Tersandung Kasus Pungli Kadisdukcapil Resmi Diberhentikan, Bupati : Jabatan Kadisukcapil Segera Dilelang

GARUT, (GE).- Secara resmi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Darsani, akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian jabatan ini merupakan tindaklanjut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut atas kasus pungutan liar (Pungli) di instansi tersebut.

“Saya udah tandatangani Surat keputusannya (SK). Mulai hari ini Pak Darsani sudah bekerja dengan jabatan fungsional di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (27/2/2017).

Dijelaskannya pemberhentian jabatan Kadisdukcapil ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus pungli di Disdukcapil Garut.


“Untuk lebih jelasnya, silakan tanyakan ke BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah),” tandasnya.

Selain Kadisdukcapil, beberapa jabatan di instansi ini pun turut diberhentikan. Diakuinya pemberhentian ini tentu akan berdampak pada kekosongan jabatan di Disdukcapil Garut.

“Kepala Disdukcapil sekarang jabatannya mau lelang. Nanti mau diumumkan beberapa hari ke depan,” tukasnya.

Menurutnya, posisi Kadisdukcapil terbuka bagi para pejabat yang pernah menduduki posisi 3A. Sementara untuk posisi kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi).

“Kalau yang itunya (jabatan Kabid dan Kasi) nanti termasuk pegawai TKK nya. Itu kan sudah ada aturannya. Makanya semua yang terlibat itu akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Dijelaskannya, penggantian Kadisdukcapil tersebut dilakukan menyusul rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tim Saber Pungli yang diterimanya. Bahkan surat permohonan pemberhentian Kepala Disdukcapil ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sudah dikirim.

“Sebelumnya juga sudah dilakukan sidang Mejelis Pertimbangan Penegakan Pelanggaran Disiplin (MP3D) yang merupakan majelis pertimbangan yang berhubungan dengan adanya kasus ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di instansi tersebut pada bulan Januari 2017. Dalam pengungkapan kasus tersebut, sejumlah dokumen untuk pembuatan akta kelahiran dan uang sebersar Rp1.050.000 diamankan sebagai barang bukti. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI