Diduga Bermain Mata dengan Sebuah Perusahaan, Wabup Segera Panggil Kadis PUPR Garut

GARUT,(GE).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut diduga telah bermain mata dengan pihak PT. Changsin Reksa Jaya terkait penutupan mata air dan jalan desa di Kecamatan Leles. Selain itu, Dinas PUPR pun dituding telah melakukan maladministrasi dalam pembebasan lahan untuk jalan alternatif dari Kadungora ke Leuwigoong.

“Kami atas nama warga Kecamatan Leles dan Kadungora menuntut pihak PUPR agar segera membuka kembali mata air dan jalan desa di kawasan Leles. Selain itu, Dinas PUPR dituntut segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di jalan alternatif baru dari Kadungora ke Leuwigoong,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Leles – Kadungora, Lukman, kepada “GE”, Kamis (12/10/17).

Lukman menuding, Dinas PUPR sebagai instansi berwenang telah bermain mata dengan pihak PT. Changsin Reksa Jaya terkait penguasaan mata air di Sinapel Rt/Rw 19/07 Desa Lembang, Kecamatan Leles. Menurutnya, mata air itu selama ini digunakan untuk keperluan ruamah tangga warga di dua kecamatan. Jadi menurutnya, kalau mata air itu diberikan kepada PT. Changsin Reksa Jaya, tentunya warga di dua kecamatan itu tak akan tinggal diam.

“Kalau urusannya dengan air, tentunya sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi patut diperjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar Lukaman.

Ia menyayangkan, Pemerintah Kabupaten Garut, lebih berpihak kepada perusahaan asing ketimbang memenuhi hajat hidup warganya. Maka wajar saja, warga di dua kecamatan akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan haknya agar air dari mata air Sinapel terus mengalir ke rumah-rumah warga.

Selain akan memberikan mata air Sinapel, Dinas PUPR juga diduga akan memberikan hak guna jalan kepada PT. Changsin Reksa Jaya. Padahal status jalan tersebut merupakan jalan desa.

“Tolong hentikan perampasan aset umum yang digunakan oleh warga. Jangan jual aset milik umum hanya untuk kepentingan semata,” harap Lukman.

Selain itu, kata Lukman, ia pun mempertanyakan uang konvensasi terkait pembebasan tanah untuk jalan alternatif baru dari Kadungora menuju Leuwigoong. Menurutnya, dalam transaksi jual beli tanah di tempat itu Pemkab Garut dalam hal ini Dinas PUPR sangat lemah dalam administrasi. Bahkan dalam proses jual beli tanah itu, Dinas PUPR tak mengeluarkan dokumen secuir pun. Padahal pembelian tanah tersebut menyangkut aset negara yang harus jelas alur pertanggungjawabannya.

Lukman mengancam, jika tuntutan warga di Kecamatan Leles dan Kadungora ini tidak diindahkan, maka dirinya bersama ribuan warga lainnya akan menggelar aksi unjukrasa ke Pemkab Garut. Lukman mengaku, sebenarnya jalur perundingan telah beberapa kali ia lakukan. Namun sampai saat ini selalu menemui jalur buntu.

Dihubungi melalui handphonenya, Kepala Dinas PUPR, Uu Saepudin mengaku, tak mau ambil pusing dengan persoalan tersebut. Ia beranggapan persoalan seperti itu tak harus dikonfirmasi kepada dirinya.

“Tanyakan saja kepada PT. Changsin kan sudah ada datanya. Saya tak perlu dikonfirmasi lagi,” ujar UU, Rabu (11/10/17).

Uu melanjutkan, gejolak di warga karena ada yang manipulasi dan hasutan dari pihak tertentu. Pasalnya, soal kepemilikan mata air dan jalan desa itu dokumennya sudah ada di PT. Changsin Reksa Jaya.

Menanggapi dugaan keterlibatan Kadis Pemukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penutupan mata air warga dan jalan milik desa, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman berjanji akan segera memanggil Kepala Dinas PUPR.

“Saya akan langsung terjun ke lapangan dan minta klarifikasi dari Kadis PUPR. Tujuannya agar kedudukan masalahnya jelas,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17).

Kepastian kepemilikan mata air itu perlu diselidiki lagi. Apakah lahan itu memang milik Changsin atau bukan. Kalau memang milik PT. Changsin tentunya ia akan memeriksa lagi kelengkapan surat-surat kepemilikannya.

“Nanti akan saya cek juga kelengkapan suratnya,” katanya.

Ia mengatakan kepemilikan mata air itu bisa saja milik seseorang yang dijual ke PT. Changsin. Jadi secara otomatis sumber mata air itu bisa dikuasai oleh Changsin. Tapi menurutnya, ia tidak bisa berandai-andai sebelum ada keterangan pasti dari para pihak.

Disinggung terkait keterlibatan PUPR dalam penguasaan mata air ini, Wabup menegaskan akan memanggil Kadisnya agar ada keterangan jelas. Ia tak mau berspekulasi jika belum memiliki data yang akurat terkait kedudukan masalahnya. (Farhan SN/ Useu GR)***

Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haornas, Wabup Dukung Langkah Hukum Kejari Garut

GARUT, (GE).- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menanggapi serius permasalahan kegiatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) yang terindikasi korupsi agar segera ditindak secara hukum. Namun sebelum itu, dirinya memastikan akan memanggil Kadispora, Kuswendi untuk dimintai keterangan.

“Tentunya jika memang terbukti ada kesalahan apalagi tindak pidana korupsi kita dukung untuk diproses. Namun saya ingin tahu dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17) di Pendopo Garut.

Ia melanjutkan, transfaransi dalam hal anggaran tentunya sangatlah penting. Semua anggara yang digunakan tentunya harus diketahui publik. Apalagi memungut anggaran dari publik untuk uang pendaftarannya.

“Memang Haornas itu sudah ada anggarannya dalam APBD. Namun jika memang kurang penyelenggara boleh memungut uang pendaftara,” ungkap Helmi.

Helmi menandaskan yang penting pihak penyelenggara jangan mencoba bermain-main dengan anggaran. Dirinya berjanji akan meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan anggara Haornas.

Helmi mengaku sempat menerima laporan kalau penyelenggaraan Haornas memungut kepada peserta. Namun untuk kegiatan seperti ini tentunya tak melanggar. Asalkan dimusyawarahkan. Namun dirinya pun sedikit heran masalahnya alokasi dalam APBD untuk penyelenggaraan Haornas itu sudah besar. Belum lagi ada dukungan dari beberapa pperusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kira anggaran Rp 100 juta sudah besar untuk kegiatan internal ASN Pemkab Garut yang hanya diselenggarakan selama dua hari. Belum lagi ada bantuan CSR dari perusahaan,” katanya.

Terkait persoalan ini yang dalam waktu dekat akan segera ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ia mendukung langkah itu. Menurutnya, jika memang ada tindakan pidana korupsi ia mendukung langkah Kejari. Tujuannya tak lain agar terwujud pemerintahan yang terbebas dari tindak korupsi. (Useu G Ramdani)***

Dua Jabatan Kadis Kosong, Komisi D DPRD Garut: Khawatir Berdampak pada Kinerja

GARUT, (GE). – Hingga saat ini dua jabatan kepala dinas (Kadis)  di lingkungan Pemkab Garut  masih kosong. Untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan, di dua dinas tersebut kini dijabat Plt (Pelaksana tugas).

Terkait kekosongan dua jabatan Kadis tersebut, yakni di Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, angkat bicara. Menurutnya, rotasi yang dilakukan Bupati tersebut, karena Kadisdik lama, yakni H. Mahmud sudah lebih dari lima tahun menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Kepala Dinas Pertanian telah memasuki masa pensiun.

“ Pengisian kedua jabatan tersebut masih dalam proses. Selain itu, Pemkab masih terkendala dari izin Mendagri untuk mengganti kedua pejabat tersebut. Sebenarnya ini proses dan masalah izin menteri. Bukan tidak mungkin untuk dilakukan rotasi, mutasi, atau promosi,” katanya, Rabu (30/8/17).

Wabup Garut membantah, permasalahan rotasi, mutasi, dan promosi di tingkat kepala dinas mengalami masalah. Kinerja dua dinas tersebut pun tak terganggu meski belum memiliki kepala yang resmi.

“Kami sedang mempersiapkan orangnya yang akan mengganti. Memang belum ditentukan, tapi kesiapan ke arah sana sudah dilakukan,”  tukasnya.

Dijelaskannya, izin dari Mendagri untuk penggantian kepala dinas diperlukan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pasalnya kedua pimpinan di Kabupaten Garut itu akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkada 2018. Jika pergantian kepala dinas dilakukan tanpa seizin menteri, maka pencalonan keduanya bisa dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, menurut Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, kekosongan jabatan terutama di Dinas Pendidikan dikhawatirkan berdampak terhadap kinerja dinas tersebut. Apalagi pelaksana tugas, tak memiliki wewenang lebih dalam menentukan kebijakan.

