Terkait Penggunaan APBD, Pemkab Garut Klaim Sudah Kembalikan Sebagian Besar Kerugian Negara

KOTA, (GE).- Pemerintah Kabupaten Garut mengakui adanya kerugian negara dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut tahun anggaran 2015. Namun Pemkab Garut mengkalim sudah mengembalikan sebagian besar dari kerugian tersebut, sehingga sisanya kini hanya tinggal Rp 80 juta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyebutkan ada 19 item pekerjaan yang dikerjakan tahaun anggaran 2015 yang menyebabkan kerugian negara. Semua item ini yang melibatkan pihak ketiga yang terkait pengerjaan infrastruktur, terutama jalan.

Diungkapkannya, jumlah kerugian negara yang timbul nilainya tidak mencapai Rp 3,9 miliar tapi hanya Rp 2.990.123.173. Itupun sudah dikembalikan sebesar Rp 2.901.996.350.

“Kerugian negara yang timbul akibat terjadinya kekurangan volume dan kelebihan bayar dalam pengerjaan sejumlah proyek. Paling banyak di sektor infrastruktur yang melibatkan pihak ketiga sedangkan yang ada kaitannya dengan SKPD, semuanya sudah selesai,” jelas Sekda, Senin (15/8/2016).

Sekda opitimis hal ini akan terselesaikan sebelum tempo yang telah ditentukan, yaitu 60 hari sejak LHP BPK diterima Pemkab Garut. Dengan demikian, ini tidak akan ditindaklanjuti secara proses hukum.

Menurut Iman, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004, Pemkab diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan keruigian negara tersebut sejak LHP diterima. Sedangkan hingga saat ini, masih ada jangka waktu untuk mengembalikan kekurangan yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp 80 juta.

“Sebagaimana diatur dalam undang-undang, kalau tak dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari, maka bisa didorong dengan tindakan lain termasuk di antaranya dengan proses hukum. Tapi ketika kerugian itu sudah dikembalikan, maka temuan itu sudah dianggap selesai,” katanya.

Hal senada disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan, dikatakannya kerugian negara yang timbul dan harus dikembalikan. Namun Rudy bersikukuh kalau kerugian itu terjadi untuk anggaran tahun 2016, bukannya tahun 2015.

Menurut Rudy, tahun 2015 memang ada juga temuan BPK tapi saat itu Pemkab Garut hanya harus mengembalikan sebesar Rp 700 juta saja dan semuanya suidah diselesaikan. kalau yang temuan BPK cukup besar yaitu mencapai Rp 3 miliar lebih, tutur Rudy, itu terjadi untuk tahun 2016.

“Bukan 2015 tapi 2016. Memang ada kerugian negara mencapai sebesar Rp 3 miliar lebih dan kita sudah kembalikan Rp 2,9 miliar. Sisanya pasti akan bisa dikembalikan sebelum jatuh tempo,” kata Rudy.

Rudy juga menjelaskan kalau timbulnya kerugian negara itu kebanyakan dari pemborong jalan. Untuk pengerjaan jalan Talegong, paparnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Selain jalan talegong, hal itu juga terjadi pada pengerjaan jalan Cibatu serta sejumlah jalan lainnya.

“Pengembalian kerugian uang negara itu baru dilakukan sekitar 2-3 hari yang lalu. Untuk yang kekurangannya, akan dilakukan sebelum jangka waktu 60 hari, sesuai ketentuan yang berlaku.” Katanya.

Dijelaskan Bupati, dirinya sudah memperingatkan para pemborong untuk segera mengembalikan kerugian negara sebagaimana temuan LHP BPK sebelum jatuh tempo 60 hari. “Kalau dalam jangka waktu 60 hari pasca LHP tersebut kita terima, tentu kita akan minta agar hal ini diproses secara hukum. Kita yang akan memprosesnya karena itu jelas sudah melanggar undang-undang,” tandasnya.

Lebih jauh Rudy menyatakan kalau kejadian ini menjadi peringatan keras bagi para pemborong. Rudy mengaku tidak mau lagi dibohongi pemborong. Bahkan jika tak ada niat baik dari pemborong, maka pihaknya akan memeberikan sanksi tegas. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN