Untuk Percepatan Iklim Investasi Harus Ada Perda Dulu

Bupati Garut Rudy Gunawan saat memimpin apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XX tingkat Kabupaten Garut, Senin (25/4/16) di Lapangan Sekretariat Daerah.

PEMKAB, (GE).– Agar tidak menjadi penonton pada era persaingan bebas, Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut harus terus menata seluruh elemen otonomi daerah. Pasalnya, sejak diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN dalam hal daya saing.

Bupati Garut Rudy Gunawan saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo pada apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XX tingkat Kabupaten Garut, Senin (25/4/16) di Lapangan Sekretariat Daerah.

Bupati menyebutkan posisi Indonesia berdasarkan laporan Word Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness tahun 2015-2016, dari hasil survey peringkat daya saing 144 negara berada pada peringkat ke-37. Indonesia sendiri, dibacakankan Rudy Gunawan masih berada dibawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura ke-2, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-31.

Begitupun dalam proses penyeleseian perijinan memulai usaha, menurut Cahyo Kumolo dikutip Rudy Gunawan, hasil survey doing business oleh International Finance Coorporation (IFC)-Word Bank tahun 2015, proses penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, dan Singapura 2,5 hari. Artinya bahwa, ungkap Rudy, gambaran tersebut menyatakan bahwa dalam proses perizinan memulai usaha, Indonesia masih berada dibawah negara lainnya di kawasan ASEAN.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, dan mendorong pertumbuhan iklim investasi, yang merupakan bagian dari proses percepatan pencapaian tujuan Nawa Cita, haruslah menjadi pelaksanaan utama simplikasi regulasi kewenangan daerah, kutip Rudy Gunawan menegaskan.

Dikatakannya, untuk mengawal percepatan iklim infestasi tersebut, terlebih khusus adanya peraturan daerah yang menghambat investasi dan perijinan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, pada tahun 2016 ini, Presiden Jokowi akan membatalkan 3000 Peraturan Daerah dan 42.633 Peraturan Perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih tersebut.

Praktek penyelenggaraan Pemerintahan saat ini menunjukan masih adanya distorsi antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah, serta belum efektifnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu keterpaduan pengelolaan program pembangunan daerah dan program pembangunan nasional harus menjadi point penting dalam upaya percepatan ini. Koordinasi serta pembinaan dan pengawasan harus terus dilakukan, pungkasnya. (Tim GE)***