Upaya Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir, Bupati Ajukan Anggaran Rp 260 Miliar

GARUT,(GE).- Pemkab Garut terus berupaya melakukan pembenahan di beberapa lokasi pascabanjir Cimanuk, beberapa waktu yang lalu. Proses rekontruksi dan rehabilitasi hingga saar ini terus dilakukan. Pemkab sendiuri mengakui sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk membangun sejumlah infrastruktur dan tempat tinggal bagi para pengungsi.

Seperti diketahui, sampai sekarang ada sejumlah pengungsi selama sudah bertahan di pengungsian selama tiga bulan. Sementara sebagian pengungsi sudah ditempatkan di Rusunawa Cilawu. Sementara sisanya ditempatkan di gedung-gedung milik pemerintah.

Untuk perbaikan sejumlah infrastruktur, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan anggaran dengan sebesar Rp 260. Sementara untuk rekontruksi dan rehabilitasi, Pemkab mengajukan anggaran sebesar Rp 42 miliar.

“Saat ini masih masa rekontruksi dan rehabilitasi. Kita sudah bertemu dengan BNPB untuk membicarakan anggaran 2017-2018. Saya berharap ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” jelasnya, Senin (29/1/2017).

Menurutnya, dana sebesar Rp 42 miliar yang berasal dari APBN tersebut akan disalurkan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisanggarung-Cimanuk. Dana tersebut akan digunakan untuk penahan bantaran sungai sepanjang 30 km.

“Pemasangan penahan bantaran sungai itu sebagai antisipasi jika kembali terjadi banjir bandang. Apalagi saat banjir bandang kemarin terdapat sejumlah penahan yang rusak,” katanya.

Selain rehabilitasi sejumlah infrastruktur, Bupati juga memerintahkan jajarannya untuk merekontruksi lingkungan.

“Alih fungsi di lahan milik perhutani juga harus mendapat perhatian. Jangan digunakan sebagai lahan sayuran oleh masyarakat,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Rehabilitasi Drainase Perkotaan, Kadis SDAP Garut : Dinas Terkait Harus Sadar Tupoksinya

PEMKAB, (GE).- Setiap memasuki musim penghujan, kondisi drainase di kawasan perkotaan kerap kali dituding sebagai biang timbulnya banjir. Pertanggungjawaban terkait rehabilitasi saluran drainase, khususnya di wilayah perkotaan saat ditenggarai masih terjadi saling “tuding” antar dinas terkait, misalnya Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), Dinas Bina Marga dan SDAP.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas (Kasid) Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kanupaten Garut, Uu Saefudin menegaskan, dinas terkait harus sadar terhadap tufoksi dan kewenangannya masing-masing.

“Misalnya untuk SDAP, sepanjang air yang mengalir tidak henti hentinya dan mengalir kesaluran irigasi meski dari saluran drainase saluran air tersebut merupakan kewenangan sebagai institusinya.” Tutur Uu, kepada “Tim GE,” Jumat (2/9/2016)

Dijelaskannya, sedikitnya ada 38 saluran irigasi tekhnis yang saat ini dikelola oleh SDAP Garut. Seluruh irigasi tersebut dimamfaatkan untuk lahan sawah warga. Dari ke 38 irigasi tekhnis tersebut 25 irigasi diantaranya sedang dalam kondisi perbaikan atau rehabilitasi.

“Ya, sebagian telah mengalami pendangkalan atau sedimentasi sehingga diperlukan pengerukan kembali.” Tukasnya. (Tim GE)***