Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Dideklarasikan

KOTA, (GE).- Beragam kasus terkait masalah anak terus mendapat sorotan. Di Kabupaten Garut saja, dalam rentang tahun 2015 jumlah kasus yang menimpa anak tercatat mencapai 10.071 kasus. Dengan jumlah kasus yang mencapai 10 ribu lebih ini, tentunya sangat mengkhawatirkan, dan hal ini mengundang reaksi berbagai kalangan.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, Nitta K Wijaya, mencatat ada 10.071 kasus yang menyangkut masalah anak selama 2015 di Garut.

Nitta menyebutkan, berbagai jenis kasus yang menimpa anak ini diantaranya, pembulian, pelecehan seksual, penelantaran, hak asuh anak, hingga kekerasan baik fisik maupun fsikis.

Dikatakannya, khusus untuk kasus kekerasaan dan pelecehan terhadap anak, jumlahnya sudah masuk tahap memprihatinkan. Dengan catattan ini, tak heran, Garut masuk dalam daftar darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan menempati posisi ke-4 tertinggi di Jawa Barat.

“Yang paling memprihatinkan, kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Garut tiap tahunnya cenderung meningkatan. Tahun 2016 ini, perlu dilakukan langkah antisipasi yang bukan hanya melibatkan pemerintahan tapi juga unsur masyarakat.” ujar Nitta, dalam kegiatan “Deklarasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Kabupaten Garut” bertempat di Alun-alun Garut, Senin (4/12/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Nitta juga membawa seorang anak perempuan yang menjadi objek kekerasan orang tuanya. Anak tersebut selama beberapa tahun dicekoki miras dan obat-obatan serta menjadi korban kekerasan orang tuanya. Saat ini sang anak menjadi siswi di salah satu SMA swasta di Garut.

Nitta juga menyoroti perhatian pemerintah yang dinilainya kurang terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah anak termasuk kekerasan.

Pernyataan deklarasi dibacakan langsung oleh salah satu penggagas deklarasi, Diah Momon Puspita di hadapan ratusan peserta deklarasi mulai pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Deklarasi berisi tiga poin penting yakni bahwa segala bentuk kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, mendorong dibentuk tim reaksi cepat di berbagai wilayah di tanah air, dan mendukung Perpu pemberatan hukum kebiri dengan suntik kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam kesempatan tersebut Diah juga menyebutkan pembentukan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Terhadap Anak karena tingginya angka kasus yang berhubungan dengan masalah anak terutama kekerasan dan pelecehan seksual. Dengan dibentuknya tim diharapkan bisa memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang terjadi hampir disemua wilayah di Indonesia termasuk Garut.

“Kita sangat terpanggil untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dalam upaya memerangi tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Kita tak bisa tinggal diam dan hanya mengandalkan pemerintah untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang sudah sedemikian parahnya.

Mudah-mudahan apa yang hari ini dilakukan di Garut ini juga akan dilakukan di daerah lainnya,” kata Diah. Masih menurut Diah, hasil dari deklarasi ini akan diberikan secara langsung kepada Presiden agar pemerintah benar-benar memperhatikan kasus kekerasan terhadap anak ini. Pemerintah juga didorong untuk segera mengesahkan Perpu kejahatan terhadap anak menjadi Perpu kejahatan luar biasa atau “Extra Ordinary Crime” sehingga pelakunya diberi hukuman berat.

Kegiatan deklarasi itu dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan serta sejumlah tokoh yang berkecimpung pada masalah kekerasan terhadap anak termasuk Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait.

“Kita akan dorong Bapak Presiden dan Komisi III DPRRI agar membuat Perpu tentang kejahatan luar biasa ini. Karena aksi kekerasan terhadap anak sangat membahayakan bagi korban dan masa depannya. Tidak hanya itu perampasan terhadap hak hidup anak juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat,” ucap Aris Merdeka. (Tim GE)***