Terungkap, Penyebaran HIV/AIDS di Garut Mencapai 900 Kasus

JUMLAH pengidap atau penyebaran penyakit HIV Aids di Kabupaten Garut ditenggarai kurang lebih 900 kasus. Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga, semisal Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI),  Komisi Penanggulangan Aids (KPAI),  termasuk unsur pemerintah di dalamnya.

Menurut Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, semakin besar jumlah penderita Aids yang terkuak maka semakin bagus. Dengan demikian,  hal itu menandakan bahwa tim yang menangani Aids tersebut baik dari pihak NGO maupun unsur pemerintahan telah berhasil mengungkap kasus Aids tersebut.

“Artinya, dari angka prevalensi (jumlah pengidap)  tadi hanya ditemukan 200 kasus, maka hal itu jelek. Tapi kalau dari prevalensi ditemukan 600 kasus seperti sekarang, itu bagus, artinya kerja tim ada,” katanya, Jumat (3/11/17).

Ditegaskannya, seanakin banyak ditemukannnya penyakit Aids atau penyakit yang tersembunyi tersebut yang dinilai lebih berbahaya dari jenis penyakit lainnya yang nampak secara fisik.  Dengan demikian tim penanggulangan Aids pun bisa melakukan langkah-langkah upaya lebih cepat.

“Seperti melakukan pencegahan, penyuluhan dan bentuk kampanye sosialisasi terkait penanggulangan Aids tersebut sehingga tingkat penyebarannya bisa diminimalisir,” ujarnya.

Diungkapkan, untuk menekan angka Aids, langkah- langkah antisipatif mulai dari penyuluhan lebih tepat digunakan. Sementara kepada mereka yang sudah terkena maka harus dilakukan langkah rehabilitasi dan pengobatan.

Helmi menambahkan, di Kabupaten Garut masih banyak penyakit-penyakit yang menular atau yang tidak menular yang belum tertanggulangi secara maksimal. Selain kasus Aids, ungkapnya, juga sejumlah penyakit menular lainnya seperti DBD, campak, morbili, difteri dan penyakit lainnya.

Helmi pun mengakui, bahwa penyandang dana atau panding pasing dari luar seperti Global Fun dari Jenewa Swiss lebih peduli dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular terutama Aids. Sementara pemerintah dalam upaya penanggulangannya selalu terkendala oleh minimnya anggaran.

“Karena itu, Pemkab Garut sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada lembaga atau donatur yang sudah peduli dalam upaya penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular tersebut, seperti Globalpan,” ungkapnya.

Diungkapkannya, ada beberapa penyakit seperti halnya HIV Aids yang penanggulangannya sudah terstruktur secara keorganisasian, seperti adanya Komisi Penanggulangan Aids (KPAI) dan juga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

“Di pemerintah daerah, yang terlibat aktif yaitu Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pelayanan, Puskesmas dan Rumah Sakit, dari Dinas Sosial untuk rehabilisasi, Dispora dan KBPP,” jelasnya. (Tim GE)***

Tahapan Pilkada Makin Dekat, Helmi Mengaku Belum Dapat SK untuk Nyalon

GARUT, (GE).- Tahapan Pilkada Garut sudah semakin dekat, yakni Januari 2018. Namun, sejauh ini belum ada satu pun partai politik yang menetapkan masing-masing jagoannya untuk maju di Pilkada Garut Juni 2018 mendatang. Begitupun dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada Pilkada 2013 lalu mengusung dr. Helmi Budiman sebagai wakil Bupati Garut, yang berpasangan dengan Rudy Gunawan.

” Sampai saat ini saya belum mendapat SK dari PKS, tapi saya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.  Saya juga sebagai Wakil Bupati diperintahkan DPP (PKS) untuk  tetap konsen membantu tugas Pak Bupati sampai selesai nanti,” katanya.

