Situ Bagendit Dieksploitasi Hingga Memerah, Wargapun Marah-marah

GARUT, (GE).- Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Banyuresmi Artha, dinilai akan mengancam kelestarian Situ Bagendit. Eksploitasi situ legendaris ini akhirnya menuai kecamatan sejumlah pihak.

Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap ekspolitasi yang dilakukan PT. Banyuresmi Artha, puluhan warga yang tergabung dalam ormas semisal Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Gempur) serta Paguyuban Masyarakat Situ Bagendit dan Sekitarnya (Pamsibas) mendatangi degung DPRD Graut untuk menyampaikan aspirasinya.

Di dalam gedung dewan, puluhan warga menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan dinas terkait dan anggota dewan yang hadir dalam acara audensi.

Terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan warga, diantaranya, pertama, warga ingin melihat surat izin eksploitasi Situ Bagendit oleh PT. Banyuresmi Artha. Dua, adanya permohonan agar anggota dewan bisa menghadirkan kepala BPMPT sebagai bentuk tanggung jawab dalam persoalan ini. Selanjutnya, warga ingin adanya bukti tertulis dari pihak pemerintah yang selama ini sudah bekerja sama dengan PT. Banyuresmi Artha dalam proyek normalisasi Situ Bagendit serta menghadirkan ketua DPRD Kabupaten Garut.

Tuntutan yang lainnya ialah harus ada teguran dari pihak DPRD terhadap kepala dinas yang terkait langsung salam pengelolaan situ bagendit. Yang paling dianggap penting, warga menuntut agar kegiatan eksploitasi yang mengancam kelestarian Situ Bagendit segera ditutup dan di hentikan dari segala aktivitasnya. Namun, jika tuntutan warga tidak diindahkan, maka warga mengancam akan menurunkan masa lebih banyak dan akan menutup proyek eksploitasi secara paksa.

Ketua Pamsibas, H. Soleh Prawira, mengatakan, sampai saat ini, PT.Banyuresmi Artha sudah melakukan pengeboran dasar Situ Bagendit sedalam 11 meter. Padahal dalam proyek normalisasi hanya diperbolehkan sedalam 6 meter. Dampak dari pengeboran itu, sudah bisa dilihat dengan kasat mata.

“Air Situ Bagendit kini sudah berwarna merah. Semua itu akibat dari pengeboran yang sudah melewati beberapa lapisan tanah seperti bebatuan, campuran tanah dan pasir, atau biasa disebut “Clay”. Sedangkan sudah memasuki kedalaman diatas angka 9,5 meter, maka sudah masuk dalam lapisan hamparan pasir. Apabila hamparan pasir yang berada di kedalaman Situ Bagendit diangkat, maka air di Situ Bagendit akan kering,” paparnya.

Soleh mangungkapkan, saat ini kegiatan eksploitasi Situ Bagendit oleh PT. Banyuresmi Artha sudah dalam tahap pengerukan pasir, dan itu sudah jelas sangat berbahaya. Bahkan , pasir-pasir tersebut kemungkinan akan dijual demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

“Jika hal itu terus dibiarkan maka keberadaan Situ Bagendit akan berakhir. Oleh karena itu, kami atas nama warga Situ Bagendit dan sekitarnya meminta agar kegiatan eksploitasi segera di hentikan,” tandasnya, Jum’at (08/09/17).

Menanggapi tuntutan warga tersebut, ketua komisi B DPRD Kabupaten Garut, Drs. Dudeh Ruhiat M.Pd., menyatakan akan segera merekomendasikan penutupan sementara proyek tersebut kepada Satpol PP Garut. Seperti yang diketahui, hal itupun sudah pernah dilakukan Komisi B beberapa bulan ke belakang.

“Tetapi sampai saat ini ternyata belum dilakukan tindakan penutupan. Secepatnya kami akan merekomendasikan penutupan sementara kegiatan eksploitasi tersebut, kami ingin hari ini juga,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep

Pesona Keindahan Alam Situ Bagendit Garut

Situ Bagendit terletak di desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau dengan batas administrasi disebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipicung, disebelah timur berbatasan dengan Desa Binakarya, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamukti.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Situ Bagendit ini antara lain menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit. Para pengunjung juga dapat melakukan kegiatan rekreasi keluarga, menikmati pemandangan serta kegiatan bersepeda air.

  1. NAMA OBYEK :    Situ Bagendit
  2. JENIS OBYEK :    Wisata Alam
  3. LOKASI :
  • Alamat :    Jalan Raya Banyuresmi
  • Desa/Kecamatan :    Bagendit
  • Kecamatan :    Banyuresmi
  • Kabupaten :    Garut
  • Jarak dari ibu kota :    6 Km
  1. KONDISI OBYEK
  • Luas Lokasi :    124 Ha
  • Aksesibilitas :    Sudah dilayani oleh angkutan kota
  • Prasarana :    Jalan menuju lokasi sudah beraspal
  • Sarana yang ada :    kolam renang hiburan dan kolam renang prestasi, kereta api mini (mini train), 60 buah rakit, 11 buah sepeda air bangku taman dan 6 buah shelter pos tiket, taman bermain dengan vegetasi peneduh dengan kondisi yang cukup terawat, 1 buah Mesjid 1 buah musholla dan 10 buah tempat sampah dan tempat parkir dengan luas 1.400 m² dengan daya tampung 30 bus, 60 kendaraan pribadi dan 180 kendaraan bermotor.

Apabila pengunjung ingin bermalam dapat menggunakan fasilitas akomodasi yang berada di Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Tarogong Kaler Kawasan Cipanan dengan menempuh jarak ± 4 km. Sedangkan fasilitas makan minum yang berada di sekitar objek ini adalah Rumah  Makan Ayam Goreng yang terletak di Jalan Otista.

  • Operasional :    Operasional
  1. PROFIL DAN POTENSI OBYEK

Objek wisata Situ Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau dengan batas administrasi sebagai berikut:

Utara              : Kecamatan Leuwigoong

Selatan           : Kecamatan Garut Kota

Timur             : Kecamatan Wanaraja

Barat              : Kecamatan Tarogong Kaler

Aktivitas Wisata yang  dapat  dilakukan di Situ Bagendit ini antara lain : menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit dan Sosoangan. Para pengunjung juga dapat melakukan kegiatan rekreasi keluarga, menikmati pemandangan dan kegiatan bersepeda air.

Objek wisata ini berstatus kepemilikan berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (SDAP) kewenangandi Sektor Parawisata dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pihak swasta.  Berdasarkan Perda No.14 Tahun 2005 harga tiket masuk ke kawasan ini Rp.2.000 per orang untuk dewasa dan Rp. 1.000 per orang untuk anak-anak. Objek dan daya tarik wisata alam Situ Bagendit memiliki kualitas lingkungan, kebersihan dan bentang alam dalam kondisi yang baik. Bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan ini, baik yang permanen maupun semi permanen, dalam kondisi terawat baik. Di kawasan ini terdapat pencemaran sampah dan vandalisme berupa coretan di bangunan dan pohon. Aksesibilitas di kawasan ini sedikit terhalang, tingkat kebisingan yang sedang dan terdapat rambu –rambu iklan. (Dokumentasai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Garut)***

  1. Peta/Akses Jalan Menuju Lokasi

Hanya “Omong Doang”, DPRD Garut Gagal Tutup Proyek Normalisasi Situ Bagendit

BANYURESMI, (GE).- Karena alasan kewenangan, DPRD Kabupaten Garut akhirnya batal menutup proyek normalisasi dan pengerukan yang dilakukan PT Banyuresmi Artha. Dewan beralasan akan melakukan koordinasi kembali sebelum meminta Pemkab Garut untuk menutup proyek tersebut.

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Deden Sofyan, mengaku akan melakukan rapat komisi terlebih dulu untuk meminta pimpinan dewan menyampaikan kepada Bupati Garut untuk menutup aktivitas di Bagendit.

“Kalau belum ada nota dari dewan ke Bupati untuk menutup, artinya masih bisa berjalan. Tapi tetap pihak perusahaan belum punya izin,” ujar Deden usai melakukan pertemuan dengan PT Banyuresmi Artha di Situ Bagendit, Rabu (25/5).

