Desember 2017 Semua UPT di Garut Sudah Dibubarkan

GARUT (GE).- Wacana pembubaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di semua dinas semakin menguat. Bupati Garut, Rudy Gunawan, menandaskan pembubaran semua UPT akan dilakukan di Bulan Desember 2017.

“Bulan Desember 2017 semua UPT harus sudah dibubarkan. Ini aturan PP 18 tahun 2016. Meski UPT dibutuhkan namun aturannya melarang jadi terpaksa dibubarkan,” katanya.

Bupati melanjutkan, selaku pimpinan daerah dirinya mengikuti aturan tersebut. Menurutnya, sebelum PP itu diterbitkan pembentukan UPT memang diperbolehkan. Oleh sebab itu dibentuklah peraturan bupati (Perbup) untuk menjadi payung hukumnya.

“Sebelum UPT ini dibubarkan saya harus mengganti dulu Perbupnya. Tentunya amanat PP akan dilaksanakan. Jadi pada prinsifnya UPT memang harus dibubarkan,” kata Bupati.

Saat disinggung terkait sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPT saat ini, Bupati menandaskan akan merekontruksi ulang SOTK di Pemkab Garut. Nantinya, kata Rudy, pegawai di UPT Pendidikan akan dialihkan menjadi staf atau fungsional.

“Kita tidak mungkin menampung semua pejabat struktural UPT. Nantinya mereka harus terima kalau menjadi fungsional,” ujarnya.

Sebenarnya dulu, kata Bupati, PP 18 tahun 2016 memperbolehkan pembentukan UPT. Sehingga kita buat Perbupnya. Padahal itu, ujarnya, sudah dikonsultasikan ke gubernur.

“Sebenarnya UPT yang harus dibubarkan bukan hanya UPT pendidikan tapi UPT Kesehatan pun sama,” tandasnya.

Ia menegaskan, di Bulan Desember semua UPT sudah dihilangkan. Nantinya, alur kendali dilakukan dinas masing-masing.

Namun secara tidak langsung, bupati menyayangkan terkait aturan yang memaksa UPT harus dibubarkan. Pasalnya, secara geografis Kabupaten Garut sangat luas. Jadi rentang kendalinya sangat sulit jika hanya mengandalkan dinas semata. Jadi sebenarnya, secara kinerja UPT ini sangat dibutuhkan Pemkab Garut.

“Kalau seperti Kota Bandung sangat logis UPT ini dihilangkan. Tapi alau ukurannya Garut tentu akan menyulitkan,” keluh Bupati.

Bupati menambahkan, jika UPT dibubarkan, tentunya para Kasie harus lebih sering terjun ke lapangan. Terkait tambahan tunjangan dan hal teknis lainnya sedang dibuatkan aturannya. (Farhan SN)***

UPT Pendidikan di Garut Segera Dibubarkan, Kalau tidak ini Sanksinya

GARUT, (GE).- Kabar pembubaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan kembali mengemuka. Setelah sebelumnya berganti nama, kini lembaga yang didirikan belum genap satu tahun itu harus sudah dibubarkan lagi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan, pembubaran UPT pendidikan di Garut bukannya tanpa alasan. Pasalnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017 sudah menegaskan aturannya.

Dalam Permen tersebut, salah satu isinya mengatur setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak diperbolehkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sementara UPT Pendidikan peran dan fungsinya sama dengan sekolah sebagai unit pelaksana teknis. Jadi tidak bisa duplikasi institusi.

Iman melanjutkan, PP nomor 18, lebih kepada Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dengan cara merampingkan Perangkat Daerah, atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan harapan agar lebih epektif dan efisien.

“Kalau kita memaksakan mempertahankan UPT Pendidikan tentunya akan kena sanksi. Saya takut sanksi tersebut justru akan merugikan masyarakat banyak. Sanksinya bisa saja Dana Alokasi Umum (DAU) kembali ditangguhkan,” ujarnya kepada “GE”, Jumat (22/9/17).

