Terkait Pungli, Wabup Persilahkan Kejari Selidiki Dinas PUPR Garut

ilustrasi

GARUT,(GE).- Dugaan adanya kasus pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintaha Kabupaten (Pemkab) Garut, Wakil Bupati (Wabup) Garut, Helmi Budiman mempersilakan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut untuk menyelidikinya lebih dalam kasus dugaan pungli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut.

“Silakan saja proses, sekarang kasusnya lagi diperiksa,” ujar Wabup kepada wartawan,Senin (23/07/18).

Dikatakannya, kasus dugaan pungli tersebut berawal dari adanya laporan ke Kejari Garut, kemudian ditindaklanjutinya. Helmi berharap, Kejari segera mengungkap kebenaran dari kasus tersebut yang diduga terjadi di Dinas PUPR.


“Jika memang terbukti melanggar hukum, pihak berwenang dapat memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku.Mudah-mudahan nanti bisa ketahuan, kita serahkan sesuai dengan apa yang kejaksaan lakukan,” ujarnya.

Diungkapkannya, pihaknya mendukung Kejari Garut dalam penegakan hukum, termasuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Terus bersinergi dengan kejaksaan (Kejari), mulai dari penegakan hukum dan memberikan pengarahan ke sekolah-sekolah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejari Garut menerima laporan adanya dugaan praktik pungli oleh Dinas PUPR terhadap salah satu pengusaha. Kejari sendiri telah melakukan penyelidikan berikut memeriksa 10 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas PUPR Garut untuk memintai keterangan terkait laporan tersebut. (Tim GE)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI