meyangsikan berbagai penghargaan oleh Kabupaten Garut. Pasalnya, berbagai penghargaan yang diraih terkesan dipaksakan dan semata untuk pencitraan puncuk pimpinan.

“Raihan Adipura, WTP dan yang terakhir meraih Ciptapangripta saya curiga diraih bukan atas dasar prestasi. Jika melihat realita saat ini semua penghargaan lebih mengarah pada prestise pimpinan,” ujar Haryono, Senin (29/5/2017).

Kecurigaan itu muncul, kata Haryono, setelah berbagai penghargaan yang diraih Pemkab Garut tak ada kesesuaian dengan realita. Haryono mencontohkan, opini WTP dari BPK RI diraih Pemkab Garut dalam kondisi keuangan daerah yang karut marut.

“Bayangkan saja, beberapa bulan setelah WTP diterima Pemkab Garut, DAU malah ditangguhkan. Penangguhan tersebut merupakan sanksi akibat Pemkab Garut tidak membuat laporan ke Mendagri dan Saldo di Kas Daerah yang terlalu besar,” kata Haryono.

Sampai saat ini, kata Haryono, raihan WTP Pemkab Garut tak pernah masuk akal. Kecurigaan itu semakin kuat setelah operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (26/5/2017) lalu terkait dengan pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Haryono mengatakan, untuk meraih WTP Pemkab Garut harus membuat laporan keuangan yang diserahkan telah berbasis akrual dan terdiri dari tujuh komponen yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan Keuangan.

“Jangan-jangan raihan WTP Kabupaten Garut pun hasil main mata. Pasalnya jika dikembalikan pada tujuh standar penilaian tentunya Kabupaten Garut akan tereliminasi,” katanya.

Terkait hal itu, Haryono mengaku telah beberapa kali datang ke DPRD agar melakukan hak-haknya. Ia merinci, pada bulan Agustus 2016 dan 25 April 2017 dirinya datang ke DPRD untuk klarifikasi dan mendesak agar DPRD melakukan haknya. Namun sampai saat ini DPRD tak melakukan haknya.

“Logisnya, jika benar WTP itu diraih berkat kinerja tentunya tak akan ada sanksi bagi Pemkab Garut. Adanya sanksi penundaan DAU semakin menguatkan adanya indikasi main mata antara Pemkab Garut dengan pejabat berwenang di BPK RI terkait WTP yang diraih pada 2015 lalu,” pungkas Haryono. (Farhan SN)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *