Pengurangan Kawasan Lindung Capai 50%, PUPR: Perlu Sinkronisasi RT/RW dan RDTR

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, menyebutkan adan  rencana pengurangan kawasan hutan lindung. Agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Garut 2011-2031.

“Tentunya Dinas (PUPR) berkewajiban mengatur RT/RW yang menjadi aturan di bawahnya,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Uu Saepudin, Minggu (16/7/17).

Dikatakannya, Dinas PUPR Garut mengetahui adanya revisi Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Garut, salah satunya tentang pengurangan kawasan hutan lindung. “Kami menanti kejelasan draft supaya bisa menyesuaikan dengan penataan ruang yang ada,” katanya.

Dengan adanya rencana ini, diharapkan ada koordinasi antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut dengan Dinas PUPR dalam sinkronisasi RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Perlu sinkronisasi RTRW dan RDTR, diharapkan Bappeda dapat mengumpulkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam kawasan hutan lindung,” katanya.

Sebelumnya, Bappeda Garut dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sedang membahas pengurangan kawasan lindung yang mencapai 50 persen. Tujuan pengurangan tersebut katanya untuk perluasan pembangunan infrasktruktur jalan, industri dan perumahan. (Tim GE)***