Lakukan Kerjasama dengan PMI Daerah Lain, RSUD dr. Slamet Garut Langgar Aturan

GARUT, (GE).- PMI Garut di bulan September kemarin, mendapati stok labu darang yang telah kadaluarsa akibat tidak terpakai oleh pasien di RSUD dr Slamet Garut. Tidak terpakainya stok darah di PMI Garut ini ditenggarai akibat pihak RSUD dr Slamet Garut sudah mendapat jatah labu darah dari PMI Kabupaten Bandung.

Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, menyebutkan, berdasarkan penelusuran, untuk kebutuhan bank darahnya pihak RSUD dr Slamet Garut telah melakukan kerjasama dengan PMI Kabupaten Bandung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Menurutnya, kerjasama yang dilakukan antara RSUD dr Slamet dengan PMI Kabupaten Bandung sudah melanggar aturan. Salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015.

“Seharusnya pihak RSUD dr Slamet melakukan kerjasama dengan PMI yang ada di daerah setempat untuk memenuhi kebutuhannya, bukan dengan daerah lainnya. Itu diatur dalam Permen,” ujar Asep di Gedung DPRD Garut, Jumat (20/10/17).

Dikatakannya, akibat kerja sama tersebut,  pada bulan September ada sekitar 236 labu darah yang kadaluarsa di PMI Garut. Hal itu terjadi karena tidak diserap oleh bank darah RSUD dr Slamet.

“Kami ingin mengingatkan soal aturan yang ada. Nanti akan dipanggil untuk mengetahui informasinya,” tukasnya.

Menurut Asep, hingga saat ini, pihaknya belum bisa mengungkap lebih jauh permasalahan tersebut. Termasuk keterlibatan oknum di RSUD dr Slamet yang sengaja melakukan hal tersebut.

“Namun yang jelas disinyalir terjadi pelanggaran aturan oleh pihak RSUD dr Slamet,” tukasnya.

Sementara itu, pihak RSUD dr. Slamet sendiri tidak menampik telah melakukan kerjasama dengan PMI Kabupaten Bandung. Proses kerjasama sendiri dilakukan karena selalu kurangnya pasokan darah dari PMI Garut. Kerja sama yang dilakukan pun atas sepengetahuan Direktur RSUD dr Slamet. Termasuk teknis kerja samanya.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Slamet, dr. Een Suryani, menyebut jika proses kerja sama yang dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya, pasokan dari PMI Garut selama ini dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di RSUD.

“Apalagi saat ini di Kabupaten Garut bermunculan rumah sakit baru (swasta) yang melakukan kerja sama juga dengan PMI Garut. Jadinya pasokan darah selalu kurang dan sering mengalami kekosongan sejak awal tahun 2017,” katanya.

Een menyebut saat ketersediaan labu darah di bank darah kosong, pasien diarahkan untuk ke PMI Garut. Namun PMI malah menyuruh untuk membeli ke Bandung.

“Saat ke ke Bandung pasien harus membeli darah termasuk bagi pasien BPJS. Padahal seharunya pasien BPJS ini gratis sehingga ada komplain dari pasien kepada kami,” ujarnya.

Een mengaku setelah melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung, kebutuhan darah bisa dicukupi dengan baik. Pasien pun tidak harus sampai mencari ke Bandung.

“Kami juga sudah berkonsultasi dengan PMI Garut. Kami meminta agar kebutuhan darah dicukupi. Namun ternyata saat pasokan darah mengalami kekosongan, pasokannya kurang maksimal,” katanya.

Pasien yang selalu mengalami kesulitan darah, tambahnya, adalah pasien thalasemia yang harus melakukan transfusi setiap bulan. Di Kabupaten Bandung sendiri persediaan labu darah selalu tersedia.

“Kalau butuh malam hari juga, bisa langsung ada. Jadi pasien tidak susah mencari,” ucapnya.

Terkait Permen yang mengatur persoalan labu darah, Een menyebut memang ada aturan untuk mengambil di unit transfusi yang ada di wilayah tersebut. Namun dalam peraturan tersebut juga tidak ada larangan khusus bagi rumah sakit mengambil darah dari lokasi lain.

Sementara itu, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Garut, Rahmat Wijaya membenarkan jika ada 200 lebih labu darah yang kadaluarsa pada bulan September. Hal itu akibat tak terserap oleh bank darah di RSUD dr Slamet.

“Ya sudah dibuang saja. Untuk kami jelas merupakan kerugian yang cukup besar. Karena sulit mencari pendonor itu. Belum alat yang harus dikeluarkan,” kata Rahmat.

Jangka waktu penyimpanan labu, lanjutnya, maksimal selama satu bulan. Biasanya pasokan labu darah ke RSUD dr Slamet per bulannya mencapai 1.200. Namun pada September hanya 500 labu.

“Sisanya itu minta ke PMI Kabupaten Bandung. Karena kerja sama dengan dua PMI, jadi labu darahnya tidak terserap,” ujarnya.

Jika pun kekurangan, seharusnya pihak rumah sakit berkomunikasi dengan PMI Garut. Nantinya PMI Garut yang akan mencari kekurangan ke pihak luar.

“Kami juga sudah kerja sama dengan PMI Kota Bandung. Setiap ada kekurangan kami selalu penuhi. Kalau disebut kurang itu modus,” ucapnya.

Pihak rumah sakit seharusnya mengutamakan pasokan dari dalam daerah terlebih dulu. Menurutnya kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung dilakukan karena ketidaktahyan pihak rumah sakit.

“Kalau disebut kurang tidak juga. Hanya pada waktu tertentu saja karena pendonor kurang. Jika tidak ada kami yang harusnya meminta ke PMI kota lain. Bukannya rumah sakit,” katanya.

Sejak beberapa tahun lalu, pasokan darah ke RSUD dr Slamet tidak pernah terhambat. Pihaknya pun pada 2016 yang menyarankan agar RSUD dr Slamet yang bertipe B memiliki bank darah. Keberadaan bank darah menjadi salah satu solusi untuk penyediaan darah di rumah sakit.

“Jadi pasien tidak nyari-nyari darah ke PMI. Kalau kurang tinggal kontak kami, nanti dikirim langsung ke bank darahnya,” ujarnya.

Kekosongan pasokan darah sering dikeluhkan sejumlah pasien di RSUD dr Slamet. Pasien pun kerap mencari darah hingga ke luar rumah sakit.

Ogi Andriansyah (38), warga Karangpawitan menyebut jika dirinya sampai harus meminta bantuan dengan menyebar pesan di media sosial dan pesan instan agar mendapatkan darah golongan AB. Pasalnya saat itu ketersediaan darah di rumah sakit tidak tersedia.

“Waktu itu saudara saya dirawat dan butuh transfusi darah. Tapi kata pihak rumah sakit katanya enggak ada. Jadi saya harus nyari pendonor dulu,” kata Ogi melalui sambungan telepon, Jumat (20/10/17). (Tim GE)***

Kondisi Kinanti Tak Kunjung Membaik, Keluarga Pasien Rubella Menilai RSU dr. Slamet Persulit Rujukan

GARUT, (GE).-  Salah seorang keluarga Kinanti, Undang Herman, menilai ada upaya pihak RSU dr. Slamet untuk menahan Kinanti (4) agar tidak melanjutkan pengobatan di RSHS. Padahal sebelumnya dokter sudah mengatakan bahwa peralatan dan obat di RSU dr. Slamet sendiri tidak memadai.

Pasien balita tersebut seharusnya mendapat perawatan lanjutan ke RSUP Hasan Sadikin Bandung. Kinanti sendiri menderita sakit lumpuh usai diimunisasi Measles Rubella (MR) pada 19 September 2017.

“Harus tanda tangan tulisannya segala konsekuensi mesti diterima, mungkin itu standar operasinya. Tapi setelah tanda tangan ada perkataan-perkataan yang jatuhkan mental keluarga seperti obat disana mahal harus dibeli ,” katanya, Selasa (10/10/17).

Ia mengakui biaya pengobatan Kinanti memang tak bisa dianggap murah. Misalnya untuk biaya sekali suntik salah satu obat harganya mencapai lima juta rupiah. Padahal suntikan obat tersebut dibutuhkan setiap hari. Tetapi menurutnya pihak RSU seharusnya mempermudah akses kesehatan bagi Kinanti.

“Harusnya ditindaklanjuti selamatkan nyawa, tapi malah kata mereka obat dan penanganan harus koordinasi RSU, Dinkes dan BPJS. Tidak bisa seperti itu. RSU memperlambat,” ujarnya.

Kalau pun pihak keluarga berinisitif memboyong Kinanti ke RSHS pun tak menjadi solusi. Pasalnya, pihak keluarga wajib membawa berkas pengobatan dari RSU Garut. Nantinya berkas itu berisi bentuk perawatan dan obat apa saja yang sudah dikonsumsi Kinanti.

“Secara aturan bisa sendiri ke RSHS tapi harus ada berkas lengkap dari RS sebelumnya (RSU Garut). Pihak RSU bilang, silahkan bapak mau ke Bandung sendiri tidak akan dikasihkan, itu kesalahan fatal,” keluhnya. (Tim GE)***

BREAKING NEWS : Diduga Saling Bacok antar Berandalan Bermotor, Seorang Korban Terkapar

GARUT, (GE).- Saat ini seorang pemuda tanggung harus mendapatkan perawatan intensif di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU dr. Slamet Garut. Pemuda yang belum diketahui identitasnya ini diduga korban saling serang antar kelompok berandalan bermotor di wilayah perkotaan Garut, Rabu (16/8/2017) malam.

Beberapa keluarga dan teman korban tampak menjenguk salah seorang pemuda di ruang IGD RSU dr.Slamet Garut. Pemuda ini yang diduga korban pembacokan antar berandalan bermotor, Rabu (16/8/17)***


Hingga berita fhoto ini diturunkan, pukil 20.13 WIB, Rabu (16/8/17) Tim GE masih menghimpun informasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun di RSU dr.Slamet Garut. (Tim GE)***

 

PNS Nekad Mencuri Tas, Motifnya Bikin Hati Semua Pria Meleleh

SEORANG Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Staf Tata Usaha di Puskesmas Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat menjadi amukan massa setelah mencuri tas milik warga di Masjid RSUD dr. Slamet Garut. Guna menghindari amukan massa yang semakin brutal, jajaran Polsek Tarogong Kidul mengamankan pelaku guna dimintai keterangan.

Pelaku pencurian yang diketahui berinisial HA (41), mengaku dirinya terpaksa mencuri tas milik salah seorang warga di Masjid RSUD dr. Slamet Garut karena lilitan utang. Tadinya, kata dia, tas yang diambilnya akan dijual hanya sekadar untuk menyambung kebutuhan hidup.

“Terus terang saja pa, untuk biaya hidup keluarga saja saya kewalahan. Malahan untuk makan hari ini saja saya bingung. Belum lagi saya punya utang yang sudah jatuh tempo. Jadi saya terpaksa melakukan perbuatan ini,” ujar HA saat dimintai ketarangan di Mapolsek Tarogong Kidul, Jumat (28/7/17).

Kapolsek Tarogong Kidul Kompol Hermansyah, mengatakan, HA nekat mencuri lantaran butuh uang untuk kebutuhan keluarga dan menutupi utang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, meski HA tercatat sebagai PNS namun gajinya sudah defisit.

“Dia bilang gajihnya tidak cukup untuk membayar utang yang harus segera ia lunasi. Untuk itu, dia mengaku terpaksa mencuri,” katanya.

Meski perbuatan HA dilakukan demi keluarganya, namun akibat perbuatannya ia harus mendekam di sel tahanan Polsek Tarogong Kidul. HA dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Dari tangan tersangka, Polisi mengamankan barang bukti yaitu sebuah tas selendang berwarna hitam yang berisi sebuah telepon genggam, dua buah topi, serta dompet yang seluruhnya milik korban. Sebuah seragam PNS juga ikut diamankan sebagai barang bukti. (Memphis)***

Terjatuh Saat Berjualan Bakso Keliling, Guru Honorer Ini Tersiram Kuah Panas

GARUT, (GE).- Seolah tiada habisnya, nasib naas kerap mengakrabi guru honorer. Dengan penghasilan yang tidak seberapa dari pekerjaannya sebagai guru honorer, tak sedikit para guru honorer nyambi untuk menambah penghasilan.

