Wakil Bupati Garut : Kemiskinan, Sebuah “Asset Building”

Wakil Bupati Garut, Jawa Barat, dr. H. Helmi Budiman.***

GARUT, (GE).- Paradigma baru tentang kemiskinan kini bukan lagi sekadar charity (ladang beramal/red). Saat si miskin membutuhkan sandang, pangan maupun papan, bahkan kesehatan, barulah bantuan muncul. Pandangan itu kini berubah, kemiskinan menjadi sebuah asset building (pembangunan asset/red).

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman,  saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemkab Garut, Jawa Barat, di Lapang Setda, Senin (3/4/17). Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Iman Alirahman, para staf ahli bupati, Asisten II dan III. Hadir pula para kepala SKPD, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Garut.

Lebih jauh, Helmi menjelaskan, salah satu contoh upaya yang dikembangkan dalam mengubah penghidupan masyarakat, adalah ketika kesehatan masyarakat semakin membaik dengan ditunjang sarana kesehatan memadai. Hal ini dinilainya sebagai asset building yang telah berjalan.


“Beberapa puskesmas kini sudah diperbaiki. Baik sarana dan prasarana, maupun tingkat layanannya. Jangan salah, hampir 90 persen masyarakat kita masih berobat ke puskesmas,” ujar Helmi.

Menurut Helmi, kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani bersama. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga individu-individu yang memiliki tanggung jawab sama. Keberadaan Baznas (Bada Amil Zakat Nasional) diharapkan mampu menjawab tingkat kemiskinan Kabupaten Garut yang masih di atas 10 persen.

“Zakat profesi untuk PNS, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi pengurangan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Coba bayangkan, hingga saat ini ada sekitar 55 ribu rumah tidak layak huni, satu rumah dihuni 5 hingga 6 orang. Belum lagi sarana penerangan dan belajar anak yang juga tidak memadai yang perlu penanganan bersama,” katanya.

Paradigma lainnya dalam mengurangi kesenjangan, tutur Helmi, bukan lagi melalui pendekatan intervensi akan tetapi berupa pendekatan sinergis. Pelibatan masyarakat yang kini bukan lagi pengurangan kemiskinanan, namun pengurangan kesenjangan merupakan bukti bahwa perlunya kebersamaan dalam memecahkan masalah sosial ini.

“Kalau sekarang kemiskinan di atas 10 persen, apakah tidak ada orang Garut yang kaya?” ucap Helmi.

Jadi, tambah Helmi, harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengurangi kesenjangan ini. Karena itu, Helmi mengingatkan, agar Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut terus bekerja keras dan memokuskan diri menunaikan tugasnya dalam upaya mengurangi kesenjangan ini. Termasuk pemantauan pelaksanaan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI