Wabup: Untuk Menutup Kawasan Darajat Masih Menunggu Kajian

PASIRWANGI,(GE).-  Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman, mengatakan jika kawasan Darajat sudah menjadi tempat wisata umum dan berjalan lama. Untuk penertibannya sudah ada panitia khusus termasuk di dalamnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut.

Saat ini pemerintah masih menunggu kajian dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) juga Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) terkait kawasan Darajat di bilangan Kecamatan Pasirwangi.

“Untuk Darajat memang sudah ada keluhan dari masyarakat. Mereka mengaku terganggu, misalnya dalam masalah lalulintas, serta lingkungan,” ujarnya, Kamis (11/2/ 2016).

Helmi mengatakan,  kondisi alam Darajat di beberapa kawasannya sudah terjadi kejadian bencana alam seperti longsor. Menyikapi kondisi tersebut menurutnya kawasan tersebut harus ditertibkan dan yang melanggar aturan harus ditutup.

“Untuk melakukan penutupan sendiri kita masih menunggu kajian dari beberapa dinas seperti dari DLHKP dan juga SDAP juga dari tim ahli. Jadi untuk bisa menutup harus ada rekomendasi  yang lengkap, karena saat ini kajian yang ada masih bersifat parsial, jangan sampai tempat wisatanya terus bertambah,” katanya.

Kasi Perencanaan Bidang Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, Ayi Fitriana menyebutkan, dari  hasil kajian dan observasi di lapangan, kegiatan pariwisata berkembang pesat. Kondisi tersebut dikhawatirkan masuk kedalam kawasan yang direncanakan tentang kawasan atau wilayah panas bumi.

“Ada beberapa lokasi yang memang harus dipertegas, resikonya seperti itu dihilangkan. Secara umum memang mengkhawatirkan, tapi ada beberapa juga yang kalau misalkan di luar wilayah kerja panas bumi itu jadi masih memungkinkan selama memenuhi kaidah kaidah fungsi lindung,” tukasnya.

Dikatakannya, rata-rata kondisi tempat wisata yang saat ini berkembang bertolak belakang dengan kaidah fungsi lindung. Banyak yang membuat penampungan air-air panas yang seharusnya tidak ada. Dengan kondisi tersebut seharusnya  ada penegasan.

“Di penataan sekarang kan harus ditentukan tujuan penataan ruangnya dimana mewujudkan Kecamatan Pasirwangi sebagai kawasan strategis panas bumi dan kawasan lindung yang didukung oleh pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan,” ungkapnya.

Ayi menyebut, sudah ada sunyal bagi pengusaha wisata yang termasuk dalam kawasan atau area kerja panas bumi harus ditertibkan. Berdasarkan tinjauan lapangan, ada kawasan wisata yang saat ini sudah ada terpotong dengan pipa panas bumi yang seharusnya tidak diperkenankan.

“Kalau dalam tata ruang itu ada yang sifatnya hitam putih, jadi kalau misalya dia suaka alam itu otomatis dia tidak boleh diganggu kecuali dengan ijin ijin tetentu. Terus kan ada hutan lindung nah terus ada tanah masyarakat, secara keseluruhan itu tuh kawasan yang rawan gerakan tanah semuanya, Garut kan gudang rawan bencana,” ucapnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN