Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IT, MA Selenggarakan Lokakarya bersama Awak Media

BANDUNG, (GE).- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tingkatkan kualitas pelayanan berbasis IT. Beberapa aplikasipun dibuat MA agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan perkara di pengadilan. Selain itu, aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya bisa dijadikan media pengaduan jika terjadi indikasi pelanggaran hukum di lingkungan MA dan pengadilan.

Hal tersebut dikatakan ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM., dalam acara lokakarya bersama awak media yang berlangsung di di hotel E-Royal Bandung selama 3 hari. Lokakarya bersama media antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP Sustain ini membahas beberapa inovasi pelayanan berbasis IT.

Dalam acara ini sejumlah wartawan dari beberapa kota seperti Jakarta dan daerah Jawa Barat tuurut ikut menjadi pesertannya. Disamping para awak media, tim humas, biro hukum MA serta tim humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung pun ikut dalam lokakarya tersaebut.


Dalam pemaparan materinya, Takdir Rahmadi , mengungkapkan beberapa peningkatan kualitas pelayanan publik yang dimiliki MA saat ini. Diantaranya Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dua aplikasi ini merupakan buah dari hasil kerjasama antara MA dengan EU-UNDP Sustain yang sudah terjalin sejak tahun 2015.

“ SIPP adalah aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat, untuk mengetahui informasi perkara yang sedang berlangsung.  Semua hal yang bersangkutan dengan perkara bisa di akses dengan mudah. Informasi mengenai siapa hakim yang sedang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkaranya. Bahkan, SIPP akan memberikan data tentang amar putusan, dan apakah sudah putus atau belumnya perkara tersebut,” paparnya,  Rabu (23/08/2017).

Takdir Rahmadi menambahkan, aplikasi lain yang tidak kalah penting, adalah Siwas. Dalam aplikasi ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan pengaduan mengenai pelayanan di MA dan pengadilan di bawahnya. Misalnya, kinerja hakim, panitera, dan semua aparatur negara yang terkait dengan putusan di MA dan pengadilan.

“Untuk identitas pelapor sendiri, tentunya bisa dirahasiahkan. Karena aplikasi Siwas ini sudah diperbaiki sedemikian rupa, sehingga terciptalah Siwas versi 2.0,. Keunggulan lain yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi Siwas ialah adanya kemudahan para pimpinan dalam melakukan promosi mutasi hakim. Hal itu bisa dilakukan karena Siwas sudah terhubung dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep),” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Project Menejer EU-UNDP Sustain, Nisa Istiani menjelaskan, program-program tersebut sangat diperlukan oleh MA sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, UNDP yang didanai oleh Uni Eropa, membentuk satu tim yang dinamai Sustain. Sedangkan Sustai sendiri terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor pengawasan, sektor pelatihan, sektor manajemen SDM, dan sektor manajemen perkara.

“ Dari semua sektor yang dibentuk ini, diharapkan bisa meningkatkan sistem pelayanan di tubuh MA kepada publik.  Tentu saja, semua program itu bisa dijembatani dan dipublikasikan oleh pihak media, agar semua masyarakat bisa mengetahui dan memanfaatkan sistem yang ada,” pungkasnya. ( Useu G Ramdani ) ***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI