Kesadaran Menyetor Pajak Dinilai Rendah, Sekda Peringatkan Para Pengusaha Hotel dan Restoran

GARUT, (GE).- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyesalkan masih tingginya kebocoran pajak dari para pengusaha hotel dan restoran di Garut. Diakuinya, hal ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Garut tidak maksimal.

“Kami mengajak kepada para pengusaha hotel dan restoran di Garut untuk jujur dalam menyetorkan pajak. Sejauh ini pendapatan asli saerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran masih rendah,” katanya, Selasa (11/7/2017).

Dijelaskannya, dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi dari jasa dan perdagangan mencapai Rp 22 triliun. Artinya tingkat kesadaran pengelola hotel dan restoran sebagai wajib pajak masih sangat rendah.

“Saat ini Pemkab Garut membutuhkan dana fiskal yang tingggi. Dari total APBD sebesar Rp 3,7 triliun, 80 persen lebih merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukan betapa masih sangat minimnya PAD yang dihasilkan Garut,” ungkapnya.

Menurutnya, pada tahun ini (2017) target PAD Garut hanya mencapai Rp 450 miliar. Dari total PAD tersebut kontribusi dari retribusi pajak hotel dan restoran masih dibawah 40 persen atau sekitar Rp 110 miliar. Sisanya, bersumber dari rumah sakit dan Puskesmas.

Ditegaskannya, jika para pengusaha hotel dan restoran masih tetap membandel, maka pihaknya terpaksa akan bersikap tegas. Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Para pengusaha yang tak taat membayar pajak bisa dipidanakan. Saat ini kita telah menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan untuk memantau permasalahan pajak tersebut,” tandasnya.

Menyikapi permaslahan ini, Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut, Asep Haelusna, mengapresiasi langkah Pemkab Garut itu.

“Jangan pandang bulu, harus kepada seluruh wajib pajak. Soalnya sama-sama bayar pajak,” kata Asep.

Asep menilai, naiknya pamor sektor wisata di Garut akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, haltersebut harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan dan kenyamanan lainnya.

“Premanisme juga harus ditertibkan agar pengunjung aman,” tukasnya.(Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Bantuan Pusat Tersendat, Pemkab Garut Akan Genjot PAD

KOTA, (GE).- Keputusan Kementerian Keuangan RI menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp81 milyar tiap bulan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kalangkabut. Kenapa tidak, jangankan untuk melanjutkan sejumlah proyek pembangunan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja jumlahnya sudah tekor.

Oleh sebab itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan menyatakan, dana yang ditangguhkan pencairannya tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. Padahal dana sebesar itu sudah direncanakan Pemkab Garut untuk membayar kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan Garut, dibawah kepemimpinan Rudy Gunawan dan dr. Helmi Budiman.

Menurut Rudy, DAU yang ditangguhkan selama empat bulan tersebut, jumlah totalnya mencapai Rp 320 miliar. Kejadian serupa pernah menimpa Kabupaten Garut tahun sebelumnya. Namun dana yang ditangguhkan hanya sebesar Rp 10 miliar.

Adanya ketidak tentuan pencairan bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut, Rudy Gunawan selaku Bupati Garut, mengambil langkah dengan menggenjot Pendapatan Aslsi Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak yang bisa dioptimalkan adalah dari sektor perhotelan, restoran dan pariwisata.

“Bantuan dari pusat sekarang kan ditangguhkan, saat ini kita ingin ada intensifikasi dalam hal pungutan dan ekstensifikasi perluasan wajib pajak, jadi lebih banyak gitu,” katanya usai memberi penjelasan pada sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2016 tentang pajak daerah di Gedung Pendopo Garut, Rabu (24/08).

Saat ini ungkap Bupati, PAD dari sektor pajak daerah berada di kisaranangka Rp 80 Milyar per tahun dan itu menurut Rudy, terbilang masih rendah. Terlebih dari sektor usaha, pasalnya saat ini sumbangsih terbesar masih dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).(Dief)***