Pabrik Rambut Palsu di Kadungora Diprotes Warga. Selain tak Mengantongi Izin, Menggaji Pegawai pun di Bawah UMK

GARUT, (GE).- Puluhan warga dan gabungan organisasi masyarakat (ormas) se-Kecamatan Kadungora mendatangi Gedung DPRD Garut, Jawa Barat, Senin (20/3/17). Kedatangan Mereka ke gedung dewan ini terkait keberadaan pabrik rambut palsu (wig) yang berlokasi di kawasan Kecamatan Kadungora. Mereka mensinyalir, pabrik ini belum mengantongi izin. Bahkan, pabrik milik warga Korea itu, membayar gaji pegawai pun di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Koordinator aksi, Entang Suhendi, mengatakan, pabrik rambut palsu tersebut sudah berjalan lebih dari setahun. Sementara jumlah tenaga kerjanya  mencapai 1.000 orang.

“Kami mensinyalir sampai saat ini pabrik itu belum melengkapi izin operasional. Bahkan pembayaran gajinya pun di bawah upah minimum kabupaten,” kata Entang usai audensi.

Karena itu, mereka mendesak DPRD Garut dan instansi terkait segera menyelesaikan kasus ini.

“Kami ingin izin pabrik itu lengkap dan legalitasnya resmi. Bukan berarti izin lengkap tapi legalitasnya tidak resmi atau ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi A DPRD Garut, Deden Sopian, mengatakan, pihaknya mendorong kepada instansi terkait agar turun langsung ke lapangan. Apakah laporan dan keluhan masyarakat tersebut benar atau tidak.

Deden menjelaskan, pabrik itu disinyalir perizinannya yang kurang maksimal dalam sosialisasi. Selajutnya perusahaan juga melaksanakan kegiatan tidak sesuai aturan, termasuk sistem penggajian di bawah UMK.

“Mereka para pegawai hanya dikasih upah Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Padahal sebagaimana diketahui UMK Kabupaten Garut mencapai Rp 1,5 juta,” kata Deden.

Ditemui terpisah, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Ratmo, SH, MH, menjelaskan, di Kabupaten Garut banyak informasi tentang keluhan tenaga kerja yang sifatnya pengaduan sepihak. Artinya, keluhan ini jika ditindaklanjuti dan diproses ke pengadilan, tidak ada karyawan yang berani melaporkannya. Sedangkan proses hukum itu harus dilengkapi adanya fakta hukum.

“Artinya pelapor yang dirugikan ini tidak mau kalau harus membuat laporannya. Karena mereka takut diberhentikan, sebab mereka juga butuh pekerjaan. Jadi yang selama ini saya perhatikan, meskipun mereka dibayar di bawah UMK, mereka tidak mengadu. Beraninya mereka itu hanya mengungkapkan lewat orang lain,” kata Ratmo di ruang kerjanya, Senin (20/3/17).

Terkait keluhan dari warga Kecamata Kadungora atas keberadaan pabrik  PT Cahaya Terang Abadi ini, Ratmo berjanji dalam waktu dekat segera mengeceknya langsung ke lapangan. (Jay).***

Editor: Kang Cep

Pengusaha Minta UMK Ditangguhkan, Disnakersostrans Menolak

KOTA,(GE).-  Disnakersostrans (Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi) Kabupaten Garut secara tegas menolak atas pengajuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2016 yang diajukan salah satu perusahaan di Garut secara tertulis.

Kepala Disnakersostrans Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, menyebutkan,  perusahaan yang mengajukan penangguhan itu bergerak di bidang perkebunan. Dijelaskannya, surat pengajuan penangguhan dari perusahaan itu baru diberikan pada Januari 2016 sementara penetapan UMK sudah dilakukan sejak akhir 2015.

“Seharusnya pengajuan penangguhan dilakukan sebelum penetapan. Karena penangguhan diajukan setelah penetapan, maka kami tak bisa menyetujuinya,” tandas  Elka, Minggu (31/1/2016).

Dijelaskannya, jika perusahaan tak mampu membayar UMK 2016, maka salah satu solusinya adalah membuat kesepakatan dengan para pekerja. Jika pekerja menyetujui, maka perusahaan tersebut bisa memakai UMK tahun lalu.

“Jika hal itu tak disetujui pekerja, maka apa yang dilakukan perusahaan tersebut sudah masuk dalam pelanggaran. Apalagi diakuinya, pihaknya selama ini sudah mensosialisasikan masalah UMK ini sejak awal.”Tukasnya.

Kepala Disnakersostrans mengimbau kepada masyarakat terutama pekerja yang mengetahui adanya perusahaan yang belum melaksanakan UMK 2016 agar segera melaporkan ke pihaknya.

Elka menyebutkan, bertambahnya beberapa pabrik di Garut membuat peluang kerja bagi warga lokal semakin terbuka. Diperkirakan jumlah pencari kerja di Garut sebanyak 68.000 atau tujuh persennya dari jumlah penduduk Garut.

“Satu pabrik sepatu yang ada di Leles saja bisa menyerap 4000 tenaga kerja. Belum di tempat lainnya. Jadi bisa mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan serius di Garut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Garut, Dodi Hermana, menyebutkan sebagian pengusaha keberatan dengan UMK 2016 ini karena kebanyakan perusahaan di Garut masih berkapasitas menengah ke bawah. Untuk memberikan upah sesuai UMK 2016 yang besaranya  Rp 1.431.625 diakuinya memberatkan pengusaha.

“Untuk perusahaan yang besar tidak jadi masalah. Mereka pasti akan mengikuti UMK yang sudah ditetapkan. Cuma untuk perusahaan kelas menengah ke bawah akan berat,” ucap Dodi.

Dodi berharap, seharusnya sistem pengupahan di Kabupaten Garut diberlakukan UMK per sektor. Dengan cara seperti itu bisa ada klasifikasi tergantung kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar upah buruhnya. (Tim GE)***