Ditanya soal kemungkinan berpasangan kembali dengan Rudy Gunawan pada Pilkada Juni Tahun 2018 mendatang, Helmi tidak menampik kemungkinan tersebut. Bahkan bapak dari 5 anak itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan orang yang kini masih jadi nomor satu di Garut tersebut.

” Kalau dengan Pak Rudy, saya gak ada masalah, dan kami sudah bersama-sama bekerja paling tidak dalam tiga tahun ini. Dan saya sudah berbicara dengan Pak Bupati, mengenai kemungkinan itu. Untuk partainya In sya Alloh dengan Gerindra, tapi kan partai pengusungnya harus punya 10 kursi. PKS dengan Gerindra itu masih kurang, mudah-mudahan mau bersama kita bergabung,” ungkapnya, usai menghadiri acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Garut, di Hotel Redante, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten Garut, Kamis (28/09/17).

Kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi dengan PKS dan Gerindra kelihatannya cukup besar. Apalagi kabarnya, belum lama ini Rudy Gunawan telah mengambil formulir pendaftaran tahap kedua yang dibuka oleh DPD PAN Kabupaten Garut. (Jay Wijaya)***

Editor: Kang Cep.

 

Wabup Sambut Tahun Baru Hijriyah di SMKN VIII Garut

GARUT, (GE).- Rabu tanggal 20 September, boleh dibilang hari yang spesial buat semua siswa dan guru di SMKN VIII Garut yang berlokasi di Kecamatan Selaawi. Pasalnya, hari itu mereka mendapat kunjungan dari wakil Bupati Garut, dr. H. Helmi Budiman. Kedatangan wabup Garut beserta rombongan tersebut, untuk menghadiri undangan dari pihak SMKN VIII Garut dalam acara peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriyah.

Kepala sekolah SMKN VIII Garut, Hendri Wiradinata, mengatakan, hal ini bisa dibilang sesuatu yang baru dan sangat spesial. Karena dal kesempatan sebelumnya, tidak pernah ada pejabat, terlbih setingkat wakil bupati yang bersedia datang ke SMKN VIII.

“Ini moment spesial saya kira, sebelumnya belum pernah ada pejabat, apalagi setingat wakil bupati hadir di sekolah kami yang nota bene termasuk dalam wilayah perbatasan Kabupaten Garut. Tentu saja, semua siswa dan guru serta orang tua siswa yang hadir dalam acara tersebut menyambut antusias kedatangan pak Helmi Budiman. Walaupun sedikit terlambat, kami semua sangatlah senang dengan kedatangan pak wabup yang sudi bersilaturahmi dengan kami,” ungkap Hendri, Rabu (20/09/2017).

Setelah selesai membuka acara peringatan 1 Muharram, Helmi mengatakan bangga melihat perkembangan SMKN VIII Garut. Walaupun posisinya jauh dari pusat keramaian kota, tapi SMKN VIII Garut bisa terus eksis dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Garut.

“Ya, saya bangga dengan eksistensi dan perkembangan SMKN VIII ini. Hanya saja, ada beberapa fasilitas di sini yang perlu ditambah, salah satunya pagar sekolah,” katanya.

Wabup mengatakan, pagar sekolah merupakan fasilitas yang sangat penting. Karena, jika belum terpasang pagar, guru akan sedikit kesulitan dalam memantau aktivitas anak didiknya.

“Oleh karena itu, saya sebagai wakil Bupati Kabupaten Garut, akan segera melakukan komunikasi dengan dinas terkait. Supaya fasilitas di SMKN VIII Garut khususnya pagar sekolah yang belum ada ini bisa terpasang, sehingga semua unsur di SMKN VIII Garut bisa lebih konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Mudah-mudahan dengan kunjungan saya kali ini, komunikasi antara pemerintah dengan semua unsur masyarakat bisa terus terjalin dan tentunya membuahkan hasil yang positip,” tutur Helmi. (Useu G Ramdani)***

Sambangi Desa Cisitu, Wabup Garut Tunggangi Singa Lembur Muncang

GARUT, ( GE ).-  Masih dalam rangkaian HUT RI ke 72, atraksi sisingaan  turut meriahkan helaran pesta rakyat di Desa Cisitu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Minggu (3/9/17). Sejumlah kegiatan yang digelar di Desa Cisitu diantaranya beragam lomba khas Agustusan, karnaval budaya , hingga jalan sehat bersama wakil bupati Garut.

Selain  wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, pada kegiatan di Desa Cistu juga dihadiri  anggota DPRD Garut, Enan, Karnoto serta Camat Malangbong Teten Sundara.  Dalam prosesi penyambutan, para tamu diarak kelompok kesenian Sisingaan asal Lembur Muncang Cisitu pimpinnan Uci Sanusi.

Paguyuban seniman Sisingaan yang diberi nama Tri Sanghyang Putra Buana  merupakan kelompok seni legendaris asal  Kampung Lembur Muncang, tak jauh dari kawasan kaki gunung Cakrabuana. Menurut warga sekitar, Anan adalah warga  Kampung Legok 1, Desa Mekarasih yang berjasa mengembangkan kesenian asal subang ke daerah Malangbong Utara.

Dalam perkembangannya, seni Sisingaan ini konon bermula saat Anan seperti mendapatkan bisikan gaib  sehingga memberikan sisingaannya ke Kampung Sender, Desa Cisitu. Saat ini Sisingaan dikembangkan oleh tokoh seni asal Kampung Lembur Muncang , Uci Sanusi.

Dibawah asuhan Uci Sanusi, kini seni Sisingaan berkembang pesat di Malangbong.  Camat Malangbong Teten Sundara mengapresiasi  keberadaan kesenian Sisingaan. Sementara itu, Kepala Desa Cisitu, Saiful Malik mengatakan, seni Sisingaan biasa digunakan untuk menyambut tamu tamu agung dari kota. Salah satunya saat menyambut kehadiran Wakil Bupati Garut.

Pimpinan paguyuban Sisingaan Tri Sanghyang  Putra Buana, Uci Sanusi menjelaskan,  semi Sisingaan merupakan salah satu jenis seni pertunjukan rakyat Jawa Barat, khas Subang berupa keterampilan memainkan tandu patung singa yang didekorasi berwarna-warni dan diusung oleh beberapa orang.

“Sisingaan sering disajikan sebagai bagian dari upacara sunatan atau upacara lainnya dalam bentuk arak-arakan. Biasanya ditampilkan dalam dua bentuk yang berbeda,” kata Uci.

Dalam melakukan akasinya, atraksi Sisingaan tampak berputar-putar, maju mundur dan bergerak terus mengelilingi kampung, desa, atau jalanan kota sampai akhirnya kembali ke tempat semula. Pertunjukannya dimulai dengan tetabuhan musik yang dinamis. Lalu diikuti oleh permainan Sisingaan oleh para penari.

Uci menjelaskan, seni Sisisngaan dalam aksinya menggunakan sejumlah gerakan khas dan khusus, diantaranya  Pasang/ Kuda-kuda, Bangkaret, Masang /Ancang-ancang, Gugulingan, Sepakan dua, Langkah mundur, Kael, Mincid, Ewag, Jeblag, Putar Taktak, Gendong Singa, Nanggeuy Singa, Angkat jungjung, Ngolecer, Lambang, Pasagi Tilu, Melak cau, Nincak rancatan, dan Kakapalan.

“Gerakan-gerakannya semacam jurus-jurus silat  dipadukan dengan gerakan jaipongan, tarian khas Jawa Barat.  Atraksi Sisingan memadukan tiga unsur seni utama. Yaitu seni gerak tari atau pencak silat dan jaipongan,” ungka Uci. ( TAF Senopati) ***

Editor: Kang Cep.

