Tidak Melalui Proses Seleksi Terbuka, Pengangkatan Penjabat Sekda Garut Dinilai Cacat Hukum

Yuda Ferdinal (Sekjen Garut Governance Watch (GGW)

GARUT, (GE).- Seiring memasuki masa cuti menjelang Pilkada Serentak 2018, Bupati Garut, Rudy Ginawanm masih sempat melantik Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Uu Saepudin.

Uu yang diketahui saat ini merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR), secara resmi ditetapkan sebagai Sekda Garut. Rudy Gunawan memimpin langsung Prosesi pelantikannya di Gedung Pendopo Garut, Kamis (8/2/2018).

Dilantikan UU Saepudin yang menggantikan  jabatan Iman Alirahman, belakangan menuai kritikan dari Garut Governance Watch (GGW).


Sekretaris Jenderal GGW, Yuda Ferdinal, menyebut proses pengangkatan pejabat sekda Garut terkesan dipaksakan dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dikatakannya, untuk hal tersebut telah diatur dalam UU no 23 tahun 2014 perubahan UU no 9 tahun 2015 tentang pemerintah Daerah, dan peraturan presiden nomor 3 tahun 2018 Penjabat Sekretaris Daerah.

“Pengangkatan Penjabat Sekda disinyalir tidak sesuai aturan perundang-undangan,” tukasnya, Jumat (9/2/2018).

Yuda mengatakan, proses pengangkatan memang ditunjuk oleh Bupati, namun harus melalui proses seleksi terbuka sesuai dengan pasal 10 UU No 3 tahun 2018, dengan mengacu persyaratan pada pasal 6 perpres no 3 tahun 2018, diantaranya, mempunyai penilaian prestasi kerja baik dalam kurun dua tahun terakhir. Dimana pada saat dilaksankan penilaian tersebut harus dilakukan secara partisipatif, objektif dan akuntabel.

‚ÄúSelain itu, perlu juga memperhatikan rekam jejak jabatan, integritas, moralitas yang baik termasuk sanksi disiplin kami menilai proses pengangkatan penjabat sekda tersebut cacat secara hukum, karena tidak dalam prosesnya tidak mengacu pada peraturan yang berlaku. Dengan diundangkan Perpres No 3 tahun 2018 pada tanggal 6 Februari, kemudian diangkat dan dilaksanakan pelantikan penjabat sekda pada tanggal 8 Februari 2018. Maka tidak mungkin pengangkatan penjabat sekda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Dijelaskannya, selain tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, Bupati Garut, Rudy Gunawan, tidak memperhatikan aturan PKPU. Yang dalam aturan PKPU sudah dijelaskan 6 bulan akan mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sudah tidak boleh melakukan pelantikan baik rotasi dan mutasi. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI