Anak Punk Kerap Timbulkan Masalah, Polisi Minta Satpol PP Bertindak Serius

GARUT, (GE).- Keberadaan anak punk di beberapa wilayah kota Garut kerap kali menimbulkan masalah. Bahkan, tak sedikit menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Menanggapi hal ini, pihak Polres Garut menghimbau agar pihak terkait, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut serius untuk menertibkannya.

Kepala Unit Kecelakaan Lalulintas pada Satuan Lalulintas Polres Garut, IPDA Hilman Nugraha SH., mengungkapkan, beberapa kali kejadian kecelakaan sempat terjadi akibat ulah anak punk ini. Yang terakhir terjadi di wilayah Kecamatan Malangbong yang menyebabkan tewas seorang anak punk.

“Jika ingin menumpang, biasanya salah seorang dari mereka (anak punk) berdiri ditengah jalan untuk menghentikannya, lalu yang lainnya naik keatas truk atau kendaraan bak lainnya,” ujarnya, Kamis (7/9/17) di Mapolres Garut.

Sebelumnya pun kasus kecelakaan lalulintas dengan korban anak punk terjadi di wilayah Tarogong Kaler. “Kasus kecelakaan yang menyebabkan anak punk meninggal dunia ini bukan sekali dua kali saja, tapi sering sekali sehingga harus disikapi bersama agar tidak lagi jatuh korban akibatnya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, selama ini memang pihaknya sempat menkritisi hal tersebut dan sempat dilakukan razia anak punk oleh Satpol PP di wilayah Simpang Lima, bundaran Tarogong, hingga Maktal. Pihak kepolisian pun selama ini tidak jarang juga melakukan razia serupa, namun para anak punk tetap masih banyak terlihat.

“Kendalanya memang tidak ada solusi akhir karena seling melempar, karena setelah para anak punk ini dirazia diserahkan ke Dinas Sosial dan setelah didata para anak punk ini dikeluarkan lagi, dan kemudian beraktifitas serupa lagi, ” tandasnya. (Tim GE)***

Pengamen di Angkutan Umum

Yth. Redaksi Garut Express

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Dengan Surat Pembaca ini, saya ingin mengeluhkan mengenai pengamen yang sering saya jumpai di setiap angkutan umum, Kabupaten Garut. Terkadang saya merasa tidak nyaman ketika para pengamen itu datang secara bergantian.

Mereka terlihat masih muda dan mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tak habis pikir, apakah mereka malas untuk mencari pekerjaan atau sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka memilih pekerjaan yang seperti itu. Terkadang pula saya merasa iba ketika melihat pengamen yang masih kecil, mencari uang dengan bernyanyi  di setiap angkutan umum, bahkan ada yang sampai meminta-minta.

Seharusnya, Satpol PP lebih aktif dalam membersihkan daerah yang banyak pengamen jalanan yang berkeliaran. Memang tidak semua pengamen mengganggu para penumpang, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika para pengamen itu di beri arahan agar termotivasi supaya mendapat pekerjaan yang layak.

Harapan saya, agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masalah ini, dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Serta memberikan arahan dan bantuan kepada para pengamen, agar kota Garut menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Wassalamuallaikum Wr.Wb.

Siti Rohmah
Jalan Adung Blk No 11
Tarogong Kidul
Kabupaten Garut

Belasan Tahun Mengabdi, Akhirnya Satpol PP Resmi Ditarik dari Pendopo

GARUT, (GE).- Tak kurang dari 15 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas belasan tahun di rumah dinas Bupati Garut, Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, per 1 Februari lalu ditarik ke markas besar Satpol PP di Jalan Pahlawan, Tarogong Kidul.

Kini tugas untuk menjaga rumah dinas (rumdin) Bupati Garut digantikan oleh petugas satuan pengamanan dari pihak ketiga (outsourching) atau petugas kemanan swasta.

Asisten Daerah (Asda) III, Kabupaten Garut, Asep Sulaeman Farouk menjelaskan, penggantian penjagaan ini bukan karena Satpol PP tidak mumpuni menjaga rumah dinas.

Pengembalikan Satpol PP ini lebih kepada tugas sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan kepegawaian, yaitu mengembalikan tugas Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda).

Penggantian tugas jaga atau piket dari Satpol PP ke pihak ketiga ini akan dilakukan secara bertahap. Dimana peranan Satpol PP yang bertugas di dinas-dinas mulai ditarik kembali.

“Sekarang ini di rumah wakil bupati, sekda, ketua DPRD, dan di beberapa rumah dan kantor dinas masih dijaga Satpol PP. Ke depan tentunya akan diganti oleh satuan pengamanan pihak ketiga,” ungkapnya. Ahad (5/2/2017).

Kasatpol PP Garut, Mlenik Maumeriadi, mengatakan penarikan ini juga didasarkan karena jumlah anggota Satpol PP untuk penegakan peraturan daerah ini masih kekurangan personil.

