Kesadaran Menyetor Pajak Dinilai Rendah, Sekda Peringatkan Para Pengusaha Hotel dan Restoran

GARUT, (GE).- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyesalkan masih tingginya kebocoran pajak dari para pengusaha hotel dan restoran di Garut. Diakuinya, hal ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Garut tidak maksimal.

“Kami mengajak kepada para pengusaha hotel dan restoran di Garut untuk jujur dalam menyetorkan pajak. Sejauh ini pendapatan asli saerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran masih rendah,” katanya, Selasa (11/7/2017).

Dijelaskannya, dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi dari jasa dan perdagangan mencapai Rp 22 triliun. Artinya tingkat kesadaran pengelola hotel dan restoran sebagai wajib pajak masih sangat rendah.

“Saat ini Pemkab Garut membutuhkan dana fiskal yang tingggi. Dari total APBD sebesar Rp 3,7 triliun, 80 persen lebih merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukan betapa masih sangat minimnya PAD yang dihasilkan Garut,” ungkapnya.

Menurutnya, pada tahun ini (2017) target PAD Garut hanya mencapai Rp 450 miliar. Dari total PAD tersebut kontribusi dari retribusi pajak hotel dan restoran masih dibawah 40 persen atau sekitar Rp 110 miliar. Sisanya, bersumber dari rumah sakit dan Puskesmas.

Ditegaskannya, jika para pengusaha hotel dan restoran masih tetap membandel, maka pihaknya terpaksa akan bersikap tegas. Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Para pengusaha yang tak taat membayar pajak bisa dipidanakan. Saat ini kita telah menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan untuk memantau permasalahan pajak tersebut,” tandasnya.

Menyikapi permaslahan ini, Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut, Asep Haelusna, mengapresiasi langkah Pemkab Garut itu.

“Jangan pandang bulu, harus kepada seluruh wajib pajak. Soalnya sama-sama bayar pajak,” kata Asep.

Asep menilai, naiknya pamor sektor wisata di Garut akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, haltersebut harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan dan kenyamanan lainnya.

“Premanisme juga harus ditertibkan agar pengunjung aman,” tukasnya.(Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Bupati Garut Bantah Tudingan Serapan Anggaran Rendah

PEMKAB, (GE).– Bupati Garut, Rudy Gunawan membatah tegas terkait tudingan serapan anggaran Kabupaten Garut rendah. Untuk menepis tudingan tersebut, bupati membeberkan sejumlah bukti-bukti pengerjaan proyek yang saat ini sedang dihadapi Pemkab Garut.

Rudy, menyebutkan memang ada anggaran sebesar Rp 50 miliar yang berasal dari Pemprov tidak terserap. Dana tersebut merupakan proyek gagal lelang pembangunan RSU dr. Slamet.

“Anggaran untuk rumah sakit sebesar Rp 50 miliar itu memang tidak terserap. Selain gagal lelang juga kalau dipaksakan waktunya tidak akan mencukupi,” ucap Rudy.

Terkait adanya tudingan yang menyebutkan, bahwa serapan anggaran untuk Kabupaten Garut dari Provinsi Jawa Barat sangat lambat. Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Menurutnya seluruh anggaran dari Provinsi sebesar Rp 396 miliar hingga kini sudah terserap sekira 60 persen.

Sementara untuk anggaran pembangunan GOR Ciateul sebesar Rp 16 miliar tentunya akan terserap pada waktunya. Pasalnya saat ini pembangunan GOR masih belum selesai.

“Kalau bangunannya sudah jadi anggarannya pasti akan dikeluarkan. Di sana kan ada dua GOR yang satu dari DAU yang satu dari provinsi. Nah yang dari provinsi belum diterima karena belum jadi,” katanya.

Menurut Bupati, pihaknya menargetkan pembangunan bisa diselesaikan pada bulan Desember. Jika masih belum selesai di akhir tahun, maka akan ada penambahan selama 50 hari.

“Tapi tentunya pengembang akan dikenakan denda lima persen. Saya optimis jika serapan anggaran akan terpenuhi tepat waktu,” ucapnya kepada wartawan di halaman Setda Garut, Selasa (18/10/2016).

Diberitakan sebelumnya, penyerapan anggaran yang berasal dari bantuan Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Garut dinilai lamban. Hal ini disesalkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lucky Lukmansyah Trenggana.

“Ya jelas, kami kecewa dengan lambat dan buruknya penyerapan anggaran dari Provinsi untuk Kabupaten Garut. Dan ini mengancam pada proyek-proyek pembangunan tak akan selesai pada waktunya, seperti Pembangunan RSUD dr. Slamet dan GOR Merdeka,” kata Lucky, Minggu (16/10/ 2016) lalu.

Dikatakannya, keterlambatan penyerapan anggaran tersebut akan berdampak negatif pada alokasi anggaran selanjutnya.

“Indikasinya sangat jelas betapa sulit ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan lagi anggaran. Belum tentu untuk tahun berikutnya Pemprov mengalokasikan lagi anggaran untuk kepentingan-kepentingan pembangunan infrastruktur untuk Garut.” jelasnya.

Salah satu contoh dari lambatnya penyerapan anggaran oleh Pemkab Garut, yakni pembangunan RSUD dr. Slamet Garut. Anggaran sebesar Rp 50 Miliar sampai Oktober ini baru terserap Rp 16 miliar. Sementara, pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Merdeka dari anggaran yang diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp 18 Miliar baru terserap Rp 1,8 miliar.

Dengan kasus seperti ini, tentunya harus ada evaluasi kembali terkait penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Garut. Ia pun mengaku heran dengan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

“Saya tidak tahu apakah pengelolaan keuangannya yang tidak baik atau ada faktor lain. Soalnya saya belum melakukan klarifikasi secara langsung,” ungkapnya.

Lucky pun tak habis pikir dengan kinerja DPRD Kabupaten Garut dalam menyikapi persoalan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

“Seharusnya kawan-kawan DPRD Garut mengkritisi kinerja Pemkab Garut sejak awal penyerapan anggaran. Di sisi lain Garut ini butuh anggaran besar, tapi anggaran sudah ada, malah tidak dipergunakan,” sesalnya.

Lucky menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Garut, pada anggaran tahun 2016 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 396 Miliar. Namun, dalam penyerapannya saja yang tidak maksimal dan mengalami keterlambatan. Padahal waktu untuk mengimplementasikan tinggal dua tiga bulan lagi.

“Kalau melihat dari ruang waktu penganggaran itu hanya tinggal 2 bulan lagi. Yang mana penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan APBD harus sudah selesai pada minggu pertama pada bulan Desember. Itu anggaran murni 2016,” tandasnya. (Farhan SN)***