Terlibat Penipuan CPNS, Sanksi Kepegawaian dan Kurungan Penjara Menanti Oknum Pegawai DKP

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku berang saat dikonfirmasi salah seorang pegawai di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ikut terlibat dalam penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ia langsung mengintruksikan Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai di DKP itu.

“Saya tau informasinya dari berita yang beredar, ada pegawai di DKP yang ikut terlibat dalam persoalan penipuan CPNS. Saya sudah intruksikan inspektorat agar segera periksa yang bersangkutan,” ucap Rudy usai memimpin apel Gabungan di halaman Setda Garut, Senin (10/9/18).

Menurut Bupati, perbuatan yang dilakukan pegawainya itu murni tindak kriminal. Jadi selain dikenakan aturan kepegawaian, yang bersangkutan juga dijerat dengan aturan pidana.


Bupati mengimbau, agar masyarakat berhati-hati jika ada oknum yang menawarkan bantuan menjadi calon pegawai negeri sipil. Pasalnya, penerimaan CPNS saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan oknum-oknum yang menawarkan jasa untuk lolos menjadi CPNS sangat tak mungkin. Apalagi jika sampai harus membayar uang sampai puluhan juta rupiah.

“Yang mampu masukan CPNS itu bohong besar. Kecuali rekomendasi khusus, seperti atlet berprestasi di Asian Games,” kata Rudy.

Penipuan CPNS di Kabupaten Garut sudah sering terjadi. Kasus terbaru bahkan melibatkan oknum PNS di Dinas Ketahanan Pangan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 10 guru honorer sudah menyetorkan uang sebesar Rp 173,5 juta untuk menjadi CPNS pada 2015.

Diberitakan sebelumnya, Seorang guru honorer Sekolah Dasar (SD) asal Kecamatan Cisompet, Sutia (47), mengaku jadi korban penipuan Calon Pegawai Negeru Sipil (CPNS). Ia bersama 10 orang temannya sesama guru honorer kategori dua tertipu ratusan juta rupiah oleh oknum Staf PNS di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Saya datang ke DKP untuk menagih janji kepada Pa Aep yang akan memasukkan saya menjadi PNS. Tapi sudah tiga tahun janji itu tak kunjung terealisasi,” Ujar Sutia kepada wartawan di halaman Kantor DKP, Kamis (6/9/18).

Menurutnya, pada 2015 ia telah menyetor uang sebesar Rp 173,5 juta kepada Aep. Uang itu untuk memuluskan dirinya beserta sembilan orang lainnya agar mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

“Saya dikenalin sama Aep itu dari rekan saya. Katanya dia (Aep) pernah nitipin CPNS tahun 2003/2004 dan berhasil,” kata Sutia.

Menurut Sutia, setiap orang rata-rata menyetor uang sebesar Rp 20 juta untuk mendapat SK. Setoran uang hingga puluhan juta itu dengan harapan bisa diangkat menjadi CPNS.

“Selain saya, istri saya juga ikutan karena dia juga honorer. 10 orang ini semuanya guru honorer SD yang masuk kategori dua,” ujarnya. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI