UPT Pendidikan Dikembalikan 42, Berikut Penjelasan Pansus

KOTA, (GE).- Pemkab Garut telah menetapkan jumlah Unit Pelaksanan Teknis (UPT) khusus dinas pendidikan menjadi 10 dari sebelumnya 42 UPTD. Namun hal ini ternyata dianggap sebagai kesalahan, mengingat banyaknya tugas yang harus dipikul UPT setelah diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada awal Tahun 2017 mendatang.

“Kemarin pada saat Pansus membahas draf Raperda tidak pernah membahas bagan struktur organisasi (BSO-red), tidak dibahas beban kerja SKPD dan yang lainnya, mengingat waktu pembahasan yang mepet. Waktu itu Ortala meminta supaya pembahasan BSO dilaksanakan setelah selesainya Perda. Sehingga kita tidak tahu beban kerja dari setiap SKPD, ini jelas suatu kesalahan,” tegas Ketua Pansus SOTK, H. Alit Suherman, yang juga Ketua Komisi A DPRD Garut, saat ditemui GE di ruang kerjanya, Rabu (21/12/2016).

Diungkapkannya, Pansus dan SKPD baru membahas beban kerja dan Tupoksi setiap dinas setelah Perda ditetapkan. Dari situlah baru diketahui kalau beban kerja Disdik itu cukup berat, apabila hanya ada 10 UPT Disdik.

Dikatakan Alit, UPT sebagai pengendali peningkatan mutu pendidikan di tingkat kecamatan, ke depan setelah diberlakukannya SOTK baru, beban kerjanya, jauh akan lebih berat. Sebab bukan hanya mengurusi sekolah dasar (SD) saja, sebab pendidikan dasar itu meliputi pendidikan usia dini (PAUD), SD, SMP. Kelompok belajar mengajar (KBM) dan non formal lainnya. Sehingga beban kerja UPT itu akan bertambah banyak.

Oleh sebab itu, menurut Alumni SPG Pasundan yang pernah mengajar di SMK Pasundan Garut itu, bukan saja beban kerja yang bertambah, melainkan juga rentang kendali yang cukup jauh antar daerah, juga menjadi masalah yang berat bagi perangkat UPT. Sehingga jumlah UPT harus dikembalikan ke semula yaitu 42, sesuai jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

“Bisa saja dikembalikan menjadi 42 UPT lagi, dengan cara Bupati Garut, mengajukan surat permohonan ke DPRD, dengan alasan bertambahnya beban kerja, beratnya rentang kendali SKPD dan analisa jabatannya. Saya yakin kalau ada surat permohonan dari eksekutif, Dewan akan mengabulkan,” tuturnya.

Ditambahkannya, jika Bupati mau mengajukan surat permohonan sebaiknya sesegera mungkin. Sebab dalam Perda SOTK yang sudah disyahkan itu, tidak tercantum jumlah UPT nya. Sehingga perubahan jumlah UPT dari 10 menjadi 42, masih sangat memungkinkan. (Jay)***