Adalah Yana (35) salah seorang guru honorer di SDN Cijolang 02 Limbangan, Kabupaten Garut, selain mengajar di sakolah, untuk menopang ekonomi keluarganya, Yana harus berjualan bakso keliling dengan speda motornya.  Rutinitas berjualannya ini ia lakukan setiap hari sepluang mendidik di sekolah.

Satu saat, ketika menjajakan dagangannya Ia bernasib sial. Motor yang digunakannya untuk berdagang harus terjatuh, Sabtu (13/5/17). Pada kejadian tersbut Yana harus mengalami luka serius akibat tersiram kuah bakso yang panas.

“Mungkin saat kecelakaan saya sudah kecapean. Makanya motor saya oleng, maklum di sekolah juga sedang sibuk-sibuknya kegiatan akhir tahun pelajaran,” kata Yana.

Pascakejadian tersebut, Yana tidak segera dibawa ke rumah sakit karena takut biayanya mahal. Terlebih ia tidak memiliki asuranasi apapun, semacam BPJS kesehatan. Akhirnya, Yana hanya bisa dirawat seadanya di puskesmas setempat.

Menurut Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kecamatan Limbangan, Asep Mulyatin, karena lukanya cukup serius, Yana seharusnya dirujuk ke RSU. Namun karena keterbatasannyalah Yana enggan dibawa ke RSU.

“Ya, mungkin karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya jaminan asuransi akhirnya pak Yana hanya dirawat seadanya di puskesmas,” kata Asep.

Mendapat kabar ada guru honorer yang tertimpa musibah, Anggota DPR RI dari Komisi IX Partai Demokrat Hj.Siti Mufattahah, Psi., M.B.A segera mengutus pengurus Balad Siti Mufattahah (BSM) untuk menjenguk Yana yang akhirnya dirawat di RSU dr. Slamet Garut dengan bantuan rekan-rekannya.

Saat menjenguk Yana, Asep Mulyatin didampingi sesama pengurus Fagar, semisal Endang Mustofa, Yayat, serta Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP Fagar Garut Cecep dan Dudi.

“Sebenarnya Ibu Hajah Siti ingin sekali menjenguk Yana, namun sayangnya beliau masih dalam perawatan dokter . Karena itu, Ibu mengutus kami menjenguk Yana,” katanya.

Menurutnya BSM adalah sebuah komunitas media sosial grup WhatsApp (WA) yang secara khusus memberikan dukungan kepada angggota DPR RI dari Komisi IX Partai Demokrat, yakni Hj. Siti Mufattahah.

Sementara itu, Yana dan keluarga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantunya hinga bisa di rawat di RSUD dr. Slamet Garut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu, khususnya kepada ibu Hj.Siti Mufattahah, Staf RSU dr. Slamet, pak Budi Juliardi, Pengurus BSM, pengurus FAGAR Limbangan dan Garut, SDN Cijolang 02, PGRI Limbangan dan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Limbangan,” ungkapnya.

Yana mengungkapkan, bagaimana pahit getirnya menjadi seorang guru honorer, pagi mengajar, sore harus nyambi untuk menopang ekonomi keluarga.

“Ya, tidak ada lain memanfaatkan waktu sisa dari sekolah untuk berjualan baso keliling. Lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Kalau hanya berpangku tangan , dan hanya berharap kepada pemerintah entah kapan kami para honorer ini akan mendapatkan pengakuan atau bahkan kesejahteraan. Saya tidak bisa berleha-leha,  anak istri kanperlu makan.  Apalagi sampai sekarang honor dari BOS masih belum kunjung tiba, ” tuturnya,lirih, Kamis, (18/05/17). (TAF Senopati/GE)***

Editor: Kang Cep.

 

Hari ini Warga Garut Mulai Bisa Berobat di RSU. dr. Slamet

TARKID (GE).- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, Jawa Barat, kembali beroperasi melayani pasien. Pasca banjir rumah sakit milik pemerintah daerah ini sempat lumpuh selama lima hari karena terendam air dan lumpur.

