Tarif Retribusi Angkot Naik 300 %, Kadishub : Itu Telah Diatur dalam Perda

GARUT, (GE).- Terkait kenaikan retribusi angkutan kota (angkot) di Garut, baru-baru ini ditanggapi “dingin” oleh Pemkab Garut. Pemkab menilai sudah tidak ada masalah dalam penetapan kenaikan tarif retribusi angkot yang mencapai lebih dari 300 persen tersebut.

“Kenaikan tarif retribusi angkot, kami kira sudah tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan lagi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Garut, Suherman. Senin (13/2/2017).

Dikatakannya, kenaikan tarif retribusi angkot ini bukan hal baru. Artinya sebenarnya sudah ada sosialisasi dan juga tentunya sudah ada pembahasan dengan pihak Organda.


“Kenaikan tarif ini telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang sebelumnya digodok di 2015 lalu. Perda tersebut kemudian disahkan pada 2016.” tukasnya.

Dijelaskannya, besaran tarif yang mencapai 300 persen lebih juga telah dikaji matang-matang, bahkan juga sudah dilakukan study banding ke daerah lain. Disebutkan, di daerah lain kenaikan tarif retribusi angkot ini sudah sejak lama terjadi.

“Bahkan di Garut baru kali ini ada kenaikan tarif retribusi yang tentunya sudah berdasarkan berbagai pertimbangan.” Tandasnya.

Diungkapkannya, alasan lain dari perlunya menaikan tarif retribusi di antaranya adanya PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Sejumlah komponen lain saat ini sudah pada naik, seperti penerbitan STNK, BPKB dan semacamnya.

Suherman meminta para wak angkot agar bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut. Apalagi sebelumnya tarif angkot) sudah naik beberapa kali, dan mereka menikmati jalur yang disediakan pemerintah.

Kadishub menegaskan, pungutan retribusi selalu dilakukan di dalam terminal. Bila pemungutan retribusi dilakukan di luar terminal, maka hal itu bisa dikatakan sebagai pungutan liar (pungli).

“Pungutan di luar terminal haram dilakukan. Setiap retribusi itu dilakukan di tempat-tempat yang jelas, yaitu terminal,” tandasnya.

Diakuinya bila beberapa tahun lalu pemungutan retribusi angkutan dilakukan di jalan raya. Alasannya, saat itu petugas harus jemput bola karena sering ditemukan pemungutan retribusi di jalanan. Namun sekarang tidak lagi yang seperti itu.

Suherman pun mengingatkan stafnya agar tidak sekali-kali melakukan pemungutan retribusi di luar terminal. Sebab bila tidak, ia tak akan segan memberikan sanksi tegas bagi petugas yang melanggar.

“Ada sanksinya, barangsiapa yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan PP Nomor 53 tentang kedisiplinan pegawai. Bila berulang-ulang dan diketahui, tanpa menunggu lama saya akan langsung pecat dengan tidak hormat,” katanya.(Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI