Menghindari Sikap Ambisius Jabatan

Oleh: Drs. Warjita

Purwacarita

TIDAK sedikit pemimpin di negeri ini yang takut akan kehilangan jabatan struktural terutama di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga melakukan berbagai cara agar “aman dan terselamatkan”. Berbagai usaha dilakukan untuk membuat senang atasan. Bekerja giat jika dilihat atasan dan melaporkan hal yang baik-baik, atau bergerak jika sudah disuruh tanpa adanya inisiatif untuk memulai segala sesuatunya dengan resiko-resiko di baliknya, Asal Bapa Senang (ABS). Hal demikian, relatif masih terjadi di sekeliling kita saat ini.

Seyogiyanya sebagai seorang PNS harus menyadari, dipilih dan diganti pada sesuatu jabatan adalah hal biasa. Apa lagi jika kita benar-benar sadar bahwa jabatan itu amanah, dan tidak kekal. Namun, masih saja banyak yang berdebar-debar ketika detik-detik pemilihan atau pelantikan itu berlangsung. Ada kasak-kusuk, ada harapan, ada bahagia, ada juga yang kemudian kecewa.

Padahal pergantian itu bukan luar biasa. Tidak mungkin semua bisa mendapatkan jabatan. Alasan senioritas dan pangkat/golongan lebih tinggi bukan syarat mutlak untuk mendapat sebuah jabatan tinggi, namun idealnya mesti dibarengi dengan skill khusus selain ilmu yang dimiliki dalam kepakarannya. Jika kita ambil contoh sosok pejabat ideal ialah yang memiliki sikap kebijaksanaan, ketegasan, adil, kemampuan berkomunikasi dan membangun jaringan.

Walau demikian, memang berkeinginan untuk mendapatkan sebuah jabatan pun adalah wajar, manusiawi, karena manusia dikodrati Al-Kholik akal dan pikiran agar mampu berusaha mendapat dan meraih sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya.

Bagi kebanyakan PNS mendapatkan jabatan tertentu akan berdampak pada status sosial dan ekonomi yang mumpuni, itu realita yang terjadi sejak masa kolonial hingga sekarang. Di Jawa masa kolonial munculnya kaum priyayi, atau elite politik adalah salah satu contoh bentuk lahirnya komunitas baru yang lahir karena mereka diangkat sebagai pegawai pemerintah (pangreh praja), yang dibekerjakan Pemerintah Kolonial waktu itu.

Jadi kaum Priyayi atau elite politik muncul seiring dengan banyaknya kaum pribumi yang menjadi pegawai pemerintah kolonial setelah adanya Politik Etis (yang dikenal politik balas budi) akhir abad IX. Mereka bukan keturunan langsung para dalem (bupati).

Tentu saja para priyayi dan elite politik ini dengan sendirinya terangkat status sosialnya walau masih satu level di bawah para bupati, karena untuk menjadi bupati harus keturunan dalem itu sendiri. Para priyayi atau elite politik ini bisa menduduki jabatan mulai lurah, wedana, kontroler, hingga patih.

Ambisi untuk mendapat sesuatu yang diinginkan adalah hal wajar, asal jangan ambisius, karena Allah SWT pun sangat tidak menyukai pada hal-hal yang berlebihan. Bagi orang yang ambisius untuk mendapatkan sebuah jabatan yang diinginkannya akan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya cara yang inkonstitusional, atau jual-beli jabatan sekali pun. Sikap ambisius bertendensi negatif manakala seseorang berubah menjadi oportunis untuk meraih apa yang diinginkannya.

Jika seseorang telah bersikap oportunisme maka kecenderungan bersikap hedonisme tak kan terelakkan, yakni pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup (ubudiyah). Bagi para penganut paham hedonisme, bersenang-senang, pesta pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Jika sudah terjebak ke dalam sikap hidup hedonisme, maka kehancuran anak bangsa tinggal menunggu waktu.

Refleksi dari peristiwa Khalid bin Walid

Suatu hari Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai Panglima Perang. Keputusan Umar itu tentu saja menuai keterkejutan dan kaget bagi semua prajurit dan seluruh elemen kekuatan kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana tidak, seorang Khalid bin Walid sahabat nabi yang sebelum masuk Islam adalah pemimpin pasukan berkuda Quraisy, pahlawan bagi kaum Quraisy.

Khalid bin Walid pernah mengalahkan pasukan muslim dalam Perang Uhud dengan strategi jitunya. Setelah masuk Islam Khalid bin Walid menyertai lebih dari 100 peperangan, memimpin dalam Perang Muktah melawan Romawi, berperang melawan Persia, memimpin melawan tentara Romawi di Yarmuk, merebut Damaskus dari Romawi, menaklukkan Mesir, merebut dan menyelamatkan Baitul Maqdis.

Khalid bid Walid menjadi komandan favorit di jaman Rosulullah dan Khalifah Abu Bakar Ass-Sidiq. Di saat prestasi puncaknya sebagai Panglima Perang, dibanggakan dan dielu-elukan oleh umat itulah kemudian Umar bin Khattab mencopot jabatannya. Namun apa yang terjadi? Walaupun sangat terkejut dengan keputusan Umar bin Khattab, namun Khalid bin Walid menerima sangat ikhlas.

Hanya ia meminta kepada Umar tetap ingin berangkat ke medan perang. Umar bin Khattab pun menyetujui keinginan Khalid. Di perjalanan menuju perang, seluruh prajurit sangat heran dan merasa tidak mengerti, mengapa seorang Khalid bin Walid mau bergabung di tengah prajurit, menjadi prajurit biasa kembali.

Bukankah ini menyangkut eksistensi diri dan harga diri seorang Khalid bin Walid sendiri selaku mantan Panglima Perang yang sangat populer sejak jaman Rosulullah, ditakuti musuh-musuh dan memiliki kharisma luar biasa di mata seluruh prajurit. Untuk hal-hal itu Khalid bin Walid hanya berucap, Ia berjuang tidak lain dan bukan, kecuali hanya untuk Dienul Islam. Khalid bin Walid berkata, “ Aku berperang bukan untuk Umar, tapi untuk Rabb Umar”. Maka jika sebelumnya Khalid berperang sebagai panglima setelah itu ia berperang sebagai prajurit biasa.
Lalu, mengapa Khalid bin Walid dicopot?

Ternyata bukan tidak beralasan Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai Panglima Perang. Setidaknya, ada 3 (tiga) alasan yang dikemukan Umar, yaitu:

1. Umar tidak ingin Khalid menjadi manusia sombong;
2. Umar tidak ingin pemimpin tidak lebih populer dari bawahannnya (dalam konteks ini kedudukan Umar sebagai pemimpin dengan Khalid sebagai pembantu Umar); dan
3. Umar tidak ingin melihat seluruh prajurit mengkultuskan Khalid bin Walid, sebab hal itu akan menumbuhsuburkan kemusryikan baru.

Ketiga alasan yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab tersebut diterima tanpa reserve oleh Khalid bin Walid sebagai suatu keputusan yang “menyelamatkannya”. Khalid justru berterima kasih kepada Umar terhadap pencopotan dirinya. Ia menerima dengan ikhlas pencopotan tersebut dan tetap ikhtiar beraktivitas bergabung menjadi prajurit di bawah kepemimpinan baru Panglima Perang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Suatu sikap yang sangat terpuji dari seorang Khalid bin Walid.

Pamunah

Berambisi mendapatkan sebuah jabatan sah-sah saja, selama berdasarkan pada kemampuan diri, potensi, dan prestasi. Tetapi jika terjebak menjadi ambisius mesti dihindari, karena akan terjerumus dalam kenistaan, berbagai cara dilakukan, tak peduli halal atau haram asal jabatan itu dapat terengkuh. Naudzubillah. Semestinya mendapatkan pekerjaan dan jabatan tiada maksud dan tujuan lain, selain beribadah dan mendapat ridha Allah SWT.

Di luar itu semua sudah pasti Islam mengharamkannya. Kehilangan jabatan semestinya kita sadari dan terima, itu hal yang biasa. Memang, jika tak disadari apa yang kita terima adakalanya terasa buruk, dan menyakitkan, namun mungkin itu yang terbaik pandangan Allah SWT. Segala yang terjadi menimpa diri sudah tentu akan ada hikmahnya asalkan kita pandai mensyukurinya.

Pelajaran yang bisa kita petik dari dialog antara Syaidina Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid dari kisah tersebut di atas adalah sikap acceptence (menerima dengan ikhlas dan penuh kesadaran) dan interest (sikap menghormati dan menghargai) Khalid terhadap Umar perlu menjadi refleksi kita semua. Lalu, sudah siapkah kita menerima seperti apa yang dilakukan Khalid bin Walid manakala kehilangan jabatan?

Penulis: Pemerhati sejarah dan budaya Garut
Tinggal d kota Garut.

Goresan Kecil Tentang Museum RAA. Adiwijaya Garut

Oleh : Drs. Warjita

Purwa carita

Adalah sebuah Komunitas Tim Peduli Museum (Katimus) RAA. Adiwijaya Garut kiranya yang perlu kita apresiasi hasrat mulianya. Berawal ketika komunitas ini berkunjung ke UPTD Museum RAA. Adiwijaya jalan Pembangunan Simpang Lima –Tarogong Kidul-Garut sebulan lalu.

Komunitas yang terdiri atas Wa Ratno, Dr. Wisnu, Bah Kidin, Kang Satriya, Teh Rinjani, Kang Kuswandi dll ini sering mondar-mandir ke museum itu serta melakukan pertemuan diantara mereka untuk memikirkan bagaimana caranya agar museum RAA. Adiwijaya ini benar-benar sebuah museum representative di Garut. Mereka menyayangkan sebuah Museum itu seperti tidak ada ruh, kering, dan tidak mencerminkan sebuah museum sejatinya Museum.

Melihat kenyataan melulu tak berbeda dengan sekadar kantor arsip karena lebih dominan hanya menyimpan foto-foto lama Garut ketimbang koleksi benda-benda cagar budaya. Dari situlah muncul pemikiran mereka perlunya dibentuk sebuah paguyuban yang bergerak dalam pelestarian kebudayaan dengan maksud dapat mewadahi para generasi muda dari berbagai disiplin ilmu yang benar-benar peduli terhadap kebudayaan di Kabupaten Garut. Maka pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 dengan acara bertema “Ngalayad Museum” dideklarasikanlah sebuah komunitas yang diberi nama GARUT HERITAGE (Paguyuban Pelestari Warisan Budaya Garut) dengan ketua Dr. Wisnu, wakil ketua Wa Ratno, dan sekretaris Kang Satriya.

Pendekralasian yang dihadiri oleh Kadisbudpar dan Kadiskominfo Garut serta puluhan budayawan, seniman dan mahasiswa ini cukup sukses dan meriah karena sebelumnya diadakan dulu rajah karinding Citameng-Karang Tengah yang cukup magis serta memukau, kemudian saresehan dengan mendatangkan Prof. Asep, Kang H.Usep Romli dan Pandu Radea (filolog dari Ciamis) dan pementasan calung Kang Agus Obar grup yang membuat para penonton benar-benar merasa terhibur.

Nampaknya penggagas Garut Heritage tidak ingin jika komunitas itu bersifat parsial, spesifik terhadap museum melulu. Garut Heritage yang dimaksud adalah komunitas yang bergerak dalam Pelestarian Kebudayaan secara umum di Kabupaten Garut, artinya bersifat holistic.

Museum RAA. Adiwijaya Garut

Sampai sekarang saya tidak tahu, apa pemakaian nama UPTD Museum RAA. Adiwijaya itu ada ijin dulu dari keluarga, seke-seler RAA. Adiwijaya, atau tidak? Bagaimana aspek legal penggunaan nama Bupati Garut munggaran itu secara hukum? Kita mengetahui persis RAA. Adiwijaya adalah Bupati Garut pertama yang memerintah 1813-1831. Beliau adalah pendiri Kota Garut (founding father), tokoh ideologis-politis kala itu, putra sulung Pangeran Kornel (Bupati Sumedang) berjasa membangun Garut. Oleh karenanya, hemat saya kurang pantas, terlalu berlebihan, jika nama sebesar tokoh RAA. Adiwijaya dijadikan sekadar nama UPTD Museum Disbudpar Garut sekarang.

Beberapa tahun ke belakang manakala Disbudpar Garut “memaksakan diri” harus ada sebuah UPTD Museum sebenarnya saya kurang setuju, tidak “sreg” dalam hati. Saya katakan ke Kadisbudpar waktu itu, belum saatnya ada UPTD Museum karena museum mestinya, minimal, setingkat bidang dan kalau hanya setingkat seksi bagai “munding kabiri”, atau “banci”. “Ngarana we Museum ”, tetapi ketenagaan, koleksi dan segala pendukungnya nol. Namun, mungkin, karena tuntutan SOTK baru waktu itu yang mengharuskan demikian akhirnya lahir pula UPTD Museum. Terlahir seolah dipaksakan !

Mengapa saya tidak setuju? Seperti saya sebutkan di muka karena UPTD museum ini hanya setingkat seksi, subbag, atau subbid dimana kepalanya seorang eselon IV, tidak jelas struktur organisasinya, tidak mempunyai tenaga fungsional, dan tidak memiliki mata anggaran sendiri (sumber dana tetap).

Apa UPTD museum (yang sudah berdiri lebih 5 tahun) itu selama ini sudah mampu mengumpulkan benda-benda cagar budaya yang tersebar di masyarakat sebagai koleksinya?

Kalau memang sudah ada beberapa benda sebagai koleksi museum sejauh mana cara perawatannya (aspek konservasi)? Yang aneh, secara hierarki struktur organisasi UPTD Museum ada di bawah kesekretariatan, tetapi untuk program dan kegiatannya lebih dominan di lingkup Bidang Kebudayaan.

