Makanan Mengandung Bahan Berbahaya kian Marak. Pemerintah segera Melakukan Sidak

GARUT, (GE).- Maraknya berbagai jenis bahan pangan mengandung zat kimia berbahaya, menuntut pemerintah meningkatkan pengawasan. Karena itu, sejumlah instansi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, segera menggelar rapat koordinasi terkait pengawasan keamanan makanan.

“Pada pertengahan pekan ini, tim pembinaan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang terdiri dari sejumlah instansi, akan menggelar rapat koordinasi. Rapat itu digelar terkait kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap bahan pangan berikut lokasi sasaran,” kata Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yaomi Rusyanti, Selasa (21/3/17).

Namun, Yaomi membantah bila rapat bersama tersebut digelar khusus menindaklanjuti kasus produksi mi basah berformalin di wilayah Kecamatan Samarang yang terungkap baru-baru ini. Menurutnya, rapat koordinasi terkait keamanan bahan pangan rutin dilaksanakan setiap bulan.

“Kebetulan agendanya setelah aparat kepolisian mengungkap kasus pembuatan mi berformalin. Namun kasus ini akan menjadi bahan pembahasan kami dalam rapat nanti,” ujarnya.

Sejumlah instansi yang tergabung dalam tim pengawasan bahan pangan yaitu  Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta PKK Kabupaten Garut.

“Tim terpadu ini memiliki SK Bupati dalam setiap kegiatan inspeksi yang dilakukan. Tim bertugas sesuai bidang masing-masing, namun memiliki keterkaitan satu sama lain,” terang Yaomi.

Pasar tradisional dan para pedagang kaki lima, akan menjadi objek sasaran dalam sidak yang akan digelar itu.

“Kapan dan di mana kegiatan sidak, nanti ditentukan dalan rapat,” ucapnya merahasiakan.

Berdasarkan pengalaman,  kata Yaomi, setiap kegiatan sidak sebelumnya, berbagai bahan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya selalu ditemukan di sejumlah pasar tradisional dan PKL penjaja makanan cepat saji. Yaomi menyebut kawasan perkotaan Kabupaten Garut sangat rentan terhadap peredaran makanan mengandung zat kimia.

“Kebanyakan kasus ditemukan di kawasan perkotaan. Kami juga pernah melakukan serangkaian pengujian. Ternyata makanan cepat saji yang dijual di sekolah-sekolah itu banyak mengandung bahan kimia,” katanya.

Zat kimia yang lumrah digunakan dalam makanan di antaranya formalin, boraks, dan pewarna tekstil.

Seperti diberitakan sebelumnya, aparat Polres Garut berhasil mengungkap kasus produksi mie basah yang diduga mengandung formalin di wilayah Kecamatan Samarang.

Dua karung mie basah berikut satu jeriken formalin disita dari dalam pabrik. Berdasarkan penyelidikan aparat, mie berbahan pengawet mayat itu tidak dijual di Garu. Namun secara rutin dipasarkan ke wilayah Bandung. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Breaking News ! Menpan RB Sidak ke Pemkab Garut, Ini Hasil Temuannya

PEMKAB, (GE).– Hari ini, Kamis (16/06) hingga Jum’at (17/06) Menteri PANRB akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah instansi pemerintah di wilayah provinsi Jawa Barat. Kegiatan Sidak tersebut merupakan bagian dari safari ramadhan yang sudah berlangsung empat putaran.

“Seiring dimulainya ibadah puasa, pak Menpan menggelar safari ramadhan ke berbagai daerah. Kegiatan yang bertajuk pengawasan disiplin PNS dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini telah berlangsung empat putaran,” ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Garut, Kamis (16/06).

Menurutnya, kegiatan safari ramadhan tersebut dimulai dari Kota Bekasi, berlanjut ke Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, kemudian Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Hari ini sampai besok, safari ramadhan pak Menpan akan menyusuri kabupaten/kota di wilayah Priangan Jawa Barat,” kata Herman.

Dijelaskan, selain mengawasi disiplin PNS dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait ketaatan pada jam kerja, kegiatan difokuskan juga untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam safari ramadhan sebelumnya di berbagai instansi pemerintah di wilayah Banten, ditemukan berbagai persoalan terkait disiplin PNS dan pelayanan publik. Misal dalam hal disiplin, ditemukan pegawai yang terlambat datang, ada juga yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Dari sisi administrasi kepegawaian, pada sebagian besar kabupaten/kota yang dikunjungi ternyata masih menggunakan absensi manual. Selain rawan manipulasi, absensi manual tidak bisa dijadikan alat untuk melakukan pengawasan secara real time. Ketika dicek ke Badan Kepegawaian Daerah berapa rekapitulasi kehadiran di seluruh SKPD, semua tidak bisa memberikan jawaban.

Demikian juga dalam pelayanan publik, sebagian instansi daerah belum memiliki standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Akibatnya persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, kualitas produk layanan, biaya, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana, maupun layanan pengaduan, tidak jelas. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat.

“Kita akan lihat bagaimana kondisi di wilayah Priangan Jabar. Mudah-mudahan disiplin PNS maupun kualitas pelayanan publiknya jauh lebih baik,” pungkas Herman. (HUMAS/MENPANRB)