Terkait Penitipan Anak Masuk Sekolah Negeri Farvorit, Bupati ; Wajar Jika Anak Pimpinan Daerah Diprioritaskan

KOTA,(GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengecam adanya laporan terjadinya penitipan calon siswa di sejumlah sekolah negeri favorit di Garut. Namun, Bupati justru menilai wajar jika anak pimpinan daerah diprioritaskan masuk sekolah favorit.

“Saya dapat laporan untuk masuk SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1, mulai gurunya banyak kongkalikong meningkatkan NEM siswa supaya (calon siswa) bisa masuk. Banyak titipan. Harus berkualitas!” tegas Rudy pada acara pengambilan sumpah penugasan guru sebagai kepala sekolah dan penetapan jabatan fungsional tertentu Pendopo Garut, Kamis (28/1/2016).

Ditegaskannya, yang boleh mendapatkan prioritas penitipan calon siswa itu yakni anak-anak dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan kalangan unsur muspida. Termasuk anak-anak pimpinan DPRD.

“Yang boleh mendapatkan prioritas itu Pimpinan DPRD, dan Muspida. Apalagi Muspida itu berpindah-pindah. Anak Dandim, Kapolres, Kasrem, anak Bupati, Wakil Bupati, atau anak Sekda, anak Ketua Pengadilan Negeri. Kita perbaiki pendidikan kita,” tegas Rudy.

Rudy berharap para kepala sekolah terus melakukan introspeksi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Sebagai pemimpin, mereka diharuskan memberikan contoh baik kepada para guru.

Kepala sekolah maupun guru pun mesti bersungguh-sungguh mengajar dan memberikan bimbingan kepada anak-anak didiknya. Dikatakannya, kebutuhan tenaga pengawas di Garut terbilang mendesak. Karena jumlahnya saat ini tak sebanding dengan banyaknya sekolah, apalagi guru.

“Apalagi pada 2017-2018, ada sekitar seratus pengawas memasuki masa pensiun. Belum lagi pemerataannya yang tak seimbang antara kawasan perkotaan dengan daerah,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini ada 85 sekolah di Garut Kota dengan jumlah guru sekira 1.500 orang. Berarti berdasarkan ketentuan, di Garut Kota diperlukan 25 pengawas. Kalau (rasionya) satu pengawas berbanding 60 guru. Tapi kalau berbanding sekolah maka hanya perlu 9 pengawas,” ujarnya.

“Kalau di Selatan, pasti satu sekolah yang gurunya lebih dari 6 tapi tak lebih dari 10. Tapi di kota itu gurunya bisa 20,” tukasnya.

Dia menilai, kebutuhan terhadap guru tersebut mendesak. Apalagi tahun ini terdapat 600 guru yang memasuki masa pensiun. Sehingga dibutuhkan penggantinya.

“Kami sedang merumuskan bahwa perlu ada penambahan guru dan harus diganti. Makanya, (guru-guru honorer) kategori 2 harus berperilaku baik karena satu saat akan jadi PNS,” jelasnya.

(Tim GE)***