Tolak Draf Raperda SOTK, F PDIP DPRD Garut “Walk Out” dari Paripurna

DEWAN, (GE). – Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOTK) di lingkungan Pemkab. Garut, Jum’at (26/8/ 2016), tidak menghasilkan keputusan yang bulat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) DPRD Garut yang beranggotakan enam orang tersebut memilih meninggalkan ruang sidang (Walk Out) karena menolak draf rancangan perda SOTK tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

Menurut juru bicara fraksi PDIP, DPRD Garut, Agus Aceng, fraksi memilih walk out, karena dalam perubahan SOTK yang dituangkan dalam raperda tersebut Bupati tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang di dalamnya harus mengedepankan perampingan.

“Kami menganggap ini tidak lagi memperhatikan kepentingan publik. Jika demikian, kami memilih untuk tidak mengikuti proses pembahasan raperda ini,” kata Agus di hadapan peserta Rapat Paripuna.

Aksi walk out ini F-PDIP ini dibenarkan oleh Sekda Garut Iman Alirahman. “Benar tadi Fraksi PDIP memang Walk Out. Dan kami tetap harus menghormati sikap politik yang mereka ambil. Tapi karena memang yang lain semuanya menyetujui, maka perda perubahan SOTK ini akhirnya disepakati untuk ditetapkan,” ujar Iman, usai paripurna, Jum’at sore.

Iman menjelaskan, telah terjadi beberapa perubahan dalam SOTK yang baru. “Ada lembaga yang dihapus, seperti Dinas Kehutanan, BP4K, Peternakan, disamping penggabungan maupun adanya dinas baru, yakni Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, misalnya,” imbuhnya.

Pasca penetapan Raperda tersebut, kata Iman, dalam waktu dekat akan segera diisi personalia pejabatnya. “Kami akan segera bicarakan dengan Pak Bupati, untuk secepatnya mengisi jabatan SOTK baru ini, untuk kepentingan penyusunan APBD 2017 yang juga harus segera selesai,” pungkas Iman. (Slamet Timur)***