Sepuluh Tahun DOB Garsel Diperjuangkan, Hasilnya Belum Jelas

GARUT,(GE).- Sepuluh tahun sudah Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) diprjuangkan. Namun hingga saat ini belum ada titik terangnya. Ketidakjelasan DOB Garsel ini ditenggarai akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat.

Diakui Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, pihaknya terus nerupaya mendorong pemerintah pusat membuka keran moratorium DOB. Jika melihat wilayah Garut yang luas, dengan 42 kecamatan, dinilai sudah layak untuk dimekarkan.

“Tadi saya hadir dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (Forkonas PP DOB) di Gedung MPR/DPR. Dalam forum itu dibahas tentang pembentukan DOB di seluruh Indonesia,” kata Wabup, Senin (21/8/ 17).

Helmi mengungkapkan, dalam forum tersebut dibahas kesepakatan agar tahun ini (2017) ada DOB yang dibentuk. Menurut catattan, Garut menjadi salah satu dari 22 daerah yang diprioritaskan.

” Dalam Forkonas PP DOB mendorong agar DOB segera dibentuk. Garut juga terkena moratorium dan minta segera dicabut,” tukasnya.

Menurutnya, sudah 10 tahun DOB Garsel diperjuangkan. Berdasarkan hasil kunjungan DPD RI, Garut memang sudah selayaknya memiliki DOB. Hasil analisis dari DPRD Kabupaten Garut dan DPRD Provinsi Jabar juga sudah menyepakati pembentukan DOB Garsel.

“Analisis di daerah sudah ada kesepakatama. Garut layak punya DOB yakni Garsel,” tandasnya.

Wabup menyebut, dari 300 lebih pengajuan DOB, Garut masuk ke dalam 22 daerah prioritas. Pihaknya pun kini masih menunggu keputusan DOB dari pemerintah pusat.

“Ada yang 22, 65, 88, dan 314 (prioritas) DOB itu. Nah Garut itu masuk ke yang awal (22 daerah prioritas DOB). Apalagi Garut menunggu lebih dari 10 tahun. Tentunya di forum ini ingin ada percepatan,” jelasnya.

Helmi menyebut, nantinya Forkonas PP DOB akan meminta agar pemerintah pusat segera merealisasikan DOB. Target tahun ini agar bisa diwujudkan DOB diharapkan bisa terlaksana.

“Jika DOB Kabupaten Garut Selatan terbentuk, akan ada 16 kecamatan yang menjadi bagiannya. Yakni Kecamatan Banjarwangi, Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cihurip, Cikajang, Cikelet, Cisewu, Cisompet, Mekarmukti, Pameungpeuk, Pakenjeng, Pamulihan, Peundeuy, Singajaya, dan Talegong,” ungkapnya. (Tim GE)***

Jelang Lebaran Sejumlah Jalur Mudik Dibenahi, Wabup: “Kita Siapkan Anggaran Rp 16 Miliar”

GARUT, (GE).- Menyambut musim mudik Idul Fitri 1438 H atau lebaran tahun ini (2017) pemerintah terus menggenjot pembangunan beberapa ruas jalan utama. Pemerintah daerah (Pemda) Garut sendiri melalu Dinas Binamarga terus membenahi dan membangun infrastruktur jalan, khususnya di kawasan selatan Garut.

Untuk membangun sejumlah jalur provinsi dan jalur nasional, Pemda Garut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 miliar. Dengan anggaran belasan miliar tersebut, pemerintah menargetkan pembanguan sejumlah jalur alternatif bisa diselesaikan H -7 ldul Fitri.

Menurut Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, pembanguan dan pembenahan sejumlah ruas jalan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan di sejumlah titk. Perbaikan beberapa ruas jalan ini variatif, mulai dari penambalan jalan berlubang hingga peninggian jalan untuk mengantisipasi genangan banjir.