“Makanya yang berada di luar tugasnya, kita tarik ke markas besar, dan tugas-tugasnya diisi oleh orang yang memang juga benar-benar berkompetensi dibidang tersebut,” tukasnya.

Sementara itu, untuk Satpol PP yang bertugas di masing-masing Kecamatan akan tetap bertugas di tempat tersebut, karena keberadaanya sudah berdasarkan Tupoksinya.

“Kalau yang di Kecamatan tidak ditarik, karena di tiap Kecamatan pun dibutuhkan petugas untuk penegakkan Perda.” ujarnya. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

Perilaku Penghuni Kos Memprihatinkan, Satpol PP Akan Intensifkan Razia

GARUT, (GE).- Menanggapi banyaknya laporan warga terkait penghuni tempat di sejumlah wilayah yang mengkhawatirkan, Satpol PP Garut berjanji akan mengintensifkan razia tempat kos di tahun ini (2017).

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Mlenik Maumeriadi menyebutkan, perilaku penghuni di beberapa kos-kosan dinilai telah memprihatinkan.

“Kami banyak menerima pengaduan dari masyarakat, terkait kecurigaan terhadap perbuatan menyimpang di kos-kosan. Sebagai tindaklanjut dari laporan masyarakat, kami akan mengintensifkan razia terhadap kos-kosan di tahun ini (2017/ red.).” Tandasnya, Senin (2/1/2017).

Dikatakannya, pengaduan masyarakat, perbuatan menyimpang di tempat kos antara lain perilaku seks bebas hingga mengonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Menurut Mlenik, peran RT dan RW dalam hal pengawasan lingkungan saat ini tidak maksimal.

“Untuk itulah, razia dilakukan agar memberikan ketenangan terhadap masyarakat. Tahun 2017 kami banyak program dan kegiatan, tujuannya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Ditegaskannya, Satpol PP akan berkoordinasi dengan aparatur Muspika setempat, khususnya TNI dan Polri. “Misalnya kalau ditemukan penggunaan narkoba, akan langsung ditangani aparat kepolisian,” tukasnya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Garut di tahun 2017 bukan hanya melakukan pemeriksaan terhadap penghuni di sejumlah tempat kos, melainkan penertiban anak Punk yang telah meresahkan masyarakat. “Sebab keberadaan anak Punk di sejumlah titik kawasan perkotaan sudah cukup meresahkan, jadi harus ada tindakan penertiban,” imbuhnya.

Selain itu, Satpol PP Kabupaten Garut pun akan meningkatkan pengawasan terkait laporan masyarakat mengenai banyaknya PNS yang keluyuran di saat jam kerja.

“Kami juga sering mendapat laporan bahwa selalu ada PNS berseragam yang tampak terlihat di beberapa tempat perbelanjaan saat jam kerja. Kita juga akan tertibkan,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Tiga Orang Pelajar dan Pasangan Mesum “Digaruk” dalam Razia Pekat di Garut

KOTA, (GE).- Menjelang bulan Suci Ramadan, petugas yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Polres Garut, serta Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut, melakukan razia pekat. Sasaran razia sejumlah tempat hiburan karaoke dan penginapan.

Dalam razia yang berlangsung pada Jum’at malam, (27/05/2016) tersebut, petugas berhasil menjaring 26 orang warga yang tidak bisa menunjukan identitas diri, seperti KTP atau SIM. Diantara warga yang berhasil di amankan petugas tersebut, terdapat tiga orang pelajar yang kedapatan berada di salah satu penginapan kelas melati yang ada di area Cipanas Garut. Mereka sedang asik bersama satu orang wanita yang disinyalir menjadi teman kencannya.

Menurut Kabid Gakdal Frede Rico Fernandes, para wanita malam dan tiga orang pelajar, satu pasangan bukan suami istri yang ketahuan sedang asik bercinta. Semuanya berhasil diamankan petugas.

Sedangkan sisanya merupakan para wanita malam yang berkeliaran di sejumlah karaoke dan tidak membawa identitas lengkap. Mereka juga kedapatan mengkonsumsi minuman keras.

Rico menambahkan, razia yang terfokus di sejumlah tempat hiburan dan penginapan ini, di sertai dengan penempelan selebaran yang berisikan imbauan dari petugas. Isinya mengenai pelarangan pengoprasian tempat hiburan selama bulan puasa. puluhan warga yang terjaring oprasi petugas, selanjutnya akan di serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk di berikan pembinaan. Useu G Ramdani***

BREAKING NEWS: Penertiban Pedagang Pasar Limbangan Mendapatkan Perlawanan

 

IMG-20160511-WA0015 IMG-20160511-WA0023 IMG-20160511-WA0019 IMG-20160511-WA0013LIMBANGAN, (GE).- Akhirnya hari ini pedagangan Pasar Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditertibkan. Dari pantauan Tim GE, dalam proses penertiban kali ini sedikit memanas. Rabu, (11/05/2016).

