Bupati Garut Tak Hadir, Guru Sukwan Curhat ke Bupati Purwakarta

GARUT, (GE).- Ribuan guru honorer Garut mempertanyakan ketidak hadiran Bupati Garut, Rudy Gunawan pada perayaan hari jadi Fagar yang ke-11. Pertanyaan ini disampaikan para guru honorer, karena pada kegiatan sebelumnya orang nomor satu di Kabupaten Garut ini selalu menghadirinya. Pada peringatan hari lahir Fagar ke 11 tahun ini (2017) Rudy mewakilikannya kepada bawahannya, asisten daerah 3 (asda 3) Asep Sulaeman Faruk.

Sementara itu, beberapa tamu undangan lainnya turut hadir dalam hajatan para guru honorer ini. Tampak hadir, Kepala BKD Kabupaten Garut, Kabid DikdasDisdik Garut, serta Ketua PGRI Kabupaten Garut, H. Mahdar Suhendar.

Menurut panitia pelaksana peringatan HUT Fagar ke 11, ketidak hadiran Bupati Garut ini diketahui karena Bupati kebetulan sedang melakukan study banding ke Bali bersama para Camat.

“Ketidak hadiran Bupati Garut, tentunya sangat mengecewakan kami. Padahal di hari jadi yang ke 11 ini kami ingin menyampaikan sesuatu ke beliau,” ujar salah seorang guru honorer.

Dalam peringatan hari jadinya yang ke 11, Fagar masih membahas seputar  tuntutannya menjadi PNS dan peningkatan kesejahteraan.

Kekecewaan kaum honorer dengan ketidak hadiran Bupati Garut sedikit terobati. Adalah Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang jauh jauh datang ke Garut, khusus untuk menghadiri harlah Fagar dan memberikan dukungannya. Bahkan, Dedi Mulyadi hadir sekaligus menghibur dengan rombongan para pelawak tenar Sule dan Ohang.

Ketua Fagar Garut, Cecep Kurniadi, S.Pd.I dalam pidatonya menyampaikan empat poin yang dinilainya mendesak untuk segera disikapi oleh pemerintah. Keempat poin tersebut diantaranya tuntutan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang hingga saay ini jauh dati kata layak.

“Jika dibandingkan dengan tukang kebun saja, penghasilan kami belum memenuhi standar hidup layak sesuai undang-undang.  Kedua, kami juga meminta Bupati Garut segera memberikan surat  penetapan sebagai honorer  Kabupaten Garut seperti diamanatkan oleh permendikbud no 8 tahun 2017. Bila Bupati tidak mengeluarkan surat perintah, maka nasib honorer Garut akan semakin terpuruk. Dalam juknis Bos honorer bisa dibayar Bos apabila honorer tersebut telah memiliki surat penugasan dari Bupati,” ungkap Cecep.

Dijelaskannya, selama ini sumber penghasilan honorer hanya mengandalkan dari dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). “Yang ketiga, mendesak pemerintah Kabupaten Garut untuk mendorong pemerintah pusat agar revisi undang -undang aparatur sipil negara segera di selesaikan. Yang terahir, saya mewakili ribuan guru honorer mendesak Pemkab Garut dapat singkron dengan honorer,” katanya.

Terkait nasib para guru honorer, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi mencontohkan, di daerahnya (Purwakarta)  para honorer sudah diberikan surat penugasan dari Bupati .

“Sama seperti di Sumedang yang telah mendapatkan SK dari Bupatinya. Garut pun sebenarnya bisa melakukan yang terbaik untuk honorernya. Mereka sudah mengabdi lama menjadi pendidik,” kata Dedi.

Dedi sempat terrenyuh, saat mendengarkan kisah penderitaan guru honorer asal Banyuresmi Garut. Bagaimana tidak, Asep Hikmat, seorang honorer yang kesehariannya mengajar di salah satu SMP Negeri ini menceritakan kisah getirnya sebagai guru honorer hingga Ia berusia 80 an.

“Saya berharap Pemkab Garut memberikan penghargaan kepada bapak Asep Hikmat, atas dedikasi dan pengabdianya kepada negara meski tanpa gaji.  Tanpa tunjangan dari negara 32 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai guru Honorer.  Merupakan perjuangan yang sangat luar biasa,” kata Dedi, usai memberikan “uang kadeudeuh”  sebesar Rp 10 juta kepada guru tersebut. ( TAF Senopati/GE ) ***

Editor: Kang Cep.

Guru Honorer Wajib Membaca. Jalan menuju PNS kian Terbuka?

GARUT, (GE).- Para guru dan tenaga kerja honorer lainnya patut bersyukur. Harapan baru untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS), kian terbuka. Setelah menunggu lama sejak usulan Revisi Undang-undang Apartur Sipil Negara diparipurnakakan pada sidang paripurna DPR  RI 23 Februari 2017 lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo membalas surat dari pimpinan DPR RI. Surat yang langsung ditandatangani Presiden Joko widodo itu, diterbitkan tanggal 22 Maret 2017.

Dalam surat itu, Presiden menugaskan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  Repormasi dan Birokrasi (Kemenpan RB), Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk mewakili Presiden dalam membahas kelanjutan revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara bersama DPR RI.

Menanggapi itu, Ketua DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Sukwan Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi, mengaku senang. Pasalnya, kata Cecep, hanya melalui pintu revisi UU ASN honorer dapat menjadi PNS tanpa tes, melainkan berdasarkan pengabdian yang didasarkan pada masa kerja sebagai honorer. Revisi UU ASN,  juga membuka pintu bagi semua kategori honorer, yaitu Kategori 2, non Kategori 2. Bahkan, bagi pegawai tetap non-PNS.

Karena itu semua tenaga kerja honorer di Indonesia, termasuk Garut, sangat menunggu kejelasan nasib honorer yang selama ini masih simpang-siur.

“Kami para pengurus Fagar Garut, akan selalu melakukan kordinasi dengan pengurus pusat di Jakarta untuk melakukan pengawalan. Selain itu, juga akan melakukan pendekatan persuasif kepada fpraksi-fraksi di DPR RI,” kata Cecep, Senin (27/3/17).

Tak hanya itu, pihaknya juga akan lebih konsen melakukan pendekatan persuasif dengan pihak pemerintah Kabupaten Garut, agar gayung bersambut dengan perjuangan di pusat.

Salah seorang guru honorer asal Kecamatan Limbangan, Asep Mulyatin, berharap, pemerintah dan DPR RI dapat melaksanakan tugasnya sesuai jadwal. Juga mampu mewujudkan aspirasi honorer, yaitu perubahan status dari honorer pegawai ASN tanpa testing, khususnya bagi yang telah mengabdi cukup lama.

Ia pun setuju untuk melakukan pengawalan secara ketat oleh semua tenaga honorer agar payung hukum honorer menjadi pegawai negeri segera terwujud. Mengingat, amanat yang tersirat dalam rancangan UU ASN sangat berpihak kepada tenaga kerja honorer.

Asep dan para tenaga honorer lainnya berharap, segera setelah pemerintah dan DPR RI memaripurnakan revisi UU ASN, status ketenagakerjaan mereka segera berubah menjadi ASN.

“Dan kami diangkat tanpa tes tertulis, melainkan melalui verfikasi. Mengingat kami sudah pernah dites tahun 2013. Meskipun pemerintah hingga saat ini belum pernah mengumumkan hasil tesnya pada kami. Karena itulah kami merasa sebagai honorer K2 yang masih tertunda menjadi PNS,” tandas Asep. (TAF Senopati/GE)***

Editor : SMS

Guru Sukwan ini Menggadaikan KTP-nya demi bisa Kuliah, Bagaimana Ceritanya…

KISAH pilu guru sukwan seolah tak pernah habis. Perjalanan karirnya yang pahit kerap kali jadi penghias berbagai media massa. Mengabdi puluhan tahun sebagai pendidik seperti tak pernah mendapatkan penghargaan dari pemangku kebijakan.

Gajinya yang jauh dari kata layak, tak sedikit memaksa sejumlah guru honorer untuk mendapatkan penghasilan dari usaha lain. Julukan “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” yang disematkan untuk para guru yang sejak zaman “baheula” hingga sekarang tak lebih dari sekadar pemanis belaka.

Satu dari sekian banyak kisah pilu guru sukwan atau honorer dialamai pendidik di kawasan Garut Selatan. Adalah salah seorang guru sukwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mendidik di  SDN 2 Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Setiap hari Neli, sapaan akrabnya, harus menempuh perjalanan berkilo meter dengan menggunakan speda motornya untuk bisa mengajar di SDN 2 Margamulya. Seiring tuntutan profesinya sebagai guru, ia pun diharuskan memiliki gelar S1 untuk memenuhi kompetensinya sebagai guru. Dengan motor kesayangannya itu pula, Neli “ngeureuyeuh” menempuh pendidikan tingginya di kota Garut.

Neli menceritakan salah satu kisah pilunya menjadi seorang guru sukwan. Satu ketika ia melakukan perjalanan Cisompet-Garut Kota untuk kuliah kelas karyawan di salah satu perguruan tinggi terkemuka. Belum separuh perjalanan, tiba-tiba ban motornya kempes. Setelah ditambal, tepat di bilangan Kampung Sodong ban motornya kempes lagi. Padahal perjalannan ke kota Garut masih sangat jauh.

Namun, sesampainya di tukang tambal ban berikutnya, ban motor tersebut malah sobek. “Ini tidak bisa ditambal bu, harus diganti yang baru. Begitu kata tukang ban. Dalam hati saya bingung karena sisa uang hanya tinggal Rp 12.000. Dengan bekal nekat dan malu, akhirnya KTP saya simpan di tukang tambal sebagai jaminan. Karena uang tidak akan cukup untuk membeli ban yang baru,” kenangnya.

Diungkapkannya, kisah memilukan yang dialaminya bukan saja soal ban kempes. Saat pulang kuliah dari Garut, tak jarang harus basa kuyup kehujanan.

“Kisah menyedihkan seperti ini biasa saya alami. Bahaya di pejalanan saat hujan, seperti sambaran petir dan longsoran tanah menjadi hal yang biasa,” tutur ibu dua anak ini kepada “GE”, lirih.

Neli yang dilahirkan pada 2 Februari 1984 juga bersuamikan seorang pekerja di lingkungan pendidikan.  Arman, suami Neli, adalah seorang operator di sekolah yang sama (SDN 2 Margamulya) Kampung Datar Waru RT 01/RW 05, Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut.

Dengan semangatnya yang tinggi, meski dengan tertatih akhirnya Neli bisa meraih gelar S1. Namun impian yang diidamkannya menjadi seorang PNS hingga saat ini belum juga terwujud.

“Dengan susah payah dan izin suami tentunya, Alhamdulillah saya bisa meraih gelar S1. Saya bekerja keras untuk memenuhi standar komptensi sebagai guru. Namun sudah puluhan tahun impian menjadi seorang PNS sepertinya masih angan-angan saja. Mungkin ini sudah takdir saya, ” tuturnya, seraya menyeka air matanya. (Iwan Setiawan ).***

Editor: Kang Cep