“Kita targetkan sebelum lebaran supaya bisa dipakai, Jadi kita terus genjot bagaimana supaya bisa selesai, karena memang jalan di kita ini bukan hanya untuk dipakai warga Garut. Namun jalur lintasan menuju Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah, termasuk jalur alternatif. Insya Alloh, kita yakin yang kita perbaiki harus bisa dipakai untuk mudik tahun ini. Anggarannya untuk perbaikan secara rutin tahunan kita siapkan 16 milIar rupiah,” ungkapnya, Senin (12/6/17). (Andriawan)***

Editor: Kang Cep.

 

Warga Mengeluhkan Tumpukan Sampah Bekas Obat-Obatan kepada Wabup. Begini Reaksi Helmi Budiman

GARUT, (GE).- Di era digital seperti sekarang ini berkomunikasi seolah tanpa batas, siapa pun bisa dengan mudah menggunakan media sosial (medsos). Tak jarang jejaring medsos ini juga digunakan untuk menyampaikan keluhan warga.

Dina Mardiana, misalnya, salah seorang warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang mengeluhkan tumpukan sampah bekas obat-obatan yang berserkan di kawasan Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota. Untuk menyampaikan keluhannya ini, Dina menggunakan akun Fanpage Wakil Bupati Garut Kang dr. Helmi Budiman. Keluhannya ini disampaikan sekira pukul 07.30 WIB, Jumat (14/4/17).

Mendapatai keluhan warga ini, tak disangka, Wabup Garut langsung meresponya saat itu juga. Ia langsung bereaksi dengan menginstruksikannya ke Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup. Tidak menunggu waku lama,  Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup, Guriansyah pun langsung meninjau ke lokasi.

“Ya, saya dapat instruksi dari beliau (Wakil Bupati/red) untuk menagani sampah ini. Saya imbau, masyarkat janganlah membuang sampah sembarangan.  Buanglah di tempat yang sudah disediakan,” kata Guriansyah, di sela meninjau lokasi tempat berserakannya sampah bekas obat-obatan.

Sesaat setelah tim dari Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah ini, Dina Mardiana, warga setempat yang mengeluh melalui medsos ini kembali merespon. Ia kembali menyampaikannya melalui akun Fanpage Kang dr.Helmi Budiman.

 “Hatur nuhun, nembe atos aya Pa Sekrtaris dinas LH,” tulis Dina, masih dalam fanpage dr. Helmi Budiman, Jumat (14/4/17). (ER)***

Editor: Kang Cep

Wabup Garut : Jumlah Warga Terkatagori Miskin di Garut Lebih Dari 12 Persen

GARUT, (GE).- Menurut catattan Wakil Bupati Kabupaten Garut, dr.Helmi Budiman, jumlah warga terkatagori miskin di Kabupaten Garut mencapai 12,86 persen, atau sekitar 300 ribuan warga. Angka ini kata Helmi, masih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan rata-rata nasional. Terlebih jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, yang sudah dibawah 10 persen.

“Ya, ada sekitar 12,86 persen warga terkatagori miskin di Garut. Ini lebih tinggi dari angka nasional, dan lebih tinggi dari Jawa Barat, yang sekarang sudah dibawah 10 persen,” jelasnya.

Helmi berharap adanya penangulangan kemiskinan ini. Diantaranya diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah serta elemen lainnya.

“Bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tapi bagimana mengkoordinasikan unsur – unsur yang lain, sehingga sinergitas semua elemen untuk fokus pada penanggulangan masyarakat miskin,” katanya, usai mengikuti rapat koordinasi tim percepatan penangulangan kemiskinan Garut, yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Garut Selasa (11/04/2017).

Dikatakannya apa yang dilakukan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh ormas Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiah, Persis dan lainnya juga sudah mulai melakukan gerakan-gerakan untuk mengentaskan kemsikinan. Tidak hanya lembaga amil zakat saja, para pengusaha  Garut juga harus bisa melakukan hal yang sama.

“Karena tidak bisa hanya dengan satu lembaga, seluruhnya harus dilibatkan, karena itu strategisnya itu sinergi semua pihak,” katanya.

