Kental Aroma Korupsi, Kejari Garut Segera Periksa Penyelenggara Haornas

GARUT, (GE).- Aroma korupsi pada penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) mulai mengemuka. Kegiatan tersebut telah menggunakan dobel anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memungut uang pendaftaran dari peserta. Bahkan penyelenggaraan kegiatannya pun terkesan alakadarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran “GE”, penyelenggaraan Haornas hanya dilakukan selama dua hari. Padahal anggaran dari APBD dicantumkan sebesar Rp 100 juta. Belum lagi anggaran untuk piala dan piagam dialokasikan secara terpisan. Tak berhenti sampai di situ saja, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih memungut uang pendaftaran dari peserta.

Pungutan yang dilakukan Dispora besarnya bervariatif, seperti untuk tim futsal dipungut Rp 250 ribu tiap timnya. Sementara untuk Cabor Catur dipungut Rp 50 ribu tiap orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Data lainnya mengungkapkan, peserta yang menjadi juara pada cabang olah raga (Cabor) futsal untuk juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 2,3 juta, juara ke dua Rp 1,7 juta dan juara ke tiga 1,5 juta. Sementara untuk kejuaraan catur juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,3 juta, juara ke dua Rp 1 juta, juara ke tiga dapat hadiah Rp 800 ribu, juara ke empat Rp 600 ribu, juara ke lima Rp 400 ribu dan juara ke enam mendapatkan hadiah Rp 200 ribu.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Mamik Suligiono, mengaku akan segera menurunkan anggotanya untuk mendalami informasi tersebut. Mamik menegaskan akan menindak semua praktik yang mengarah terhadap tindak pidana korupsi.

“Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan insfektorat. Kita akan gali informasi yang sudah beredar ini,” ujarnya.

Menurut Mamik, tentunya Kejari Garut selalu melakukan langkah preventif agar tidak terjadi praktik korupsi. Melihat permasalahan ini, tentunya ia takkan tinggal diam. Langkah penindakan akan dilakukan jika memang ada laporan yang otentik.

“Tentu akan kita periksa. Namun kita butuh data yang lengkap,” ujarnya kepada “GE” saat ditemui di halaman Gedung Kajari Baru di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. (Fauziani/Farhan SN)***