ASN Terlibat Politik Praktis, Sanksi Pemecatan Siap Menanti

GARUT (GE).- Sanksi pemecatan bisa dijatuhkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ikut terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2018 yang akan datang. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut tidak akan main-main dalam penerapan sanksi bagi ASN yang terlibat mendukung salah satu calon.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak mengintervensi pemilih maupun terlibat politik praktis. ASN harus bisa menjaga netralitas. Para camat sebagai ujung tombak, juga harus membantu pengawasan.

“ASN itu sangat strategis karena di Garut ada 13 ribu. Bisa mempengaruhi sebagai birokrat. Namun dalam Undang-undang Pemilu dan ASN sudah disebutkan jika harus menjaga netralitas,” pesannya di Hotel Sampireun, Kecamatan Samarang, Kamis (26/10/2017).

Lebih jauh ditegaskannya, apabila ada ASN yang terlibat politik praktis, pihaknya tak segan untuk memberikan sanksi sedang maupun berat. Tidak ada snaksi ringan bagi ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

“Sanksi bisa sedang maupun berat. Mulai dari penundaan kenaikan gaji berkalanya, penurunan pangkat, bahkan bisa juga pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi berhati-hatilah ASN agr tidak coba-coba mengintervensi pemilih maupun terlibat politik praktis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, mengatakan sebanyak 13 ribu ASN tersebar di setiap kecamatan. Pihaknya pun perlu meminta para camat agar membantu pengawasan.

“Camat merupakan pembina kewilayahan. Makanya camat kami undang karena mewakili para ASN yang ada di daerah. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi dengan PGRI dan para guru,” ujar Heri.

Pihaknya pun berharap setiap ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Heri juga berharap ASN bisa lebih netral dalam menghadapi Pilkada 2018. (Farhan SN)***