Wabup Garut: Saat Ini Beberapa Puskesmas Tidak Memiliki Lahan Sendiri

dr.Helmi Budiman (Wakil Bupati Garut)

PEMKAB, (GE).- Guna memaksimalkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Garut berencana membangun rumah sakit kembali di wilayah Utara dan Selatan Garut. Demikian, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Sabtu, (4/6/2016).

Helmi menyebutkan, secara teori, dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, idealnya Kabupaten Garut harusnya mempunyai 2.600 tempat tidur untuk rawat inap. Sedangkan saat ini, total jumlah tempat tidur yang sudah dimiliki baru sekitar 1.600 tempat tidur. Jumlah tersebut terdiri dari Rumah Sakit pemerintah dan swasta serta Puskesmas dengan tempat perawatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

“Saat ini, jumlah tempat tidur untuk rawat inap yang kita miliki baru sekitar 1.600, padahal idealnya kita harus punya 2.600 tempat tidur, sehingga masih butuh 1.000 tempat tidur lagi. Ini berdasarkan asumsi jumlah penduduk Garut sebesar 2,6 juta jiwa. Maka tidak heran kalau masih sering kita lihat pasien di rumah sakit yang terlambat mendapatkan tempat ketika mau rawat inap,” ungkap Helmi.

Helmi menambahkan, masalah lain yang juga dihadapi saat ini, jumlah peserta BPJS di Kabupaten mencapai 1,2 juta, sehingga seharusnya tersedia ruang perawatan kelas 3 sebanyak 1.200. Sedangkan saat ini jumlah ruang kelas 3 masih sangat kurang. “Maka kita akan terus tingkatkan jumlah ruang kelas 3. Di RSU dr. Slamet sendiri tahun ini kita akan menambah ruang kelas 3 sebanyak 120 tempat tidur sehingga diharapkan jumlah tempat tidur di RSU menjadi sekitar 850,” papar Helmi.

Untuk mengejar target jumlah tempat perawatan di Kabupaten Garut, kata Helmi, Pemkab Garut akan membangun rumah sakit baru di wilayah Garut Selatan, yaitu Bungbulang dan Rancabuaya, serta di utara yakni di Limbangan dan Malangbong. “Untuk selatan, kita sedang mencari lahannya, dan di Limbangan kita sudah dapat lokasi, tinggal membebaskan. Sedangkan untuk Malangbong, kita sudah membebaskan lahan untuk, tinggal realisasi pembangunan,” imbuhnya.

Solusi lain yang akan ditempuh untuk meningkatkan jumlah tempat pelayanan kesehatan ini, Helmi juga menyatakan, akan meningkatkan status Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) yang ada sekarang sebanyak 30 Puskesmas. “Dari jumlah Puskesmas yang ada itu, potensial untuk ditingkatkan. Dengan demikian, maka tidak harus terlalu banyak membangun rumah sakit, tapi cukup dengan Puskesmas saja,” ujarnya.

Disinggung mengenai keharusan management Puskesmas yang harus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Helmi mengaku memang sudah merupakan keharusan berdasarkan Undang Undang. Kendati begitu, itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi. “Ke depan semua Puskesmas memang harus jadi BLUD, karena itu sudah ketentuan perundang-undangan, tapi kita juga harus melihat kemungkinan apakah bisa dikembangkan. Karena saat ini beberapa Puskesmas ada yang tidak memiliki lahan sendiri yang memadai untuk pengembangan,” pungkasnya. (Slamet Timur).***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN