Terkena Imbas Penundaan DAU, PNS dan Pengusaha Wajib Baca

PEMKAB, (GE).- Pemkab Garut terus memutar otak untuk menutupi defisit anggaran akibat penundaan Dana Alokasi Umun (DAU). Efisiensi perjalanan dinas, pembayaran TPP dan pembatalan proyek pembangunan akan ditempuh Pemkab Garut.

Sekda Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan Pemkab Garut melakukan sejumlah efisiensi untuk menutupi defisit anggaran. Dimulai dari efisiensi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dihapuskannya perjalanan dinas, dihilangkannya makan dan minum pada setiap instansi Pemkab Garut, hingga tidak dibayarkannya TPP untuk PNS.

“Dari efisiensi ini, kita dapat Rp56 miliar. Lalu ikhtiar lainnya adalah dengan melakukan penundaan pembayaran pekerjaan di setiap SKPD. Untuk seluruh pekerjaan yang sudah dikontrak, yang seharusnya dibayar tahun 2016, itu kita minta SKPD melakukan penundaan pembayaran agar dibayar pada 2017 mendatang. (Kebijakan) ini ada dan diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2016. Didapatlah angka Rp119 miliar,” paparnya, Kamis (6/10/2016).


Upaya Pemkab Garut yang lain untuk menutupi defisit adalah dengan membatalkannya sejumlah proyek, seperti perbaikan Jembatan Maktal Tarogong Kidul, hingga pengadan tanah untuk pembebasan lahan terkait proyek pembangunan ruas jalan baru di sejumlah wilayah Kabupaten Garut.

“Alhamdulillah defisitnya bisa berkurang, mudah-mudahan bisa seimbang dengan sejumlah efisiensi tadi,” ucapnya.

Ia pun mengungkapkan, dampak penudaan DAU oleh pemerintah pusat lainnya adalah menyulitkan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Defisit anggaran yang terjadi membuat pemulihan pascabanjir bandang menjadi berat.

“Dana BTT (biaya tak terduga) yang tercatat di APBD sebesar Rp 1,7 miliar itu hanya angka saja. Sedangkan uangnya tidak ada,” ujar Iman.

Untuk anggaran tanggap darurat, tutur Iman, Pemkab Garut kelimpungan. Apalagi anggaran setelah tanggap darurat selesai, Pemkab Garut sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan warga korban banjir bandang.

“Tidak semua beban anggaran itu ada di pemerintah pusat dan provinsi. Kami di daerah juga harus menyiapkannya, seperti untuk pembelian tanah dan jaminan hidup para pengungsi,” katanya.

Dalam masa pemulihan pasca banjir, Iman menyebut perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan. Bupati, kata Iman, telah memakai sumber dana yang bisa digunakan untuk penanganan banjir bandang.

“Untuk dana tanggap darurat, Pemkab Garut sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 500 juta. Soal pengadaan tanah sudah ada cadangannya. Ada yang dari pusat juga bantuannya. Tinggal bagaimana harus dipikirkan hunian sementara sebelum warga dipindahkan,” katanya. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI