Terhambat Urusan Administrasi, Desa di Garut Belum Bisa Cairkan DD

UNIGA, (GE).- Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat di Tahun 2016 jumlahnya sangat fantastis. Total dana yang dikeluarkan mencapai Rp 46,9 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 21,7 triliun.

Namun sayangnya, sampai berita ini diturunkan, belum ada satu desa pun yang bisa mencairkan anggaran tersebut. Permasalahan administrasi yang menjadi ganjalan para kepala desa di Garut untuk bisa membangun desanya.

sekertaris jendral Kementrian Desa PDTT, Anwar Sanusi, mengatakan kenaikan jumlah dana desa merupakan komitmen pemerintah untuk memajukan pedesaan. Ia mengamanatkan, agar pemerintah desa bisa memanfaatkan dana yang besar itu untuk kemajuan desa.

Besaran DD yang dikeluarkan pemerintah pusat semuanya mencapai 46,9 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejak bulan maret 2016, sebanyak 60 persen dari dana keseluruhan, sudah di salurkan ke rekening daerah Kabupaten.

Tetapi, dengan jumlah yang sangat besar itu, di butuhkan keseriusan dalam pengelolaannya. Sehingga pengawasanpun sudah seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Tujuannya agar tidak terjadi apa yang di sebut bencana masyarakat.

“Jangan sampai dana yang besar itu malah jadi bumerang bagi pemerintah desa. Jangan sampai ada krisis kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana des,” ujarnya, saat menghadiri kegiatan wisuda di Uniga, Jumat, (20/5/2016).

Pengawasan sendiri, akan di lakukan oleh beberapa pihak, seperti Inspektorat, BPK, serta oleh masyarakat itu sendiri. Di Kabupaten Garut sendiri, sampai saat ini belum ada desa yang bisa mencairkan dana yang rata-rata bernilai antara 500 juta hingga 800 juta rupiah untuk setiap desanya. Semua itu terkendala oleh terlambatnya penyelesaian administrasi desa yang menjadi syarat pencairan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPMPD, Teddy Iskandar, mengatakan sampai saat ini, dari 421 desa yang ada, baru 202 desa yang sudah menyelesaikannya, itupun berasal dari 16 kecamatan. Teddi menegaskan, desa manapun yang sudah bisa menuntaskan administrasi sebagai persyaratan pencairan, maka akan cepat pula menerima dana desa. Useu G Ramdani***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN