Terganjal SK Bupati, Selama Dua Tahun Guru Honorer Belum Terima Dana Sertifikasi

GARUT, (GE).- Terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru honorer di sekolah negeri, Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut kembali mempertanyakan kepada Bupati Garut yang belum kunjung mengeluarkannya Surat Keputusan (SK). Padahal dana sertifikasi sendiri dari pemerintah pusat sudah tersedia.

Demikian diungkapkan Sekjen Fagar Kabupaten Garut, Ma’mul Arif, saat diwawancarai sejumlah awak media, Jumat (3/1/2017). Makmul mendesak agar Bupati segera mengeluarkan SK Bupati terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru honorer.

“Ya, kasihan ada yang sudah dua tahun belum menerima dana sertifikasi. Katanya semua terganjal SK Bupati. Padahal pemerintah pusat sudah siap untuk mengeluarkan dana sertifikasi tersebut,” tandasnya.


Dari catattannya, saat ini sedikitnya ada 900 guru honorer menanti pencairan dana sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan itu.

“Dananya itu memang per bulan, tapi biasanya dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Tapi sekarang karena terganjal SK banyak yang tidak bisa menerima dana sertifikasi,” ungkapnya.

Ma’mul menyebutkan, alasan Bupati belum mengeluarkan SK, karena Bupati masih melakukan validasi data kepada para guru honorer.

“Katanya mau dikaji dulu takut ada peraturan yang dilanggar. Padahal di daerah lain seperti di Tegal dan Kulonprogo sudah keluar SK Bupatinya. Seharusnya di Garut juga bisa mencontoh daerah lain,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman, menjelaskan jumlah guru honorer saat ini lebih banyak dibanding dengan guru yang sudah berstatus PNS. Namun kesejahteraan para guru honorer kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal beban kerja para guru honorer tersebut sama dengan guru PNS.

“Saat ini Pemkab Garut baru bisa memberi tunjangan sebesar Rp 100 ribu per bulannya. Itu juga dibayarkan per tiga bulan,” katanya.

Menikapi desakan dari Fagar agar Bupati bisa mengelurkan SK, Alit menyatakan akan segera menggelar rapat dengan sejumlah unsur terkait termasuk Bupati Garut. Pihaknya juga mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait aturan tunjangan sertifikasi guru honorer di sekolah negeri ini. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI