Tujuh SKPD di Pemkab Garut Akan Dirampingkan, Ini Penjelasan Sekda

PEMKAB, (GE).- Sedikitnya ada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut kemungkinan besar akan dirampingkan. Pemkab Garut saat ini masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garur, H. Iman Alirahman, menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pedoman organisasi perangkat daerah tersebut tengah dalam revisi untuk menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebut, ada pengaturan kembali soal urusan kedinasan yang harus ditarik ke atas.

Beberapa urusan yang nantinya tidak akan lagi ditangani Pemkab diantaranya meliputi kehutanan, kelautan, pertambangan dan sumber daya mineral, pengawasan tenaga kerja serta bidang pendidikan menengah.

“Ya, secara nasional itu sedang menyusun SOTK (Struktur Organisasi dan Tata kerja) berpedoman pada PP. Ke depan pemerintah pusat akan merevisi, nanti baru akan terlihat,” Ungkap Sekda, di Kantor Pemkab Garut, Rabu (27/1/2016).

Dikatakannya, dengan adanya pembatasan ini, maka akan terjadi perampingan dinas. Dari revisi PP yang belum terbit itu, terdapat perubahan mendasar. Dari sisi jumlah kemungkinan akan berkurang.

“Contohnya di pertanian maksimal dua dinas dan PU (pekerjaan umum) satu dinas. Ketentuan itu yang sekarang diperhitungkan,” tandasnya.

Masih menurut Sekda, selain dari sisi jumlah SKPD, dari sisi jumlah pejabat juga akan berkurang. Untuk mengatasinya, pada bulan Februari (2016) akan dilakukan evaluasi pejabat eselon II.

“Tentu saja jadi masalah (perampingan SKPD). Karena jumlah pejabat yang duduk di eselon II B itu ada 43. Termasuk staf ahli dan asisten. Makanya Bupati sekarang siapkan asesment dan evaluasi pejabat,” jelasnya.

Dijelaskannya, evaluasi yang akan dilakukan tidak melibatkan pihak Pemkab. Namun langsung berasal dari kementerian dan beberapa pakar. Dari surat Kemendagri, penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) paling lambat 31 Maret 2016.

“Di Kehutanan misalnya personil, pra sarana dan dokumentasi harus segera dilaporkan. Siapa saja nantinya pegawai di Garut yang mau pindah ke provinsi,” pungkasnya. (Tim GE)***

BAGIKAN