Sejumlah poliklinik pun telah dibuka untuk memberi layanan kepada warga. Namun pada hari pertama ini tidak terlihat penumpukan pasien seperti hari biasanya. Kerugian rumah sakit akibat banjir bandang ini mencapai Rp 50 miliar. “Poli gigi yang belum bisa beroperasional karena alat dental unit rusak,” ujar Direktur Rumah sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, Maskut Farid, Senin, 26 September 2016.

Menurut dia, semua pelayanan sudah bisa dilaksanakan, mulai dari Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit (ICU), Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan ruang rawat inap. Namun pelayanan ICU dan IBS belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. “Kita hanya melayani pasien yang gawat saja, kalau pasiennya berat akan kita rujuk ke bandung,” ujarnya.

Menurut dia, belum maksimalnya pelayanan ini karena sejumlah peralatan kesehatan masih mengalami kerusakan. Peralatan yang dibutuhkan saat ini yakni alat bantu kedokteran seperti alat sterilisasi, linen, alat bedahnostik, radiologi dan peralatan laboratorium. Pelayanan baru akan maksimal bila semua peralatan sudah siap. “Kita akan mengajukan ke Badan Penanggulangan bencana terkait peralatan yang dibutuhkan agar cepat tersedia,” ujar Maskut.

Selain itu rumah sakit juga mengalami kekosongan persediaan obat. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pasien saat ini, pihak rumah sakit mengandalkan obat dari bantuan farmasi. Sementara bila obat tersebut tidak ada, pihak rumah sakit membelinya di apotek luar. Namun meski begitu, Maskut mengaku kebutuhan obat untuk pasien saat ini tidak terbengkalai.

Meski telah dibuka, namun proses pembersihan lumpur di sekitar rumah sakit masih terus dilakukan. Bahkan sisa-sia lumpur juga masih terlihat. Karena itu, sejumlah mobil pemadan kebakaran membantu membersihkan lumpur dengan cara disiram.

Akibat lumpuhnya rumah sakit ini, sejumlah puskesmas, poliklinik dan rumah sakit yang ada di Garut, kebanjiran pasien miskin. Alasannya karena hampir 60 persen pasien BPJS kelas tiga banyak berobat ke RSUD.

Salah seorang pasien, Mawardi, 63 tahun, warga Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, mengaku sempat kesulitan saat RSUD berhenti beroperasi. Alasannya karena dia telah mendapatkan jadwal kontrol pemeriksaan dokter dan laboratorium. Akhirnya dia pun terpaksa berobat ke rumah sakit swasta. “Terpaksa saya periksa ke Rumah Sakit Nurhayati, karena disini tutup” ujar Mawardi saat menunggu antrean di laboratorium RSU dr. Slamet.

Mawardi bersyukur hari ini rumah sakit kembali dibuka. Ia mendapat informasi tersebut dari sejumlah media massa. Meski masih ada endapan lumpur di halaman rumah sakit, aktivitas pelayanan sudah bisa dilakukan. (Farhan SN)***

Direndam Banjir Bandang, RSU. dr. Slamet Garut Menelan Kerugian Rp 19,9 Miliar

TARKID, (GE).- Pascaditerjang banjir bandang Selasa malam, kemarin aktivitas RSU dr. Slamet lumpuh. Rumah sakit milik pemerintah itu hanya beraktivitas membersihkan seluruh ruangan dari lumpur.

Direktur RSU. dr. Slamet Garut, Maskut Farid, menyebut poliklinik dan IGD tak bisa beroperasi karena ruangan masih terendap lumpur. Untuk sementara warga yang harus mendapat perawatan dialihkan ke Rumah Sakit Guntur dan Nurhayati.

“Sebanyak 124 pasien kami evakuasi ke lantai dua. Untuk total pasien yang ada sebanyak 309 orang,” kata Maskut.

Untuk penanganan sejumlah operasi yang tak terlalu gawat, lanjut Maskut, ditunda terlebih dulu. Namun untuk operasi yang sangat gawat masih bisa dilakukan.

Terkait kerugian yang dialami akibat banjir bandang, Maskut menyebut sebesar Rp 19,955 miliar. Kerugian paling besar dari kerusakan alat kedokteran.