Seringkali terjadi overlaping program/kegiatan antara UPTD Museum dengan salah satu Seksi di Bidang Kebudayaan. Kadang terjadi “pacorok kokod” antara keduanya, karena adanya duplikasi kegiatan. Rancu sekali. Untuk itu pula segala program dan kegiatan yang dilakukan di UPTD Museum selama ini sebenarnya bisa dicover atau diakomodir oleh Seksi di Bidang kebudayaan.

Dahulu ketika Bidang Kebudayaan masih di bawah Depdikbud sebelum Otda, ada Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan, di samping seksi Jarahnitra (sejarah dan Nilai tradisional), dan Seksi Kesenian.

Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan ini yang melakukan peng-inventarisasian, pengkajian, pemeliharaan, perawatan dan pempublikasiaan benda-benda cagar budaya, baik materil maupun non-materil, bergerak ataupun tidak bergerak. Untuk hal ini pun sebenarnya Seksi permuseuman dan kepurbakalaan sudah tentu telah dibantu oleh para Juru Pelihara situs cagar budaya yang dengan setia terus-menerus merawat dan memelihara benda-benda cagar budaya di wilayah lokasi kerjanya, walaupun dalam pemeliharaan itu kadang mereka lakukan secara tradisional.

Tidak kurang dari 25 orang juru pelihara organic dan non-organik di Kabupaten Garut (catatan saya pada tahun 2013) turut berperan dalam memelihara benda-benda cagar budaya di situs-situs yang tersebar di pelosok.

Jika sekarang di Disbudpar Garut ada seksi Sejarah dan Kepurbakalaan di bawah Bidang Kebudayaan, itu merupakan perubahan dari Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan dahulu yang mempunyai Tupoksi diantaranya mendata, menginventarisasi, meneliti, mengkaji, merekam dan mensosialisasikan aspek kesejarahan dan kepurbakalaan.

Dengan demikian, UPTD Museum Disbudpar Garut, yang diberi nama Museum RAA. Adiwijaya ini, menurut saya adalah PREMATUR, belum saatnya, dan kurang tepat, akhirnya mubazir. Untuk hal itu perlu ditinjau kembali. Kecuali jika Disbudpar mampu merubah Srtuktur Organisasi Tata Kerjanya dimana UPTD Museum yang ada sekarang menjadi selevel dengan bidang seperti halnya UPTD-UPTD Museum di tingkat propinsi. Maka dengan demikian akan benar-benar jelas struktur organisasi dan pengelolaan museum tersebut.

Pungkas carita
Berdasarkan PP RI No 19 tahun 1995, museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Sedangkan menurut International Council of Museum (ICOM); dalam Pedoman Museum Indonesia; 2008, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan study, pendidikan dan rekreasi.

Oleh karean itu dapat diartikan pula bahwa museum adalah lembaga yang diperuntukan bagi masyarakat umum, berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan study, penelitian dan kesenangan atau hiburan.

Untuk itu pula, dalam menjalankan aktivitasnya museum mengutamakan dan mementingkan penampilan koleksi yang dimilikinya. Setiap koleksi merupakan bagian integral dari kebudayaan dan sumber ilmu.

Sebuah Museum dapat didirikan dengan memperhatikan hal-hal, sbb:
1. Lokasi Museum (strategis,mudah dijangkau dan sehat);
2. Bangunan Museum (memenuhi prinsip-prinsip konservasi agar koleksi museum tetap lestari). Bangunan museum minimal 2 kelompok, yaitu Bangunan Pokok (pameran tetap, pameran temporer, auditorium, kantor, perpustakaan, lab.konservasi, dan ruang penyimpanan koleksi), dan Bangunan Penunjang (pos keamanan, kios cinderamata, kantin, toilet, tempat parkir).
3. Koleksi (bernilai sejarah,ilmiah dan bernilai estetika, dapat diterangkan asal-usulnya baik secara historis maupun geografisdll.)
4. Peralatan Museum (memiliki sarana dan prasarana berkaitan erat dengan pelestarian dll.)
5. Organisasi dan Ketenagaan (terdiri atas Kepala Museum, Bag.administrasi, pengelola dll.)
6. Sumber Dana tetap untuk penyelenggaraan dan pengelolaan museum.
Jika kita perhatikan ke 6 (enam) poin di atas bisa jadi merupakan persyaratan mutlak pendirian sebuah museum.
Dengan demikian tidak mudah mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan museum di tingkat kabupaten, karena di samping diperlukan adanya bangunan representatif, juga tidak kalah pentingnya aspek ketenagaan, yakni bag.administrasi dan pengelola tehnis (Kurator, konservator dan preparator), serta peralatan museum dan sumber dana tetap yang sudah pasti memerlukan budget cukup besar setiap tahun anggaran.

Wallohualam Bisshowab. Cag !

Penulis adalah, pemerhati Sejarah dan Budaya Garut.***