Helmi menyebutkan, di Pemda sendiri semua dinas harus ada program pengentasan kemsikinan. Misalnya di Dinas Peternakan, program peternakan apa yang bisa merekrut orang untuk bekerja.

“Begitupun di dinas lainya yang sama harus memiliki program pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Garut Aas Kosasih mengatakan lembaganya sudah semestinya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya potensi zakat pemda Garut sangatlah besar.

“Bila dikalkulasikan jumlah pegawai yang ada sekarang bisa sampai 50 milyaran per tahunnya,” katanya.

Sementara untuk dinas yang paling banyak menyumbang pada tahun ini ialah Dinas Kesehatan. Meski demikian potensinya paling banyak ialah Dinas Pendidikan. (Jay).***

Editor : Kang Cep.

Kasus Benteng Ambruk Berlanjut, Pemkab Segera Periksa IMB di Kawasan Industri Kulit Sekaregang

GARUT, (GE).- Terkait ambruknya benteng bangunan di kawasan indutri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut yang menewaskan dua orang warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera memeriksa perizinan industri kulit di wilayah Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Pemeriksaan ini akan dilakukan terutama masalah Izin Pendirian Bangunan (IMB) nya sebagai tindak lanjut dari kasus benteng pabrik ambruk yang menyebabkan dua warga tewas.

“Kami akan melakukan pendataan terkait IMB yang dimiliki pabrik kulit di Sukaregang,” kata Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Kamis. (06/04/2017).

Dikatakannya, perlu adanya pendalaman berbagai izin keberadaan pabrik kulit tersebut. Terlebih setelah munculnya kasus benteng roboh yang menimpa rumah warga.

“Kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, kita tunggu hasil dari kepolisian seperti apa, serta penyebabnya seperti apa,” tukasnya.
Helmi berharap, kasus tersebut menjadi pelajaran untuk memperhatikan kondisi lingkunagn sekitar sebagai tindakan antisipasi. Keberadaan industri maupun bangunan jangan sampai membahayakan lingkungan maupun masyarakat sekitarnya.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun dan dimanapun, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membahayakan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, pada hari Selasa (4/4/2017) dua warga setempat, Dadang (22) dan Eutik (40) tewas akibat tertimpa benteng pembatas pabrik dengan pemukiman warga di Kampung Sukaregang, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Antisipasi Pungli di Disdukcapil, Pemkab Segera Bentuk UPT di Tingkat Kecamatan

GARUT, (GE).- Sebagai upaya antisipasi terulangnya tindakan pungli di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pihak pemerintaha kabupaten (Pemkab) berencana segera membentuk Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di tingkat kecamatan.Hal ini disampaikan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Ahad (12/2/2017).

Wabup menyebut, pihaknya secepatnya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

” Ya, kami akan membentuk UPT, untuk membantu masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini segala pembuatan administrasi kependudukan menumpuk di satu tempat, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga praktek pungutan liar rentan terjadi.

” Kalau sudah dibentuk UPT, masayarakat akan lebih mudah untuk mengurus dan membuat administrasi kependudukan. Jadi pemohon tidak mesti datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah UPT yang akan dibentuk, pihaknya akan melihat dahulu letak geografis wilayah. Karena Kabupaten Garut, memiliki 42 Kecamatan, dengan letaknya berjauhan, terutama yang berada di wilayah Garut Selatan (Garsel).

” Untuk jumlah UPT yang akan dibentuk, terlebih dahulu akan melihat dahulu letak geografisnya,” tukasnya.

Diharapkannya, dengan dibentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, praktek pungli sudah tidak lagi terjadi. OTT pungli yang dilakukan tim Saber Pungli Polres Garut harus dijadikan cermin agar segala bentuk Pungutan Liar(Pungli) tak lagi terhadi.

” Saya ingatkan lagi dan lagi, di seluruh SKPD terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat praktek pungli tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.