“Untuk bisa kembali normal membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Tapi kami usahakan secepatnya bisa mulai menerima pasien,” ujarnya Rabu (21/9/2016). Farhan SN***

Sejumlah Dokter di RSUD dr. Slamet Garut Jadi Pemilik Apotek Ilegal

TARKI, (GE).-  Ironis, sejumlah dokter yang berdinas diduga memiliki apotek tak berijin. Menurut Kepala Bidang Regulasi Kebijakan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Avi Anshori, apotek tersebut dipastikan tidak berijin karena tidak memiliki apoteker. “Dengan tidak adanya apoteker, berarti apotek tersebut tidak mengantongi perpanjangan surat izin apotek,” kata Avi.

Avi menyebutkan, apotek yang tidak memiliki apoteker di Garut di antaranya Apotek Perdana yang berlokasi di samping RSUD dr. Slamet Garut. Dinas Kesehatan dipastikan tidak akan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan surat izin apotek kepada Apotek Perdana.

Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan keterangan karyawan Apotek Perdana, Arip Munandar, ternyata apotek tersebut merupakan milik salah seorang pejabat di lingkungan RSUD dr Slamet Garut, Een Suryani, yang juga Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Slamet Garut. Bahkan, lebih ironis lagi, bukan hanya Een yang menjadi pemilik apotek bermasalah tersebut tapi juga ada sederet nama dokter yang bertugas di RSUD dr. Slamet Garut.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Een mengakui dirinya sebagai pemilik dari Apotek Perdana. Namun menurutnya, sebenarnya dirinya sudah menyatakan keberatan dan minta segera diganti akan tetapi tidak disetujui yang lainnya.
“Hingga hari ini saya memang masih menjadi pemilik dari Apotek Perdana. Sebenarnya saya sudah mengajukan keberatan dan minta agar diganti tapi yang lainnya tak mau saya diganti,” ujar Een, Selasa (20/9/2016).

Terkait kepemilikan apotek tak berijin tersebut, Een menyebutkan ada empat dokter lainnya yang juga menjadi pemilik dari Apotek Perdana, salah satunya Neneng Yuliani.

Een mengakui juga meski tanpa apoteker, Apotek Perdana masih terus beroperasi. Kondisi itu terjadi sejak apoteker yang semula bekerja mengundurkan diri. Di sisi lain, calon apoteker yang baru saat ini masih dalam proses membuat Surat Ijin Praktik Apoteker.

“Kenapa saya tidak menutup Apotek Perdana meski tanpa adanya seorang apoteker? Itu semata-mata saya ingin terus memberikan pekerjaan kepada karyawan apotek. Kalau apaoteknya saya tutup, berarti karyawannya harus berhenti bekerja, kan kasihan juga,” kata Een.

Sebagaimana diketahui, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotek, apotek menjadi tanggung jawab apoteker sehingga setiap apotek harus mempunyai apoteker. Dengan demikian, apotek tersebut dipastikan telah melanggar ketentuan.

Terkait pelanggaran aturan yang dilakukannya sehingga bisa saja pihak Dinas Kesehatan menutup apotek miliknya tersebut, Een mengaku tidak keberatan. Bahkan Een terkesan menantang. “Tutup saja sekarang kalau memeng Dinas Kesehatan mau menutupnya,” ujar dia.

Sementara itu Direktur RSUD dr. Slamet Garut,  Maskut Farid, mengaku tidak mengetahui ada dokter RSUD dr. Slamet yang menjadi pemilik Apotek Perdana. Namun, ia menyatakan, kepemilikan apotek menjadi hak masing-masing dokter.

“Kalau memang ada dokter yang memiliki apotek, itu hak mereka dan saya tak punya kewenangan untuk melarangnya. Namun yang perlu diperhatikan, dokter tidak boleh ada kepentingan dalam memberi obat,” komentar Maskut.

Maskut berjanji akan segera memanggil dokter-dokter yang disebut-sebut menjadi pemilik dari Apotek Perdana. Selain itu dia juga menyatakan akan mempelajari lebih jauh terkait permasalahan tersebut, termasuk melakukan pengecekan terkait legalitas Apotek Perdana. (Slamet Timur).***