Antisipasi Pungli di Disdukcapil, Pemkab Segera Bentuk UPT di Tingkat Kecamatan

GARUT, (GE).- Sebagai upaya antisipasi terulangnya tindakan pungli di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pihak pemerintaha kabupaten (Pemkab) berencana segera membentuk Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di tingkat kecamatan.Hal ini disampaikan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Ahad (12/2/2017).

Wabup menyebut, pihaknya secepatnya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

” Ya, kami akan membentuk UPT, untuk membantu masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini segala pembuatan administrasi kependudukan menumpuk di satu tempat, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga praktek pungutan liar rentan terjadi.

” Kalau sudah dibentuk UPT, masayarakat akan lebih mudah untuk mengurus dan membuat administrasi kependudukan. Jadi pemohon tidak mesti datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah UPT yang akan dibentuk, pihaknya akan melihat dahulu letak geografis wilayah. Karena Kabupaten Garut, memiliki 42 Kecamatan, dengan letaknya berjauhan, terutama yang berada di wilayah Garut Selatan (Garsel).

” Untuk jumlah UPT yang akan dibentuk, terlebih dahulu akan melihat dahulu letak geografisnya,” tukasnya.

Diharapkannya, dengan dibentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, praktek pungli sudah tidak lagi terjadi. OTT pungli yang dilakukan tim Saber Pungli Polres Garut harus dijadikan cermin agar segala bentuk Pungutan Liar(Pungli) tak lagi terhadi.

” Saya ingatkan lagi dan lagi, di seluruh SKPD terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat praktek pungli tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

Usulan UPT Disdukcapil Tidak Diakomodir, Ketua Komisi A : Kami Sangat Kecewa

GARUT, (GE).- Komisi A DPRD Garut, merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut, yang tidak mau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sikap Pemkab Garut ini jauh berbeda, ketika DPRD mengusulkan penciutan UPT Dinas Pendidikan dari 42 menjadi 10 UPT, dengan cepat bereaksi untuk mempertahankanya 42 UPT. Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) SOTK baru, pembentukan UPT tersebut sudah tertuang sama halnya dengan UPTD Pendidikan.

Ketua Komisi A DPRD Garut, H. Alit Suherman menilai, kalau bupati membentuk UPT Kependudukan dan Catatan Sipil tentunya juga tidak akan menyalahi aturan, justru sebaliknya pelayanan masyarakat akan dipermudah.

“Ya jelas kami sangat kecewa terhadap Bupati Garut yang tidak mau membentuk UPT Kependudukan dan Catatan Sipil . Padahal kalau dibentuk pun tidak akan menyalahi aturan,” kata Alit, usai Rapat Kerja dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, di Gedung DPRD Jalan Patriot, Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, pembentukan UPT Kependudukan dan Catatan Sipil sangat diperlukan, karena dapat mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan Administrasi Kependudukan, di antaranya Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan pindah, dan surat-surat lainnya termasuk surat kematian.

Dibentuknya UPT Kependudukan dan Catatan Sipil, lanjut Alit, sudah diputuskan DPRD Garut.

Bahkan, sambung Alit, dalam pembahasan Bagan Struktur Organisasi (BSO) sudah disepakati kalau UPT Kependdukan dan Catatan Sipil harus dibentuk. “Dalam Rapat Kerja dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu yang dibahas adalah pembentukan UPT. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga kecewa dengan sikap Bupati Garut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut, Darsani, mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan agar pembentukan UPT bisa segera dilaksanakan di Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan agar bisa mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Garut.

“Kami sudah beberapa tahun yang lalu mengusulkan pembentukan UPT tersebut. Bahkan jumlah yang kami usulkan sebanyak 9 UPT,” ujarnya.

Meskipun sampai sekarang UPT tersebut belum dibentuk, tetapi Darsani berjanji, akan terus memperjuangkan dibentuknya UPT Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut. Soalnya keberadaan UPT itu akan sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Misalnya saja, lanjut dia, saat ini perekaman e-KTP dilakukan di setiap Kecamatan, tetapi untuk mencetaknya masih tetap dilakukan di dinas.

“Jika sudah terbentuk UPT, maka segala pembuatan administrasi kependudukan bisa dilakukan di UPT itu sendiri. Ya, jelas akan terus diperjuangkan pembentukan UPT tersebut, kami sudah sepakat. Hanya saja saat ini ada perbedaan pendapat dengan Bupati Garut,” kata Darsani. (Jay)***

Editor: Kang Cep.

Ketua Paguyuban UPTD Pendidikan Garut : “Pengurangan UPTD Akan Menyulitkan”

DISDIK, (GE).- Rencana pengurangan jumlah instansi menyusul terjadinya perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemkab Garut dikeluhkan beberapa pihak terkait, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.

Pengurangan yang terjadi pada jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, merupakan perubahan yang banyak mendapat sorotan. Pasalnya dinilai akan berdampak pada kinerja.

Ketua Paguyuban UPTD Pendidikan Kabupaten Garut, Engkur, mengatakan rencananya jumlah UPTD Pendidikan di Kabupaten Garut akan dirampingkan menjadi 10 UPTD saja, daru sebelumnya UPTD di Garut ada 42.

“Ya, rencananya dari 42 UPTD Pendidikan se Kabupaten Garut, akan dikurangi menjadi 10 UPTD. Jika rencananya ini jadi dilaksanakan, nantinya satu UPTD akan memegang beberapa kecamatan dan ini tentu akan sangat menyulitkan,” ujar Engkur, Selasa (15/11/2016).

Diungkapkannya, saat ini jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut mencapai 1.500 lebih. Banyak SD yang terletak di daerah pelosok sehingga akan sangat menyulitkan jika jumlah UPTD jadi dikurangi.

“Kalau UPTD tetap harus dikurangi, paling tidak jumlahnya menjadi 30 atau 20. Jika hanya 10, ini terlalu sedikit dan akan sangat sulit dalam melakukan pengawasan dan koordinasi.” Tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, menyebutkan, berdasarkan rapat paripurna, jumlah UPTD memang akan dikurangi menjadi 10. Namanya pun diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Hasil rapat paripurna beberapa bulan yang lalu memang untuk jumlah UPT tidak termasuk dalam pasal di Perda SOTK yang telah disepakati dalam rapat Paripurna. Akan tetapi dari hasil rapat pimpinan untuk pengesahan SOTK maka UPT berjumlah 10,” jelasnya.

Asep menyebutkan, pihaknya beberapa waktu lalu telah menerima permintaan dari pihak Dinas Pendidikan agar dilakukan pengkajian ulang terkait rencana pengurangan jumlah UPTD Pendidikan.

“Dari Disdik memang sudah ada komunikasi dengan kami (DPRD Garut/red.) agar Perda SOTK dikaji ulang. Nantinya sekolah yang ada di bawah Kemenag juga akan ada dalam pengawasan UPT. Makanya Disdik meminta untuk dikaji lagi karena hal ini dianggap akan sangat memberatkan kinerja,” katanya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.