Tapal Batas Belum Jelas, Tokoh Masyarakat Garut Pertanyakan Proyek PGE Karaha Bodas

GARUT,(GE).- Keberadaan tapal batas Karaha Bodas yang merupakan proyek Pertamina Geothermal Energy (PGE) kembali dipertanyakan. Terkait hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Garut yang juga politisi Partai Demokrat mempersoalkan kejelasan tapal batas proyek yang selama ini belum jelas, apakah lokasi pengeborannya lebih banyak masuk wilayah Kabupaten Garut atau ke Tasikmalaya.

” Sampai sekarang belum tahu bagaimana sekarang tapal batasnya, apakah lebih menguntungkan Garut atau Tasikmalaya,” ujar Badjuri di hadapan sejumlah awak media, Rabu (05/09/2018).

Dikatakannya, proyek pengembangan energi listrik panas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina harus jelas persoalan tapal batasnya karena akan berdampak pada lingkungan sekitar.


Diungkapkannya, dari hasil peninjauan bersama pemerintah daerah dan DPRD Garut pada beberapa tahun lalu ada sebagian hutan wilayah Garut masuk dalam titik potensi sumur panas bumi. Dengan demikian, titik tersebut menjadi perhitungan Pertamina untuk memperhatikan masyarakat sekitar.

“Hasil pengukuran secara tradisional oleh desa dan kecamatan sekitar, katanya areal panas bumi banyak masuk ke Garut, sehingga harus dipertanyakan betul tidak,” katanya.

Bajuri menyebut, pemerintah daerah dan DPRD Garut telah memberikan perhatian serius pada awal mula proyek panas bumi yang dikelola PGE Karaha Bodas itu.

Diharapkannya, proyek panas bumi tersebut dapat lebih banyak masuk wilayah geografis Kabupaten Garut, karena nantinya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Garut.

“Kenapa kami mempertanyakan tapal batas dan berharap proyek panas bumi bisa masuk Garut, karena nanti akan memberikan keuntungan buat Garut,” tukasnya.

Diungkapkannya, karena terjadi perdebatan dan perbedaan data dengan Kabupaten Tasikmalaya, maka pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jabar untuk membantu menyelesaikan masalah tapal batas dan diberitahukan putusannya kepada masyarakat.

“Aspirasi masyarakat tentang tapal batas ini perlu diperjuangkan pemerintah daerah karena menyangkut hitungan ke depannya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Kabuoaten Garut, Engkus menyebut jika desanya yang berdekatan dengan proyek PLTP Karaha Bodas tak masuk ke dalam lokasi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). Hanya ada tiga desa yang masuk Amdal PLTP Karaha Bodas di Garut.

“Pertama Desa Sukahurip, lalu Desa Cinta, dan Desa Cintamanik. Saya juga kurang paham padahal ke desa saya itu ada sutet yang masuk. Terus ke sumur ekpslorasi juga dekat,” ujar Engkus.

Engkus menambahkan, selama ini mobil patroli milik PT Pertamina pun sering melintas ke desanya. Hanya saja tidak ada kejelasan bantuan dari Pertamina untuk wilayahnya.

“Harusnya sih masuk. Perekrutan pegawai juga cuma keamanan saja. Itu juga enggak banyak,” tukasnya. (Tim GE)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI