Terkait Buruknya Manajemen Keuangan Pemkab, Ini Kata Anggota DPRD Garut

PEMKAB,(GE).- Beberapa pihak menilai, tata kelola atau manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, buruk. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat menilai, buruknya tata kelola keuangan ini berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Garut ditunda. Dana yang ditunda ini jumlahnyapun idak sedikit, yakni Rp 81 miliar per bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2016.

“Setiap pembahasan soal anggaran, pihak eksekutif selalu menyatakan kondisi keuangan defisit. Itu artinya sudah salah dalam mengelola anggarannya,” kata Dadang, saat dijumpai beberapa awak media di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (04/09/2016)

Dadang menjelaskan, berbanding terbaliknya data keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan, merupakan salah satu contoh pengelolaan anggaran di Pemkab Garut. Pada akhir Juni 2016, disebutkan jika anggaran yang belum terserap masih tinggi, yaitu kurang lebih mencapai Rp 400 miliar.

“Pada kenyataannya di Garut kan tidak demikian. Mengapa bisa begitu, itu karena pengelolaannya (anggaran) tidak baik. SPK (Surat Perintah Kerja) turun, tapi tidak dibayarkan kewajibannya, dana disimpan dulu. Penanggung jawab pekerjaan sudah selesai, namun belum dibayar, seolah-olah dipersulit untuk bayar. Pada akhirnya tidak salah bila pemerintah pusat menilai kas di daerah tinggi, hingga keluarlah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 125 tentang DAU itu. Saya menganggap PMK 125 ini hukuman,” ungkapnya.

Terkait pinjaman Pemkab Garut ke salah satu bank untuk menutupi kebutuhan anggaran, Dadang mengaku setuju. “Kalau misalnya pinjam, itu boleh dan ada aturannya. Silakan dan memang harus dilakukan karena untuk kepentingan pembangunan. Dengan catatan, uang yang didapat dari pinjam itu harus langsung dibayarkan untuk pembangunan di 2016 ini, jangan sampai mengulangi kesalahan dengan dibayarkan nanti pada tahun 2017,” tanadasnya.

Dengan dihentikannya sejumlah proyek pembanguan sebagai bagian dari efisiensi, disesalkan politisi partai Demikrat ini. “Jangan sampai salah kelola (anggaran) di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ini berdampak pada publik. Pembangunan harus tetap berjalan. PMK 125 itu menyatakan bahwa anggaran yang ditunda akan dibayarkan pemerintah pusat pada Desember mendatang. Sementara jika tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, sebagai akibat dari dibatalkannya sejumlah proyek, bisa-bisa di Desember nanti DAU memang tidak akan turun dari pemerintah pusat karena tidak ada kegiatan yang mesti dibayar di daerah,” urainya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut, Mas Yayu Siti Sapuro, angkat bicara, terkait tidak optimalnya manajemen keuangan di Pemkab Garut. Ia mengatakan, kas pada bulan Juni disebut tinggi, karena waktu melakukan rapat kerja khusus dengan DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) saat itu memang ada dana Rp 400 miliar.
“Banyak hal-hal yang harusnya dibayarkan tapi belum dikeluarkan dananya. Kami anggap ini manajemennya tidak baik,” tandasnya.

Diungkapkannya, kasus seperti ini setidaknya terjadi juga dalam rentang tahun 2014-2015. Saat duduk di Komisi C DPRD Garut, Yayu sering mengoreksi dan mengingatkan pemerintah terkait pencairan dana yang selalu tertumpuk di akhir tahun.

“Kami sering peringati itu (dana tertumpuk di akhir tahun) ke Pemkab Garut. Padahal kan perencanaannya sudah jelas. Garut ini mendapat perencanaan pembangunan terbaik, namun sayang dalam pelaksanaannya seperti itu. Maka kami menyebut ada pengelolaan yang belum optimal. Bila dikelola baik oleh semua pihak, sesuai tahapan bisa menyalurkan, maka tidak ada dana yang tersimpan lama,” bebernya.

Menanggapi kondisi tersebut, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut periode 1998-2009, Haryono, mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa posisi kas daerah Garut.

Haryono mengatakan, setiap akhir tahun selalu ada silva, setiap pertengahan tahun selalu ada keterlambatan pencairan dana. Misalnya, pada 2013-2014, anggaran yang tidak tercairkan hingga akhir 2014 itu mencapai Rp 300 miliar. Lalu loncat ke 2015, anggaran yang tidak tercairkan hingga 2015 mencapai Rp46 miliar.
“Kemudian di tahun 2016, ini ada apa, kenapa selalu begitu di setiap tahun ?” Tandasnya. (Tim GE)***

Penundaan DAU, Akibat Buruknya Tata Kelola Keungan Pemkab Garut

TARKID, (GE).- Peneliti Masyarakat Peduli Anggaran Garut, Haryono menilai penundaan DAU untuk Kabupaten Garut otomatis akan mengganggu pembayaran gaji dan pembangunan lainnya. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian Pemkab Garut.

Haryono mengaku sangat mengapresiasi produktivitas pembangunan sarana dan prasarana yang agresif. Mulai dari pembangunan jalan, Puskesmas, dan kantor pemerintahan. Namun akan lebih sempurna jika diimbangi akselerasi tata pengelolaan anggaran.

“Jangan sampai pencairan anggaran terganggu karena kurang maksimalnya tata kelola keuangannya. Apalagi tidak banyak orang yang tahu soal pengelolaannya,” kata Haryono saat dihubungi, Selasa (24/8).

Masalah anggaran di Garut berdasarkan temuan LHP BPK RI tahun 2015, tutur Haryono, menyebut jika anggaran sisa sertifikasi sebesar Rp 124 miliar dialihkan untuk membayar gaji PNS kategori 2. Padahal anggaran tersebut bukan peruntukannya.

“Apalagi sekarang muncul pinalti sampai pengurangan DAU. Harus jadi perhatian dari Pemda,” ucapnya.

Penundaan DAU karena faktor saldo kas daerah yang tinggi, lanjut Haryono, disebabkan karena banyaknya piutang. Artinya masih banyak anggaran yang tersimpan dan belum terbayarkan.

“Mungkin di bendahara pengeluaran anggarannya masih ada di saldo dinas. Banyak faktor yang membuat keterlambatan itu. Harus ada sinergitas antara bendahara dan verifikator,” ucapnya.

Haryono berharap tidak ada permainan fiskal di masin-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Permainan tersebut bisa dilakukan dengan cara menyimpan dana yang ada. Misalnya dalam bentuk sertifikat bilyet atau pengendapan uang di bank.

Menurut Haryono, penundaan DAU sampai Rp 81 miliar dikhawatirkan karena sistem manajemen yang lemah. Inspektorat dan DPRD juga harus memperhatikannya. Apalagi DAU menyangkut masalah gaji pegawai dan pembangunan.

“Mudah-mudahan ini bukan sanksi. Tapi karena masalah defisit anggaran di pusat yang mencapai Rp 262 triliun,” ujarnya. Farhan SN***