“Apalagi Dinas Pendidikan cakupannya besar. Jadi Pemkab harus segera menetapkan kepala definitifnya,” ujar Asep.

Menurut Asep, kepala dinas merupakan kuasa pengguna anggaran. Jika jabatan tersebut belum diisi, akan berpengaruh dalam penentuan anggaran di tahun depan. (Tim GE)***

Delman Dilarang Beroperasi Saat Musim Mudik, Pemda Garut Siapkan Ratusan Juta Rupiah untuk Kompensasi

GARUT, (GE).- Selama ini delman atau andong masih menjadi alat transportasi umum di beberapa wilayah Kabupaten Garut. Keberadaan kendaraan tradisional ini dianggap menjadi salah satu penyebab kemacetan, terlebih saat musim mudik. Dengan alasan tersebut Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, akan melarang delman untuk beroperasi, setidaknya selama musim mudik lebaran/ Idul Fitri.

“Saya menghimbau delman ini ridak beroperasi mulai H-3 sampai H +7 Idul Fitri atau Lebaran,” kata Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Senin, (12/07/17).

Dikatakannya, untuk menghindari terjadinya kemacetan saat arus mudik berlangsung, pihaknya telah menyiapkan kompensasi bagi seluruh tukang delman. “Ya, sekitar Rp 400 juta an, kita siapkan,” kata dia.

Dikatakannya, pihak Pemda Garut juga telah mengintruksikan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menghentikan delman yang masih membandel. “Kebijakannya, delman kami berikan kompensasi, teknisnya nanti disesuaikan dengan anggaran,” katanya. (Tim GE)***

Wakil Bupati Garut akhirnya Mengunjungi Ibu yang Dimejahijaukan Anak Kandungnya Sendiri

GARUT, (GE).- Kasus anak memejahijaukan ibu kandungnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus menuai empati. Setelah Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, akhirnya Wakil Bupati Garut, dr. H. Helmi Budiman, datang menengok Siti Rohaya (83).

Helmi datang ke rumah Amih – sapaan akrab Siti Rohaya, di Jalan Cimanuk, Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, pada Minggu (26/3/17) pagi. Wajah Helmi terlihat sedih mendengar cerita yang diungkapkan Lilis, anak ketiga Siti Rohaya, tentang ibu kandungnya yang digugat anaknya ke pengadilan.

Helmi bahkan sempat mendoakan Amih agar diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesehatan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Helmi menyebutkan, sebenarnya sejak awal terungkapnya kasus ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menyiapkan pengacara untuk mendampingi Amih.

“Saya memberikan dukungan moril terhadap Amih, agar diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Saya menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Garut dalam hal ini Bupati Garut sejak awal sudah memberikan advokasi atau pendampingan, dengan meminta LBH STH Garut untuk mendampingi Amih,” kata Helmi.

Selain itu, Pemkab Garut juga telah koordinasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut.

“Kita berikan dukungan segalanya, baik moril maupun advokasinya, dan Amih dalam mengahadapi ini agar diberikan kekuatan kesehatan dan selalu tawakal,” katanya.

Helmi pun menganjurkan ibu dari 13 anak ini, agar mendoakan anaknya yang menggugat itu segera disadarkan dan diberikan hidayah oleh Allah SWT.

“Amih doakeun putra teh supados engal sadar kana kakhilafanna. Janten upami ngadoa teh awalna kedah kieu, Ya Alloh abdi rido ka putra abdi, mugi pun anak sing engal disolehkeun, kitu Mih,” kata Helmi, dengan suara agak terbata-bata.

Siti Rohaya yang sudah hampir dua tahun tinggal di rumah anak bungsunya, Leni, mengaku tak menyangka  akan berusan dengan hukum. Apalagi akibat gugatan perdata masalah utang-piutang dengan anak kandungnya sendiri, Yani dan suaminya, Handoyo.

“Teu nyangki pun anak dugi ka kituna. Duka kumaha atuh, Amih oge teu ngartos, naha pun anak teh janten kitu. Nembean ibu mah nincak ka pengadilan ayeuna,” katanya.

Siti Rohaya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wakil Bupati Garut itu,  bantuan moril, serta pendampingan hukum dari LBH dan P2TP2A untuk dirinya.

“Hatur nuhun kana kasumpingan sareng bantosanna. Janten ngarepotkeun sadayana,” ujarnya seraya tersipu.