Menurut Deden,  sampai saat ini proyek di Bagendit tersebut masih simpang siur. Pihaknya pun tak tahu proyek yang dilakukan untuk normalisasi atau eksplorasi. Bahkan PT Banyuresmi Artha hanya mengantongi rekomendasi dari Bupati Garut untuk melakukan proyek tersebut.

“Mereka berdalih sekarang sedang melakukan penelitian. Tapi tetap harus punya izin. Apalagi jika mau melakukan pengerjaan proyek. Harus ikut lelang,” ucapnya.

Sementara, Kabid Konservasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, Iwan, menjelaskan pihaknya belum menerima rekomendasi maupun izin dari PT Banyuresmi Artha. Pihaknya pun heran karena PT Banyuresmi Artha tiba-tiba telah memasang plang.

“Padahal tidak ada izin. Kalau rekomendasi itu tidak bisa jadi dasar untuk melakukan pekerjaan,” kata Iwan.

Dalam pertemuan antara Komisi B dengan PT. Banyuresmi Artha di pelataran Situ Bagendit tersebut, pengusaha berjanji akan mencabut papan nama yang dipasang di areal proyek, yang menyebutkan Proyek Normalisasi, kerja sama antara perusahaan tersebut dengan Pemkab. Garut yang ternyata hanya bohong semata. (Slamet Timur)***

Normalisasi Situ Bagendit Janggal, Dinas SDAP Garut Tidak Dilibatkan

KEJANGGALAN menyeruak pada pengerjaan proyek normalisasi Situ Bagendit. Pasalnya, dinas yang berkompeten untuk melaksanakan teknis pengerjaan yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Garut tidak dilibatkan di dalamnya.

Ditemui di kantornya, Kabid Konservasi pada Dinas SDAP Garut, M. Iwan S. Wiradisastra, SST, mengatakan Dinas SDAP tidak pernah dilibatkan dalam proyek normalisasi Situ Bagendit. Bahkan sampai saat ini, SDAP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apa pun terkait proyek normalisasi Situ Bagendit.

Saat ditanya kemungkinan Situ Bagendit akan kekeringan di Tahun 2020, Iwan membantahnya. Ia beranggapan, pernyataan itu tidak berdasarkan kajian ilmiah.

Berdasarkan kajian SDAP Garut, kemungkinan Situ Bagendit akan kekeringan di Tahun 2020 sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya, saat ini Situ Bagendit akan terbantu mulai dioperasikannya Bendung Copong. Jadi meski musim kemarau berlangsung, Situ Bagendit akan tetap teraliri air.

Iwan memaparkan, sebenarnya penyusutan air Situ Bagendit pernah terjadi di Tahun 2009. Hal tersebut terjadi karena, kemarau panjang selama sembilan bulan. Namun peristiwa tersebut tak akan terulang lagi karena tertolong oleh Bendung Copong.

Terkait besaran proyek normalisasi Situ Bagendit yang mencapai Rp 15 Miliar, ia mengaku sama sekali tidak mengetahui besaran proyek tersebut. Pasalnya, SDAP tak begitu dilibatkan dalam proyek ini.

Namun berdasarkan kajian SDAP, untuk proyek normalisasi Situ Bagendit yang luas kawasannya mencapai 84 hektar ini dana sebesar itu diyakini tidak akan cukup. Berdasarkan perhitungan kasarnya, untuk normalisasi kawasan Situ Bagendit dibutuhkan dana sebesar Rp 52 miliar.

Disinggung terkait peluncuran studi normalisasi, Iwan mengatakan tetap harus berizin. Pasalnya, lokasi yang digunakan untuk studi merupakan milik publik. Jadi tidak bisa asal melakukan studi.

“Bagaimana dengan Analisa Dampak Lingkungannya (Amdal), tentunya semua itu harus dilakukan. Belum lagi, normalisasi ini akan melibatkan banyak pihak yang tentunya harus ditempuh secara prosedural,” papar Iwan, Senin (9/5/2016). (Useu G Ramdhani/Farhan SN/Slamet Timur)***

Normalisasi Situ Bagendit, Bupati Garut “Mawa Karep Sorangan”

PROYEK normalisasi Situ Bagendit menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, proyek yang konon menggunakan uang rakyat sebesar Rp 15 Miliar ini terkesan dipaksakan. Bahkan meski belum ada tender dan perizinan lainnya, peresmian studi normalisasi Situ Bagendit sudah dilakukan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, Kamis (5/5/2016).

Bahkan nama perusahaan yang akan melaksanakan proyek pun sudah terpampang di papan proyek. Nantinya, proyek normalisasi ini akan dikerjakan oleh PT. Banyuresmi Artha.

Berdasarkan pantauan “GE” di lokasi, kapal pengeruk berukuran besar telah disiagakan. Bahkan lahan untuk penyimpanan lumpur dan pasir pun telah disediakan. Sehingga tak ayal, hadirnya kapal besar ini menjadi tontonan warga sekitar.

Ditemui di lokasi peresmian studi normalisasi, Bupati Garut, H. Rudy Gunawan mengatakan, langkah normalisasi Situ Bagendit dinilainya sudah tepat. Pasalnya, akan menyokong kehidupan dan perekonomian warga sekitar.

Rudy memiliki penilaian, jika langkah ini tidak dilakukan maka di Tahun 2020 yang akan datang, Situ Bagendit akan kering kerontang. Ia mencontohkan, pada musim kemarau tahun lalu, ia bisa bermain bola di tengah Situ Bagendit.

“Ini urgen. Normalisasi harus segera dilakukan demi kemaslahatan warga sekitar. Apalagi Situ bagendit menjadi daerah tujuan wisata Garut,” ujarnya.

Menurutnya, normalisasi tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah PP nomor 27 tahun 2014 tentang barang milik pengelolaan daerah. Menurutnya, Bupati sebagai penanggung jawab umum keuangan daerah untuk efisiensi dan pemanfaatan boleh melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan secara transfaran.

Saat ini, kata Rudy, Pemkab Garut memberikan kesepatan kepada PT. Banyuresmi Artha sebagai pelaksana proyek. Hal itu, didasarkan pada kesiapan yang telah matang dilakukan PT. Banyuresmi Artha.

Rudy menuturkan, selama dua pekan pengusaha akan melakukan uji coba. Jika dalam uji coba tidak ditemukan pasir tentunya pengusaha yang bersangkutan akan merugi. Namun jika ada pasirnya, tentunya akan dikelola secara bersama-sama dengan Pemkab Garut.

“Terkait izin tidak masalah, nanti dilakukan proses terbuka dan proses negosiasi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Masyarakat Peduli Anggaran, Doni Setiawan, menaruh kecurigaan terhadap proyek normalisasi Situ Bagendit. Ia mencari referensi dari berbagai dokumen, ternyata proyek normalisasi Situ Bagendit tidak tercantum di dalamnya.

Bahkan ia mencoba membuka dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut, proyek tersebut tidak tercantum di dalamnya. Ia meminta, Bupati Garut, mau terbuka dalam permasalahan ini agar masyarakat tidak menaruh kecurigaan.

“Proyek ini katanya menelan anggaran hingga Rp 15 Miliar. Tentunya harus diawasi bersama. Kalau bisa KPK turun ke Garut,” harap Doni.

Doni mengimbau agar Bupati tidak “mawa karep sorangan” dalam penentuan proyek besar ini. Pasalnya, ini sudah bersentuhan dengan penggunaan dana yang cukup besar tidak bisa asal main tunjuk saja. “Terbuka dong agar semuanya tidak ada kecurigaan,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Pengelolaan Situ Bageundit Oleh Bumdes Akan Dijadikan Pecontohan

BANYURESMI, (GE).- Pemrintahan Kabupaten (Pemkab) Garut kini berencana untuk pengelolaan destinasi wisata Situ Bageundit yang berlokasi di kawasan Banyuresmi akan dikelola langsung melalui badan usaha milik desa (Bumdes).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Garut, Budi Gangan, menyebutkan, perencanaan ini setidaknya telah dibuatkan konsepnya sedemikian rupa , setidaknya renbcana ini akan terelaisasikan di tahun 2017.

“Ya, di tahun 2017 mendatang apabila anggarannya memadai dan mendukung untuk berbagai pembangunan infrastruktur pariwisata setempat. Misalnya di Situ Bagendit akan dibuatkan penginapan terapung, rumah makan terapung, joging trek,sepeda wisata, kuda wisata termasuk banana boat dan aneka permainan menarik lainnya.” Bebernya.

