Syarat Calon Kades Cukup WNI, Kepala BPMPD : Kita Masih Menunggu Aturan Regulasi dari Kemendes

SETELAH pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sukses digelar, tak akan lama lagi Kabupaten Garut akan kembali menggelar pilkades serentak gelombang kedua. Jelang proses pilkades serentak tahap 2 yang direncanakan digelar tahun 2017 mendatang, muncul rumor terkait syarat calon kades yang sediki membuat “gaduh.”

Belum lama ini beredar rumor, untuk menjadi calon kades persyaratannya cukup tercatat sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Jadi permasalahan lamanya domisili atau asal seorang calon kades tidak terlalu jadi soal. Adanya rumor ini tentunya menjadi perbincangan cukup hangat di sejumlah kawasan yang akan digelar pilkades.

Terkait isue syarat calon kades ini tak lepas dari ditariknya peraturan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan domisili calon kades yang menetapkan minimal 1 tahun berdomisili di desa bersangkutan. Maka warga tersebut boleh mencalonkan diri menjadi kades di desa ia tinggal.

Menurut kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Drs. Teddi Iskandar, memang ada penarikan aturan sebelumnya oleh MK tentang syarat domisili calon kades.

“Tetapi sampai saat ini, pascapenggugatan hal tersebut yang dikabulkan MK, hingga sekarang belum ada ketetapan pasti mengenai pengganti aturan tersebut. Kita masih menunggu regulasi aturan dari Kemendes.” Jelas Teddi, belum lama ini.

Kepala BPMPD Garut menambahkan, bahwa peraturan pemerintah haruts dituruti, karena keputusan yang akan menjadi ketetapan nanti. “ Sekali lagi saya tegaskan jika aturan mengenai syarat domisili calon kades ini belum ada ketetapan pasti. Termasuk yang sekarang ini lagi rame, yaitu jika calon kades tersebut boleh berdomisili dimana saja, yang penting WNI, dan ia bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa di seluruh Indonesia.” Tandasnya.

Dikatakannya, jika memang aturan baru tersebut benar-benar terjadi, sudah barang tentu ada nilai plus minusnya. Positifnya, bisa memberikan hak dan kesempatan kepada seluruh warga indonesia untuk bisa menjadi kades dimana saja. Sementara itu minusnya, seorang yang akan menjadi kepala desa itu harus menguasai beberapa hal penting, seperti karakter masyarakatnya, budaya, letak geografis dan bebertapa hal lainnya.

“ Jika tidak menguasai hal-hal di atas, sudah barang tentu dalam kepemimpinan sebagai kepala desa nanti akan menghadapi kendala,” tukasnya. (Useu G Ramdani).***

Editor: Kang Cep.