Tidak Memiliki Izin Resmi, Besok Proyek Normalisasi Situ Bagendit akan Disegel

DPRD, (GE).- Sejumlah aktivis pergerakan di Garut mempertanyakan legalitas pengerjaan proyek normalisasi Situ Bagendit. Proyek ini diduga “bodong” karena tak memiliki izin resmi dari pihak terkait.

Dalam hal ini, SDAP dan BPMPT Garut menampik telah memberikan izin kepada PT. Banyuresmi Artha sebagai pengusaha yang akan mengerjakan proyek normalisasi. Dalam audensi para aktivisi mahasiswa dan GMBI di gedung DPRD Garut, diketahui jika proyek tersebut hanya berbekal restu bupati. Bahkan para aktivis menuding jika Direktur PT. Banyuresmi Artha ada kaitan kekerabatan dengan Bupati Garut Rudy Gunawan.

“Besok kita bersama-sama dinas terkait dan Satpol PP akan menutup proyek studi normalisasi Situ Bagendit. Pasalnya tidak memiliki legalitas,” kata Ketua Komisi B, Dudeh Ruhiat, ditemui usai menerima audensi, Selasa (24/5/2016).

Menurut Dudeh dirinya telah mendapat masukan yang cukup kuat untuk melakukan rekomendasi penutupan proyek normalisasi Situ Bagendit. Meski tujuannya baik, namun jika prosedurnya tidak ditempuh tentunya akan berimbas buruk.

Dudeh menjelaskan, proyek normalisasi sendiri sudah selesai masa pengerjaannya hingga tahun 2014 yang lalu. Namun tiba-tiba proyek tersebut akan dilanjutkan lagi di tahun ini tanpa mekanisme yang jelas.

“Ini aset pemerintah tentunya segala sesuatunya harus ditempuh dengan jalur yang benar. Jangan serta merta melakukan normalisasi,” kata Dudeh.

Sementara itu, salah seorang aktivis sekaligus praktisi hukum, Syam Yousep, SH, mempertanyakan kedudukan aset Situ Bagendit. Menurutnya kepemilikan Situ Bagendit masih bias. Pasalnya, baik Pemkab Garut mau pun Pemprov Jabar tidak mengantongi bukti kepemilikan asset.

Selain itu, kejelasan pelaksanaan proyekpun disinyalir banyak kejanggalan. Pasalnya proyek tersebut telah diresmikan oleh bupati tapi tidak melalui proses lelang.

“Menurut saya pengerjaan proyek normalisasi Situ Bagendit cacat demi hukum. Pasalnya priyek ini diselenggarakan tanpa jalur yang benar,” paparnya.

Masih menurut Yousep, dirinya sedikit sangsi terkait judul proyek tersebut yang menyebutkan sebagai proyek normalisasi. Ia mengindikasikan, dibalik proyek itu disinyalir akan ada ekplorasi dan ekploitasi kandungan pasir yang tertimbun di dalam Situ Bagendit.

Jika memang seperti itu, tentunya pengusaha yang bersangkutan harus menempuh perizinan ekplorasi. Pasalnya jika hanya melakukan normalisasi tentunya tidak terlalu dibutuhkan kapal pengeruk seperti sekarang. Farhan SN***