Dijelaskannya,dalam hal pengembangan di Situ Bagenit tersebut sepenuhnya pengelolaannya diserahkan kepada bumdes di bawah pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten Garut.

“Termasuk yang membuat regulasi atau atauran pengelolaan Situ Bagendit,dan saat ini secara bertahap tengah dilakukan pengerukan dari dasar situ atau normalisasi. Dan eksploitasi yang kedalamannya akan mencapai 6 hingga 10 meter dari permukaan air. Dengan normalisasi ini diharapkan bisa menguntungkan bagi aktivitas pariwisata dan juga bagi pengairan irigasi,” jelasnya. (Tim GE)***

Proyek Normalisasi Belum Jelas, Kapal Pengeruk Sudah Terparkir di Situ Bagendit

BANYURESMI, (GE).- Sampai saat ini proyek normalisasi situ Bagendit belum ada kejelasan. Ketidakjelasan ini salah satunya belum ada lelang yang menentukan perusahaan mana yang akan menggarap proyek bernilai belasan miliar rupiah tersebut.

Salah satu perusahaan yaitu PT. Banyuresmi Artha, saat ini sudah memasang plang dan mendatangkan kapal penyedot pasir di lokasi proyek di kawasan destinasi wisata alam ini. Hal ini, seolah-olah perusahaan itulah yang akan menggarap proyek tersebut.

Hal ini tentunya mengundang tanya beberapa kalangan. Apakah memang proyek ini sudah mulai dikerjakan atau belum.

Sementara itu, Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, mengatakan awalnya Pemkab Garut, memang telah mengajukan proyek normalisasi Situ Bagendit kepada pihak provinsi, dan akhirnya keluar angka sebesar Rp 15 miliar.

“Itu sebagai dana anggaran normalisasi dan pengerukan Situ Bagendit. Namun, saat ini memang belum ada ketentuan perusahaan mana yang akan menggarap proyek. Mengenai kegiatan PT. Banyuresmi Artha, itu hanyalah kegiatan studi saja,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pihak Pemkab Garut sendiri mengharuskan kepada semua perusahaan yang berminat menjadi mitra Pemkab untuk melakukan studi terlebih dahulu, untuk meneliti apa saja yang terkandung di dalam Situ Bagendit.

Terkait penjelasan Bupati, beberapa pihak merasa aneh. Pasalnya, mana ada perusahaan yang mau malakukan studi secara besar-besaran, bahkan sampai mendatangkan kapal penyedot pasir yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. sementara, perusahan itu belum jelas apakah nantinya memenangkan lelang atau tidak.

Disinggung terkait perusahaan mana saja yang akan ikut dalam lelang proyek ini, Bupati Rudy mengakui sampai saat ini memang hanya PT. Banyuresmi Artha saja yang mendaftar.

Udin, Kepala Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang daerahnya masuk ke teritorial wilayah Situ Bagendit mengatakan, dirinya mendukung dengan kebijakan Pemkab Garut, selama itu memberikan hal positif untuk warganya.

“Yang penting semua warga yang sudah biasa mencari nafkah di sini (Situ Bagendit/ red), bisa terselamatkan. Mungkin setelah ada normalisasi, pandapatan mereka bisa meningkat,” tuturnya kepada garut-express.com, Rabu (27/04/2016).

Kades Sukaratu berharap, agar sosialisasi dari Pemkab Garut terkait proyek ini harus jelas, sehingga masyarakat bisa memahami semua hal yang menjadi tujuan pemerintah selama ini. (Useu G Ramdani)***

RSU Pameungpeuk Ditarik Provinsi, Situ Bagendit dan Cangkuang Sepenuhnya Dikelola Pemkab Garut

PEMKAB,(GE).- Pengelolaan Rumah Sakit Umum (RSU) Pameungpeuk tak lama lagi akan berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Hal ini menyusul pelimpahan pengelolaan rumah sakit satu-satunya di wilayah selatan Garut tersebut dari Pemkab Garut ke Pemprov Jabar.

Informasi yang berhasil dihimpun “GE”, Bupati Garut H. Rudy Gunawan dan Wakil Bupati dr. Helmi Budiman telah sepakat untuk memberikan pengelolaan RSU Pameungpeuk kepada Pemprov Jawa Barat. Namun dalam pemberian pengelolaan itu, Bupati dan Wakil Bupati memberikan syarat agar Pemprov Jabar bersedia memberikan asetnya kepada Pemkab Garut. Sedikitnya ada 14 aset yang diminta oleh Pemkab Garut.

“Kami telah melayangkan syarat terkait penyerahan pengelolaan RSU Pameungpeuk kepada Pemprov Jabar. Salah satunya aset Situ Bagendit dan Situ Cangkuang yang nantinya harus diserahkan kepada Pemkab Garut. Selain itu aset gedung bekas Kantor Samsat yang menjadi salah satu aset yang harus diserahkan kepada Pemkab Garut,” ujar Bupati Garut, H. Rudy Gunawan.

Bupati menegaskan, selama ini pengelolaan Situ Bagendit dan Situ Cangkuang tidak maksimal karena kepemilikan asetnya masih di provinsi. Jadi, dengan pemberian pengelolaan RSU Pameungpeuk ini menjadi jalan untuk pelimpahan aset provinsi yang ada di Garut.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menjelaskan, saat ini proses pelimpahan RSU Pameungpeuk masih dalam tahap persiapan. Dia berharap, setelah dikelola pihak Pemprov Jabar, pelayanan rumah sakit tersebut bisa meningkat. “Dengan pengelolaan oleh Pemrov, pelayanan di rumah sakit yang sekarang masih tipe D ini nantinya diharapkan bisa meningkat. Saya berharap ke depannya tipe rumah sakit tersebut bisa naik menjadi tipe C atau B,” ujar Helmi, Senin (9/11/2015).

Menurut Helmi, pelimpahan RSU Pameungpeuk tersebut diperkirakan nilainya mencapai Rp 30 miliar. Sebagai gantinya, Pemkab Garut akan meminta Pemprov Jabar untuk menyerahkan sejumlah asetnya yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Helmi memperkirakan, nilai asset Pemrov yang akan diberikan ke Garut akan lebih besar dari nilai aset RSU Pameungpeuk.

Proses lobi, tutur Helmi, hingga saat ini masih terus dilakukan. Pemkab Garut meminta 14 aset Pemprov yang ada di Kabupaten Garut, di antaranya Situ Cangkuang dan Situ Bagendit. Helmi mengaku yakin dengan adanya pelimpahan dan hibah ini, kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan.

Helmi menambahkan, jika nanti sudah dikelola Pemprov dan tipenya sudah meningkat, pelayanan di RSU Pameungpeuk ini bisa meningkat. Sehingga bukan hanya melayani masyarakat Garut tapi juga masyarakat dari wilayah Jabar selatan, yaitu Cianjur selatan dan Tasikmalaya selatan. Dengan demikian, keberadaan RSU Pameungpeuk bukan hanya dapat dirasakan oleh warga Garut selatan tapi juga warga Cianjur dan Tasikmalaya.

Dikatakannya, keuntungan lainnya bagi Garut, anggaran yang biasa diberikan kepada RSU Pameungpeuk nantinya bisa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan di kecamatan lain seperti pembangunan rumah sakit di Kecamatan Bungbulang.

Diterangkannya, dalam setahunnya, anggaran yang digelontorkan ke RSU Pameungpeuk cukup besar yaitu mencapai sekitar Rp 10 miliar. Anggaran tersebut nantinya bisa digunakan untuk membeli tanah yang bisa digunakan untuk membangun rumah sakit di daerah lainnya.

“Selama ini Pemkab selalu kesulitan jika ingin meminta bantuan anggaran ke pemerintah pusat untuk membangun rumah sakit. Alasannya, Pemkab kesulitan menyediakan tanah untuk pembangunan rumah sakit. Setelah anggaran untuk RSU Pameungpeuk bisa dialihkan, kami bisa membeli tanah sehingga pusat bisa menurunkan anggarannya untuk pembuatan rumah sakit baru,” kata Helmi.(Farhan SN)***