Dalam prosesi penertiban yang melibatkan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian dari Polres Garut ini berlangsung menegangkan. Petugas gabungan ternyata mendapatkan perlawanan dari sejumlah pedagang yang enggan dipindahkan. Hingga berita ini diturunkan, pedagang dan petugas keamanan masih berhadap-hadapan. (Tim GE)***

Firman Resmi Dicopot Sebagai Kasatpol PP, Bupati Rudy: “Ini Bukan Karena Gagal Melaksanakan Tugas Menertibkan PKL”

PEMKAB, (GE).- Isu pencopotan Firman Karyadin dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol. PP) Garut akhirnya terbukti. Ini terjadi menyusul pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, di Aula Setda, Rabu pagi, (11/5/ 2016).

Tak seperti sebelumnya, Bupati Rudy Gunawan membantah pencopotan Firman dari jabatannya bukan karena kegagalannya melakukan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), melainkan karena kebutuhan semata. “Ini bukan pencopotan, Pak Firman itu kinerjanya bagus. Beberapa masalah diselesaikan dengan baik. Malangbong selesai dengan baik, beberapa tugas ia selesaikan dengan baik” kata Bupati, usai pelantikan.

Menurut Rudy, penggantian Kasatpol PP oleh Melenik berdasarkan pertimbangan karena banyaknya masalah yang dihadapi, seperti banyaknya kasus pertanahan dan penegakan Perda. “Untuk ini memang dibutuhkan Kasatpol PP yang luwes berkomunikasi. Dan Pak Melenik kami anggap tepat,” kilahnya.

Disinggung mengenai keharusan ijin Gubernur dalam pelantikan pejabat eselon II, Bupati menyebutkan telah sering konsultasi dengan Gubernur, jika hanya pergeseran pada level yang sama tidak harus ini Gubernur. “Itu tidak masalah, kan ini bukan promosi. Nah, kalau promosi, baru harus ada ijin,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati memang sempat berkali kali marah dan mengecam buruknya kinerja Kasatpol PP terkait dengan gagalnya menertibkan PKL di kawasan Pengkolan. Bahkan, saking seringnya simarahi Bupati, sehingga Firman pun pernah tidak mau mengangkat ketika di telpon Bupati. “Ya, memang saya waktu itu tidak mau angkat telpon Pak Bupati, karena pasti akan marah marah ke saya lagi. Untuk itu saya pasrah saja dengan segala konsekuensi yang akan diberikan ke saya,” kata Firman saat di pasar Pasopati, Selasa, (10/5).

(Slamet Timur).***

Mengganggu Ketertiban, Sejumlah Tempat Hiburan Resmi Disegel Petugas

TARKA,(GE).- Sedikitnya 3 tempat hiburan karaoke yang berlokasi di kawasan jalan Raya Garut-Bandung, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat , resmi disegela petugas dari Satpol PP, Senin, (02/05/2016) sore.

Penyegelan tempat hiburan malam tersebut, merupakan respon positif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, setelah pada siang harinya massa Front Pembela Islam (FPI) Garut menggelar aksinya.

Dalam aksinya, massa FPI melaporkan adanya tempat hiburan yang tidak mengantongi izin resmi kepada pihak Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut. Hasil yang didapatkan oleh FPI dari BPMPT ini kemudian dserahkan ke kantor Satpol PP dan meminta untuk ditindak lanjuti, yaitu penyegelan.

Pada sore harinya, dengan dikawal Satpol PP dan Kepilisian, massa FPI bergerak menuju ke lokasi hiburan karaoke. Ke tiga tempat karaoke yang disegel ini diantaranya, Jingga Karaoke, Myaku Karaoke, serta Romeo Karaoke.

Proses penyegelan tidak berlangsung lama, karena memang bangunan tempat hiburan tersebut lokasinya berdekatan. Saat proses penyegelan pun situasi di beberapa tempat karaoke tampak sepi.

Ketua FPI Kabupaten Garut, Ustadz Sulaiman, menegaskan, kehadiran tiga tempat hiburan tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Tempat hiburan ini sangat menganggu, disinyalir tempat hiburan ini dijadikan tempat maksiat yang bisa membuat perpecahan umat islam. Tempat ini juga tak memiliki izin oprasi resmi dari pihak pemerintah setempat. Oleh karena itu ketiga tempat hiburan ini harus ditutup,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kabupaten Garut, Firman Karyana, menggakui, ketiga tempat hiburan itu sudah diberi peringatan. Selain belum mengantongi izin, juga terbiasa melampaui jam malam yang sudah ditentukan dalam beroprasi.

“Saat ini, statusnya masih dalam tahap pengawasan dalam waktu yang tidak ditentukan. Selama mereka, dalam hal ini pengelola tidak bisa memenuhi persyaratan perizinan.” Katanya. (Useu G Ramdani)***