Ini Masalah yang Merongrong Bupati Garut

SEJAK diangkat menjadi Bupati Garut pada Kamis (23/1/2014) pukul 13.25, orang nomer satu di Kota Dodol ini selalu dirong-rong masalah. Bahkan gugatan dari berbagai pihak terus berdatangan.

Rudy Gunawan dilantik sebagai Bupati Bupati Garut didasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-236 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Bupati Garut, Jawa Barat. Sejak SK tersebut dikeluarkan berbagai gugatan datang silih berganti. Sehingga sebutan sebagai kepala daerah yang sering digugat pun tersemat pada dirinya.

Berdasarkan catatan “Garut Express” Bupati Garut Rudy Gunawan, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait kisruh pemilihan Kepala Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Bupati yang menerbitkan surat keputusan pelantikan Kades Dano telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, Warga pasar Limbangan Kabupaten Garut memenangkan gugatan atas Bupati Garut, berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Hakim menilai Bupati Garut telah melakukan pelanggaran terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) pasar Limbangan.

Tidak hanya sampai di situ saja, Bupati Garut digugat sejumlah warga Leles, karena mengeluarkan izin mendirikan bangunan pabrik sepatu asal Korea (PT.Changshin Reksa Jaya) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pabrik tersebut dinilai melanggar ketentuan karena dibangun di atas lahan hutan rakyat.

Bahkan, Bupati Garut Rudy Gunawan digugat warganya. Ia digugat karena membiarkan aktivitas pariwisata di kawasan Darajat, Kecamatan Pasirwangi. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang warganya bernama Aris Faizal.

Permasalahan terus berdatangan, yang kini sedang dihadapi bupati diantaranya kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus merosot. Bahkan dalam Inspeksi Mendakak (Sidak) ke Kantor DPPKA Bupati sempat berang atas kehadiran PNS pada apel pagi waktu itu.

Permasalahan lainnya, datang masih dari internal Pemkab Garut terkait imbas rotasi mutasi jabatan kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah yang merasa di rugikan karena dikembalikan menjadi guru menggugat pemerintah daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Mereka pun membentuk organisasi barisan sakit hati dengan sebutan Ikatan Kepala Sekolah Kena Jeda (IKADA).

Perseteruan antara IKADA dengan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan terus berlanjut. Koordinator IKADA, Dadang Arifin, menegaskan, jika sampai saat ini permasalahan dengan Bupati soal rotasi jabatan kepala sekolah belum ada kesepakatan damai. Bahkan dirinya bersikukuh melanjutkan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dadang, memenuhi panggilan dari pihak Dinas Pendidikan Garut, Senin (7/12/2015) pukul 10.00 WIB. Setelah tiga jam berada di dalam kantor Disdik, Dadang terlihat bergegas keluar kantor.
Saat diwawancarai mengenai hasil pembicaraan antara dirinya dengan pihak Disdik, Dadang menjawab pertemuan itu tidak membahas mengenai permasalahan IKADA dengan Bupati.

“Hanya memenuhi undangan dan membahas tentang evaluasi kinerja guru saja,” tegas Dadang.

Perihal perkembangan gugatan yang sudah sampai di meja hijau tersebut, Dadang mengatakan, hingga sampai saat ini proses hukum sudah sampai pada tahap pembuktian yang akan berlangsung minggu depan. Dadang menambahkan, IKADA akan terus melanjutkan tuntutannya hingga akhir keputusan persidangan nanti. Artinya, IKADA tidak ada niat mencabut tuntutan tersebut.

Masalah bupati semakin rumit saat dirinya telah melakukan perbuatan yang menyinggung ulama. Bersinggungan dengan ulama, membuat permasalahan yang dihadapi bupati semakin klimaks. Tepatnya pada 25 November 2015 yang lalu, tiga orang perwakilan ulama pondok pesantren merasa dilecehkan oleh tindakan bupati yang seolah-olah mengusir mereka saat melakukan silaturahmi ke pendopo.

Ditemui di Kantor Agkesra Kabupaten Garut, Pimpinan Pondok Pesantren Alfadilah Limbangan, Rd. Iip Syafi’i mengaku, dirinya pernah datang ke Pendopo Garut bermaksud untuk silaturahmi dengan Bupati Garut Rudy Gunawan. Namun entah apa alasannya Bupati malah uring-uringan saat menerima kunjungan dari perwakilan organisasi RMI-NU.

“Gaji saya tilu puluh juta teh geus beak dipake. Ayeunamah keur bensin operasional oge geus lieur,” ujar Iip mencontohkan pembicaraan bupati.

Iip melanjutkan, setelah berbicara seperti itu, Bupati langsung beranjak dari tempat duduknya. Kemudian membukakan pintu seolah-olah agar tiga orang perwakilan RMI-NU segera beranjak dari Pendopo.

Merasa diperlakukan secara tidak hormat, RMI-NU Kabupaten Garut akhirnya merespon dengan melakukan berbagai upaya islah. Namun sampai saat ini, belum mendapat jalan keluarnya.

Sehingga, Kamis (10/12/2015), RMI-NU melayangkan surat langsung kepada bupati terkait perlakuan kurang santun yang dilakukan orang nomor satu di Garut. Dalam surat tersebut, RMI-Nu menuntut agar Bupati Garut, Rudy Gunawan, melakukan permohonan maaf kepada PC RMI-NU.

Namun saat RMI-NU akan menyampaikan surat, Bupati Garut, Rudy Gunawan sedang berada di luar negeri. Sehingga surat tersebut hanya diterima oleh Kepala Bagian Agkesra Pemkab Garut.

“RMI-NU ini dibentuk oleh para ulama. Saat bupati melecehkan RMI-NU berarti melecehkan ulama juga,” kata Iip dengan nada tegas saat ditemui wartawan di Kantor Agkesra Pemkab Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Kamis (10/12/2015).

Saat dikonfirmasi, Kepala Agkesra Kabupaten Garut, Dahlan Saputra, berjanji akan menghadap kepada bupati untuk menyampaikan surat yang dilayangkan RMI-NU. Dahlan mengaku saat ini bupati sedang tidak ada di Garut. Namun dirinya tidak mengetahui keberadaan bupati saat ini.

“Nanti akan kita fasilitasi agar RMI-NU bisa bertemu dengan bupati. Tentunya permasalahan ini harus jelas agar tidak berkembang isue yang tidak baik,” pungkasnya. (Farhan SN)***