Hj. Siti Mufattahah Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan Bersama FAGAR

MENJADI peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan guna melindungi dari kecelakaan juga menata jaminan masa hari tua  bagi kaum honorer dan non pegawai pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demikian diungkapkan ketua panitia sosialisasi BPJS ketenagakerjaan, Hadi di Leles, Selasa, (24/10/17).

“Kurangnya pemahaman  masyarakat terhadap BPJS ketenagakerjaan terutama kaum buruh non pegawai pemerintah  dan para honorer  selama ini masih tinggi. Berpijak dari itu, bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) mengundang  Hj. Siti Mufattahah Psi.,MBA., selaku anggota komisi DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Kab/ kota Garut -Tasikmalaya.

Hj. Siti Mufattahah sendiri  politisi Partai Demokrat  yang sudah dua kali dipercaya masyarakat Garut-Tasikmalaya ini, memang dikenal dekat  pada warganya. Selain kesibukannya di parlemen sebagai anggota aktif DPR/ MPR  RI, dalam keseharaiannya nyaris dihabiskan bersama warga di dapilnya. Nyatanya meski masih dalam perjalanan pulang dari tugas negara di Ternate, ia memilih kembali ke dapil untuk memenuhi undangan warga Garut dalam sosialisasi BPJS ketenagakerjaan.

Dalam pemaparannya, Hj. Siti Mufattahah menyatakan, kaum honorer sebenarnya dapat mengikuti program jaminan pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil, dengan mengikuti BPJS ketenaga kerjaan. Khususnya para guru dan karyawan honorer harapannya  pemerintah daerah atau pemberi kerja (para kepala Sekolah) mulai merencanakan untuk memberikan jaminan pensiun ini melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan demikian para honorer memiliki jaminan masa hari tua yang jelas. Setidaknya, para kepala sekolah dapat membantu meringankan para honorer dalam menata masa di tuanya. Tentunya kami akan terus mendorong agar para honorer ini mendapatkan perlakuan yang layak, adil dan bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.

Salah seorang peserta sosialisasi, Dewi Kartika, honorer asal Kecamatan Kadungora menuturkan, sebenarnya honorer yang berada di FAGAR  saat ini memiliki kartu BPJS Ketenaga kerjaan. “Sejak masa pembayaran free dari pemerintah provinsi Jabar selama tiga bulan berhenti, kebanyakan mereka tidak melanjutkan kembali pembayarannya.,” ujarnya.

Dikatakannya, berbagai pertimbangan dan persoalan banyak menimpa honorer. Maklum saja, katanya upah honorer di Garut terutama yang tidak tersertifikasi lantaran terjegal aturan harus ada SK Bupati nasibnya tidak menentu.  Upah  yang sangat minim dengan beban kerja yang sama dengan PNS   membuat para honorer tidak bisa berbuat banyak.

“Tentu harapannya pemerintah  dapat mulai memikirkan solusi terbaik untuk mensejahterakan  para guru honorer yang nasibnya terkatung-katung,” ucap Dewi.

Sementara, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan pimpinan Garut, didampingi kepala kantor wilayah jawa Barat, menjelaskan kewajiban pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 44, 45 dan 46.

Pemerintah daerah mendorong para pekerja baik di kalangan pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS ketanagakerjaan itu untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja juga memberikan jaminan masa tua.

“Kami mengajak para pekerja honorer di lingkungan pemerintah daerah, termasuk perangkat desa, BUMN juga buruh agar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Sebab, pekerja itu harus memiliki perlindungan dari berbagai risiko kerja juga jaminan masa tua,” katanya. (TAF Senopati/ Adv.)***