Kasus ini akan terus bergulir di mejahijau, persidangan berikutnya akan digelar Kamis (30/3/17), di Pengadilan Negeri Garut. (Jay/GE).***

Editor : SMS

Sejumlah Ruas Jalan Rusak Parah, Wabup: “Untuk Itu Kami Mohon Maaf”

GARUT, (GE).- Hingga saat ini sejumlah ruas jalan yang rusak parah belum kunjung diperbaiki. Di beberapa titik jalan utama bahkan jalan berlubang beberapa kali mencelakakan pengendara. Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Garut. Khususnya kepada pengguna jalan.

“Memang kami akui kondisi jalan di Garut banyak yang rusak parah tetapi belum juga diperbaiki. Sekarang ini untuk perbaikan jalan masih dalam proses pelelangan. Untuk itu kami mohon maaf.” kata Helmi di ruang kerjanya, Rabu (1/3/17).

Disinggung terkait seringnya banjir akibat sistem drainase yang tak berfungsi, Helmi berjanji akan mengevaluasi dan meninjau kembali saluran air tersebut. “Pemerintah daerah akan segera meninjau ke lapangan. Dan mengecek langsung saluran air atau drainase hasil pekerjaan tahun 2016 lalu,” tukasnya.

Diungkapkannya, saat banjir di kawasan Tanjung Kemuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (27/2/2-17) lalu ditemukan adanya saluran air dengan ukuran terlalu kecil, sehingga jika turun hujan deras tidak mungkin menampung air.

Helmi berjanji, selain akan memaksimalkan fungsi saluran air yang ada dengan menambah lebar ukuran dan kedalaman saluran drainase tersebut. Pihaknya juga telah mengusulkan agar sepanjang jalan Oto Iskandardinata untuk ditinggikan, guna mengantisipasi terjadinya banjir.

“Jalan itu sudah diusulkan untuk dinaikan ketinggian jalannya ke PU Provinsi. Sementara untuk saluran air, sebetulnya sudah ada, tetapi kemungkinan disitu harus ada saluran lebih besar,” katanya.

Saat ditanya dampak alih fungsi hutan, semisal aktivitas pertambangan di kawasan Kecamatan Tarogong Kaler.  Helmi  membantahnya, karena aktivitas pertambangan sudah lama diberhentikan.

“Tapi bisa saja dari sisa pertambangan sebelumnya. Kalau sekarang kan aktivitas pertambangan itu sudah tidak ada.” Tandasnya.  (Jay)***

Editor: Kang Cep.

Pekan Ini Mulai Dibangun, Rumah Tapak untuk Korban Banjir Cimanuk

KARANGPAWITAN, (GE).- Pascabanjir bandang Cimanuk, sebanyak 121 unit rumah tapak pembangunanya dimulai pekan ini. Untuk membangunan rumah tersebut, ada sekitar 10 lembaga sosial yang memberikan donasinya untuk warga korban banjir bandang. Rumah tapak ini rencananya akan diberikan secara gratis untuk para korban banjir. Berbagai bantuan bagi korban banjir bandang hingga kini terus mengalir dari berbagai pihak.

“Rumah Zakat” adalah salah satu lembaga zakat terkemuka turut memberikan sumbangsihnya. Dalam kesempatan ini, Rumah Zakat membangun 10 unit rumah tapak di Kampung Pananggungan , Desa Lengkong jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa barat.

Satu unit rumah hasil sumbangan para donatur ini bernilai Rp 72 juta yang nantinya akan diberikan gratis kepada korban banjir yang tidak memiliki rumah. Dan diprioritaskan bagi korban yang anggota keluarganya meninggal dunia.

Prosesi peletakan batu pertama pembangunan rumah tapak ini telah dilakukan oleh Dirut Rumah Zakat, Nur Efendi dengan dihadiri wakil Bupati Garut, Helmi Budiman dilakukan langsung. Rabu (2/10/2016).

“ Untuk sementara kita bangun 10 unit. Satu unitnya sebesar Rp 72 juta, jadi nilai totalnya Rp 700 jutaan. Sumber dananya dari donatur perseorangan, csr , yang bersedia membantu korban banjir,” jelasnya.

Pemkab Garut mencatat, rumah tapak untuk korban banjir semuanya 472 unit. Sementara jumlah pembangunan rumah tapak yang dananya bersumber dari non anggaran pemerintah itu sudah ada 121 rumah tapak.

“Ya, dananya dari beberapa sumber, diantaranya sumbangan dari Rumah Zakat , Qatar Charity. Masih banyak yang harus dibangun, dari 472 baru 121 unit, diluar rumah susun. Pemkab sendiri menganggarkan 3 -5 miliar untuk rumah tapak ini,” tutur Helmi.

Dijelaskannya, dari jumlah warga yang kini masih mengungsi sebanyak 1.100 orang, 775 kepala keluarga diantaranya masih membutuhkan reloksi rumah baru. Rinciannya, 472 kepala keluarga akan dibangunkan rumah tapak dari anggaran pemrintah dan donatur, 303 kepala keluarga akan menempati rusunawa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementrian PU. (Idrus Andriawan) ***

Editor: Kang Cep.

Wabup Garut Resmikan Sekolah PAUD Korban Banjir Cimanuk

PEMKAB,(GE).- Sebagai wujud empati dan keprihatinan untuk sekolah dan siswanya yang tertimpa musibah banjir, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, didampingi Camat Tarogong Kidul, Lilis Netti meninjau kondisi siswa PAUD di Kampung Pinggirsari, RW 02 RT 01, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (24/10/2016).

Saya prihatin dan sedih, ternyata musibah banjir bandang ini juga melanda beberapa sekolah, termasuk PAUD ini. Kami harap semua bisa bersabar dan tabah. Kita akan bergotong-royong memulihkan ini semua,” ujar Helmi saat meninjau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Harapan Bnagsa di Kampung Pinggirsari yang menjadi sekolah terdampak banjir Cimanuk.

Selain mendapat bantuan dari pihak Pemkab Garut, pembangunan PAUD ini juga mendapatkan bantuan dari sebuah organisasi bernama “NGO Senyum Parahiyangan.”

Dalam kesempatan tersebut, Helmi melakukan peletakan batu pertama sebagai upaya agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Ia pun berharap agar kegiatan belajar siswa dapat segera pulih. Penanganan sekolah pascabencana ditargetkan selesai dalam waktu dekat sehingga anak-anak dapat kembali belajar dengan kondusif.

Usai melakukan peletakan batu pertama, Wabup menyampaikan motivasi mental kepada anak-anak terdampak bencana. “Untuk anak-anak terdampak bencana ini harus kita beri lingkungan yang nyaman untuk trauma healing. Harus ada tim yang melibatkan keluarga untuk menguatkan mental anak-anak kita pasca bencana ini,” ujarnya. (Jejen Jaelani/ HUMAS)***

Editor: Kang Cep.

Wabup : Kita Berikan Sanksi Tegas Bagi Oknum Pegawai yang Melakukan Pungli di Instansi Pemkab Garut

PEMKAB, (GE).- Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menegaskan, pihaknya secepatnya akan menindak tegas para pelaku pungli. Ditegaskannya, bagi pelaku pungli yang beroperasi di instansi pemerintahan  (Pemkab Garut) khususnya, dan oknum yang terlibat di dalamnya juga akan dikenakan sanksi tanpa pandang bulu.

“Bagi pelaku pungli, di instansi di lingkungan Pemkab Garut, tentyunya kita akan berikan sanksi tegas,” tandasnya, saat kunjungan ke RSU dr. Slamet, Rabu (19/10/2016)

Sebelumnya  Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengintruksikan kepada seluruh jajaran instansi pemerintahan untuk segera “merapihkan diri,” dan menindak tegas pelaku yang sering melakukan pungutan liar kepada masyarakat.

“Ya, ada beberapa tempat pelayanan publik yang rawan akan praktik pungutan liar. Kita sedang bekerja keras untuk menekan pelanggaran tersebut.” Tutur Yasona, saat kunjungan kerjanya ke Garut, belum lama ini.  (Hakim AG)***

Upaya Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Wabup Resmikan Ruang Rawat Inap Baru RSUD dr. Slamet

TARKID, (GE).- Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Slamet Garut kini telah menambah fasilitasnya berupa ruang rawat inap baru. Peresmian ruangan baru digelar di lapangan parkir RSUD dr. Slamet. Prosesi peresmian sendiri dipimpin langsung oleh wakil bupati (Wabu) Garut, dr. Helmi Budiman, Rabu (14/09/2016).

Wabup menyebutkan, penambahan gedung baru ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. Sementara itu, ruang rawat inap kelas 3 ini dibangun dengan dana proyek yang bersumber dari dana bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dengan besaran lebih dari Rp 6 miliar.

“Saya harap setelah peresmian gedung ini pihak RSU dr. Slamet dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya dengan baik dan optimal.” Harapnya. (Hakim AG)***