Sebenarnya, tambah Iman, Kabupaten Garut sedang bertaruh dengan waktu. Pasalnya penghapusan UPT Pendidikan harus sudah dilakukan enam bulan pascadiberlakukannya aturan tersebut.

Namun tentunya pembubaran UPT Pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak ada yang dirugikan. Menurut Iman, persoalan yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya.

“Kalau UPT Pendidikan dibubarkan mereka mau dikemanakan. Masa harus menganggur,” katanya.

Disdik sempat mengusulkan, kata Iman, jika UPT Pendidikan dibubarkan personilnya akan ditugaskan menjadi koordinator sekolah. Namun itu baru usulan masih dalam proses pengkajian. (Farhan SN)***

Menyongsong Kurtilas, Ratusan Guru di Malangbong Ikut Bimtek

GARUT, (GE).- Dalam rangka menyongsong kurikulum 2013 (Kurtilas), ratusan guru sekolah dasar se Kecamatan Malangbong mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek Kurtilas ini dipusatkan di Induk klaster SDN Mekarasih 01, Kecamatan Malangbong, Garut mulai hari ini, Minggu (1/5/17).

Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Pendidikan, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Abdul Muhaemin, berpesan agar para guru sasaran, khsusunya peserta Bimtek dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diserap dari para Instruktur.

“Pelaksanaan Kurtilas ini bukan kali pertamanya, beberapa sekolah dasar sudah melaksanakan kurtilas. Untuk itu tidaklah sulit bagi guru sasaran melaksanakan kurtilas,” kata Muhaemin, saat memberikan pidato sambutan pembukaan Bimtek.

Menurutnya, sekolah dasar yang telah melaksanakan kurtilas mencapai 50 persennya dari 71 sekolah dasar yang ada. Sementara itu, bimtek kurtilas di Malangbong dijadwalkan akan digelar selama enam hari.

Dalam acara pembukaan turut hadir Kasubag TU Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, Ita Inten Wulansari, S.ST. Ita Inten berharap, para guru sasaran sekolah dasar yang menjadi peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan lebih serius.

“Ya, tentunya kita berharap para guru bisa mengikuti bimtek ini dengan serius. Perli diketahui pada tahun ajaran 2017-2018 nanti ada 15 sekolah di wilayah Kecamatan Malangbong akan melaksankan kurtilas,” ungkapnya. (TAF Senopati/GE)***

Editor: Kang Cep.

 

UPT Pendidikan Dikembalikan 42, Berikut Penjelasan Pansus

KOTA, (GE).- Pemkab Garut telah menetapkan jumlah Unit Pelaksanan Teknis (UPT) khusus dinas pendidikan menjadi 10 dari sebelumnya 42 UPTD. Namun hal ini ternyata dianggap sebagai kesalahan, mengingat banyaknya tugas yang harus dipikul UPT setelah diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada awal Tahun 2017 mendatang.

“Kemarin pada saat Pansus membahas draf Raperda tidak pernah membahas bagan struktur organisasi (BSO-red), tidak dibahas beban kerja SKPD dan yang lainnya, mengingat waktu pembahasan yang mepet. Waktu itu Ortala meminta supaya pembahasan BSO dilaksanakan setelah selesainya Perda. Sehingga kita tidak tahu beban kerja dari setiap SKPD, ini jelas suatu kesalahan,” tegas Ketua Pansus SOTK, H. Alit Suherman, yang juga Ketua Komisi A DPRD Garut, saat ditemui GE di ruang kerjanya, Rabu (21/12/2016).

Diungkapkannya, Pansus dan SKPD baru membahas beban kerja dan Tupoksi setiap dinas setelah Perda ditetapkan. Dari situlah baru diketahui kalau beban kerja Disdik itu cukup berat, apabila hanya ada 10 UPT Disdik.

Dikatakan Alit, UPT sebagai pengendali peningkatan mutu pendidikan di tingkat kecamatan, ke depan setelah diberlakukannya SOTK baru, beban kerjanya, jauh akan lebih berat. Sebab bukan hanya mengurusi sekolah dasar (SD) saja, sebab pendidikan dasar itu meliputi pendidikan usia dini (PAUD), SD, SMP. Kelompok belajar mengajar (KBM) dan non formal lainnya. Sehingga beban kerja UPT itu akan bertambah banyak.

Oleh sebab itu, menurut Alumni SPG Pasundan yang pernah mengajar di SMK Pasundan Garut itu, bukan saja beban kerja yang bertambah, melainkan juga rentang kendali yang cukup jauh antar daerah, juga menjadi masalah yang berat bagi perangkat UPT. Sehingga jumlah UPT harus dikembalikan ke semula yaitu 42, sesuai jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

“Bisa saja dikembalikan menjadi 42 UPT lagi, dengan cara Bupati Garut, mengajukan surat permohonan ke DPRD, dengan alasan bertambahnya beban kerja, beratnya rentang kendali SKPD dan analisa jabatannya. Saya yakin kalau ada surat permohonan dari eksekutif, Dewan akan mengabulkan,” tuturnya.

Ditambahkannya, jika Bupati mau mengajukan surat permohonan sebaiknya sesegera mungkin. Sebab dalam Perda SOTK yang sudah disyahkan itu, tidak tercantum jumlah UPT nya. Sehingga perubahan jumlah UPT dari 10 menjadi 42, masih sangat memungkinkan. (Jay)***

UPTD Pendidikan Resmi Dihapus, Disdik Garut Masih Menunggu Perbup UPT

KOTA, (GE).- Sidang Paripurna DPRD Garut, telah memutuskan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan minggu lalu. Namun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Mahmud belum dapat memberikan keterangan rinci, terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), serta petunjuk pelaksana, maupun petunjuk teknis tentang tata kelola pengganti UPTD Pendidikan. Nantinya nama UPTD akan diganti menjadi Unit Pelaksana Taknis (UPT) yang jumlahnya hanya sepuluh.

“Memang DPRD sudah menyetujui bahwa UPTD Pendidikan yang ada di 42 Kecamatan dihapus. Dan katanya di Garut itu hanya akan ada sekitar 10 UPTD. Tapi sampai saat ini kami belum tahu apa-apa,” kata Mahmud usai membuka pelatihan guru PAUD Se Kabupaten Garut di gedung Pendopo Selasa (30/8/16).

Mahmud menjelaskan, masalah pengganti UPTD masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) yang saat ini masih dalam proses pengkajian. Bisa saja seluruh kepala UPTD yang sekarang, diganti dengan yang baru, atau bisa juga sepuluh orang dari 42 kepala UPTD dipertahankan.

“Akan tetapi UPTD kecamatan mana yang akan dipertahankan dan siapa kepala UPTD yang akan diganti bagi kami tidak tahu. Karena Perbupnya juga masih dalam pengkajian. Nanti kalau Perbupnya sudah ada baru kami jelaskan, kalau sekarang saya juga belum tahu apa-apa,” katanya.

Namun begitu, Mahmud memastikan kalau Perbup itu akan turun dalam waktu dekat ini, atau paling lambat bulan depan semuanya sudah terang benderang. “Pokoknya masih dalam tahun ini Perbup itu akan turun, Saya mendengar satu kepala UPT akan membawahi 4 sampai 5 kecamatan terdekat. Memang seperti itu,” tuturnya.

Dikatakan Mahmud, kaitan dengan keberadaan UPTD, khususnya UPTD pendidikan, perlu adanya pengkajian mengenai sejauh mana Tupoksinya, termasuk beban kerja dan lain sebagainya. Terkait peranan UPT sebagai pengganti UPTD, yang mana hal itu nanti akan diputuskan oleh Peraturan Bupati.

“Sekarang kan Perbupnya sedang digodog. Untuk pastinya masih belum ada, baik itu nanti juga Sumber Daya Manusia nya bagaimana, titik mana saja yang akan dijadikan UPT,” imbuhnya.

Masih menurut Mahmud, perampingan UPTD itu jelas akan berdampak pada perampingan fungsional Kepala UPTD, termasuk aset UPTD Pendidikan saat ini. Seperti kantor, peralatan kerja dan sejenisnya dan itu masih dalam pengkajian. (Dief)***