Tingkatkan Profesionalisme, Pemkab Garut Perketat Seleksi Pejabat Eselon 3-4

PEMKAB, (GE).- Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme para pejabatnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memperketat penempatan pejabat dengan selektif.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawain dan Diklat (BKD) kabupaten Garut, Asep Sulaeman Farouk, menyebutkan, Pemkab Garut diantaranya menggelar assesment. Langkah ini dilakukan sebelum melakukan pengisian jabatan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang baru di lingkungan Pemkab Garut.

Dijelaskannya, pejabat yang mengikuti assesment ini terdiri dari eselon 3 dan 4 yang jumlahnya mencapai 1.300 orang. Mereka mengikuti seleksi tertulis dan wawancara untuk membuktikan kemampuan mereka sehingga layak menempati posisi jabatan sesuai kapasistasnya masing-masing.


Assessment ini kami gelar semata-mata agar para pejabat bisa lebih profesional dalam bekerja. Kami tidak ingin asal-asalan dalam menempatkan seseorang menjadi pejabat tanpa kemampuan,” tandasnya, Selasa (1/11/2016).

Menurut Asep, seleksi tertulis telah dilaksanakan pada Minggu (30/10/2016) lalu yang diikuti 1.300 PNS. PNS yang lulus seleksi tertulis, nantinya akan menjalani tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara.

Asep menyebutkan, pihaknya juga akan melihat rekam jejak para PNS untuk mengisi jabatan yang baru. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan mereka yang memiliki rekam jejak kurang baik lolos dan bisa menempati jabatan.

Diterangkannya, assessment juga dilakukan dengan tujuan untuk mencari pejabat struktural yang kompeten dan akuntabel. Mereka yang mengikuti assessment pun harus mengajukan lamaran sesuaim posisi yang akan ditempatinya. Adapun posisi yang akan ditempati itu Kasubag, Kasi dan setingkatnya.

Seleki sendiri dilakukan oleh Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekda. Namun demikian, yang menentukan nantinya tetap Bupati.

“SOTK yang baru akan berpengaruh terhadap pengurangan jabatan. Oleh karena itu, pelaksanaan seleksi ini diperlukan agar yang mengisi jabatan di setiap instansi lebih profesional.” Ungkapnya.

Bagi para mereka yang saat ini telah menempati posisi jabatan, tutur Asep, bisa saja kembali menjadi staf kalau kompetensinya kurang. Maka posisinya tersebut akan digantikan oleh pegawai yang lebih baik dan dianggap bisa mengisi posisi strategis.

“Kami juga tak segan untuk memberhentikan PNS yang kinerjanya kurang baik. Di tahun ini pun ada beberapa PNS yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin, mulai sering mangkir kerja dan juga melakukan tindakan pidana,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menambahkan dalam SOTK yang baru akan ada 53 PNS yang kehilangan jabatan. Setiap PNS yang mengikuti assessment juga harus mengajukan lamaran.

“Lamaran itu untuk ukur diri. Di mana dirinya layak menduduki jabatan. Harus diukur kompetensi dan latar pendidikannya. Kecocokan itu harus dibuktikan pula dengan berbagai persyaratan,” tandasnyan. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI