Jual Beli Jabatan, Bupati ini Dicokok KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016. Bupati Klaten diduga menerima uang sogokan terkait promosi jabatan pada Susunan Organisasi Tata Kerja baru.

Dilansir datri Tempo.co, rombongan KPK tiba di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat, pukul 09.00-09.30 WIB.

“Setelah mereka (KPK) masuk, pintu gerbang langsung ditutup. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Seluruh ponsel dikumpulkan dan dimatikan,” kata seorang petugas keamanan di rumah dinas Bupati yang tidak bersedia menyebutkan namanya.

Sumber Tempo yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten mengatakan, pagi itu, Sri Hartini masih berada di rumah dinas. “Pukul 08.15, beliau (Sri Hartini) sempat menelepon ajudannya untuk diajak keluar. Tapi sesudah itu tidak ada kabar lagi,” kata sumber itu.

Dari rumah dinas Bupati, sejumlah petugas KPK tampak membawa tiga kardus, satu tas ransel, dan satu tas travel merah. KPK juga menyegel sebuah mobil Toyota Innova berpelat merah dengan nomor polisi AD-100-C, yang diparkir di halaman rumah dinas Bupati. Sejumlah sumber menyebut itu mobil operasional di rumah dinas Bupati.

Sekitar pukul 13.00 WIB, lima mobil yang ditumpangi rombongan petugas KPK meninggalkan rumah dinas Bupati. Selain Sri Hartini, diduga ada empat orang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang turut ditangkap KPK. Hingga kini belum ada informasi resmi ihwal siapa saja empat orang tersebut.

Setelah meninggalkan rumah dinas Bupati, KPK kemudian menyegel ruang kerja Bupati; ruang kerja Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi; ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Klaten Sartiyasto; dan ruang kerja Kepala Bidang Mutasi BKD Klaten Slamet.

Jaka Sawaldi mengaku tidak tahu ihwal operasi tangkap tangan KPK terhadap Sri Hartini. “Saya tahunya juga dari teman-teman wartawan. Sampai sekarang saya belum tahu persis siapa saja yang tertangkap, siapa saja yang terkena,” kata Jaka saat ditemui di kompleks Pemkab Klaten.

Jaka menambahkan, Sri Hartini dijadwalkan melantik dan mengukuhkan Susunan Organisasi Tata Kerja baru pada Jumat malam. Ihwal dugaan operasi tangkap tangan Sri Hartini berkaitan dengan adanya setoran uang dari sebagian PNS terkait dengan promosi jabatan, Jaka mengaku tidak tahu. “Soal itu kami serahkan sepenuhnya kepada proses yang sedang berjalan,” kata Jaka.

Menurut Kepala BKD Klaten Sartiyasto, ada sekitar 800 pejabat struktural yang akan dikukuhkan, dilantik, dan diambil sumpah janjinya pada Jumat malam. “Tapi bagaimana nanti saya nunggu perkembangan saja. Iya, ruangan saya dan ruangan Pak Slamet (Kepala Bidang Mutasi) yang disegel,” kata Sartiyasto.

Lelang Lima Jabatan Kadis di Pemkab Garut, Dua Kursi Sepi Peminat

GARUT, (GE).- Lima posisi jabatan eselon II setingkat kepala dinas, dilelang Pemerintah Kabupaten (Pem-kab) Garut. Kelima posisi tersebut yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim), dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Sampai berita ini diturunkan, sejumlah jabatan sudah mulai diperebutkan. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan menjadi primadona. Sementara jabatan Direktur RSU dr. Slamet Garut dan Distarkim masih sepi peminat. Sehingga BKD Garut memperpanjang masa pendaftaran kedua calon instansi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan, lelang jabatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari ketentuan yang harus dilaksanakan Pemkab Garut sebagaimana diatur Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB). Ketentuan tersebut dalam rangka pengisian jabatan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang diluangkan di daerah dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Iman, penyegaran jabatan di lima lembaga tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari panitia seleksi (pansel). Kendatimikian, tidak menutup kemungkinan jika pejabat yang sekarang menduduki posisi tersebut akan kembali menempati jabatan itu jika pansel menyatakan hasil ujiannya, baik tes tertulis, wawancara, maupun psikotes dinilai baik.

“Pengisian jabatan itu direncanakan paling lambat 29 Desember, karena Januari 2017 harus sudah dengan SOTK baru dengan pejabat-pejabat yang sudah dikukuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, Asep Sulaeman Faruq, mengaku masa pendaftaran jabatan Kadistarkim dan calon direktur RSU dr. Slamet Garut diperpanjang hingga 12 Desember 2016 mendatang. Alasannya, jumlah pelamar untuk kedua dinas ini baru dua orang. Namun jika batas tambahan waktu yang telah ditentukan masih belum ada peminatnya tim Pansel akan menyerahkan nama pendaftar tersebut.

“Memang ada dua instansi yang masih kurang peminatnya, jadi pendaftarannya diperpanjang,” ujar Asep Faruq, Jumat (09/12/2016).

Masih menurut Asep, untuk dinas lainnya, saat ini proses lelang jabatan sudah mencapai tahap wawancara dan penyampaian karya tulis. Direncanakan tim Pansel akan menyerahkan hasilnya kepada bupati pada tanggal 21 Desember 2016. Sehingga di akhir bulan ini semua jabatan sudah terisi dan segera dilakukan pelantikan.

“Berdasarkan jadwal, pelantikan akan dilakukan pada tanggal 28,29 dan 30 Desember 2016. Sehingga awal Tahun 2017 semua jabatan SOTK baru sudah terisi,” harap Asep.

Asep menandaskan, pelantikan pejabat terpilah akan dilakukan secara bertahap. Tak kurang dari 1800 pejabat yang nanti akan dilantik terdiri dari eselon II, III dan IV. (Farhan SN)***