Perda Utilitas Perumahan Siap Bikin Terobosan

DEWAN, (GE).- Panitia Khusus DPRD Garut tengah menggodog pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan. Sesuai rencana, Raperda ini akan segera disahkan September bulan depan.

“Dari 155 perumahan yang ada di Kabupaten Garut hanya ada 1 perumahan yang telah menyerahkan sarana prasarana utilitas perumahan ke Pemkab Garut. Berdasarkan informasi dari Distarkim Garut perumahan tersebut yakni perumahan Cempaka,” ungkap Irwandani, M.SI selaku Wakil Ketua Pansus, saat dihubungi di ruang kerjanya, Jum’at, (26/8/ 2016)

Menurutnya, sejumlah persoalan perumahan kerap mengemuka disebabkan selama ini tidak ada peraturan yang mengingat.“Persoalan tersebut mulai dari jalan umum, drainase, sarana sosial, ruang terbuka hijau, tempat pemakaman umum hingga pembuangan air limbah,” ucapnya.

Dalam raperda tersebut lanjut Irwandani, setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan diwajibkan menyediakan 30 persen luas lahan bagi sarana umum sesuai rencana berdasarkan dalam gambar saplen.

“Sekarang sudah ada aturannya dan raperda sedang digodog. Setiap pengembang wajib memelihara sarana prasana perumahan. Begitu juga Pemkab Garut harus turut memelihara sarana umum seperti jalan, masjid dan lainnya jika perumahan tersebut telah ditinggal oleh pengembang,” tambahnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Garut ini mengaku, pembahasan Raperda ini sangat penting untuk mendengar pendapat langsung dari para pengusaha seperti APSI, KADIN dan Pengurus Real Estate. Pendapat mereka sangat dibutuhkan karena mereka sebagai pelaku langsung.

“Sempat terjadi berbagai pertanyaan dari para pengusaha dalam rapat pansus tersebut. Siapa yang berhak membuat sertifikat tanah jika 40 persen luas tanah diserahkan ke Pemkab Garut,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Irwandani, lokasi pemakaman umum dan sarana sosial turut menjadi pembahasan alot diskusi. Perda yang dirumuskan ini merupakan jawaban dari persoalan perumahan selama ini” tuturnya,” (Syamsul)***

Tolak Draf Raperda SOTK, F PDIP DPRD Garut “Walk Out” dari Paripurna

DEWAN, (GE). – Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOTK) di lingkungan Pemkab. Garut, Jum’at (26/8/ 2016), tidak menghasilkan keputusan yang bulat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) DPRD Garut yang beranggotakan enam orang tersebut memilih meninggalkan ruang sidang (Walk Out) karena menolak draf rancangan perda SOTK tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

Menurut juru bicara fraksi PDIP, DPRD Garut, Agus Aceng, fraksi memilih walk out, karena dalam perubahan SOTK yang dituangkan dalam raperda tersebut Bupati tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang di dalamnya harus mengedepankan perampingan.

“Kami menganggap ini tidak lagi memperhatikan kepentingan publik. Jika demikian, kami memilih untuk tidak mengikuti proses pembahasan raperda ini,” kata Agus di hadapan peserta Rapat Paripuna.

Aksi walk out ini F-PDIP ini dibenarkan oleh Sekda Garut Iman Alirahman. “Benar tadi Fraksi PDIP memang Walk Out. Dan kami tetap harus menghormati sikap politik yang mereka ambil. Tapi karena memang yang lain semuanya menyetujui, maka perda perubahan SOTK ini akhirnya disepakati untuk ditetapkan,” ujar Iman, usai paripurna, Jum’at sore.

Iman menjelaskan, telah terjadi beberapa perubahan dalam SOTK yang baru. “Ada lembaga yang dihapus, seperti Dinas Kehutanan, BP4K, Peternakan, disamping penggabungan maupun adanya dinas baru, yakni Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, misalnya,” imbuhnya.

Pasca penetapan Raperda tersebut, kata Iman, dalam waktu dekat akan segera diisi personalia pejabatnya. “Kami akan segera bicarakan dengan Pak Bupati, untuk secepatnya mengisi jabatan SOTK baru ini, untuk kepentingan penyusunan APBD 2017 yang juga harus segera selesai,” pungkas Iman. (Slamet Timur)***

Dituding “Kuuleun, Anggota DPRD Garut Siap Buktikan Karya

DPRD, (GE).- Satu minggu belakangan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut ramai diperbincangkan warga. Pemicunya adalah kritikan sejumlah aktivis yang menuding DPRD Garut “Kuuleun” yang dimuat di sejumlah media massa.

Menanggapi kritikan terkait buruknya kinerja DPRD Kabupaten Garut dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif oleh sejumlah elemen masyarakat diterima anggota dewan. Meski begitu DPRD mengaku sudah bekerja semaksimal mungkin.

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Deden Sopian, menyebut jika saat ini DPRD tengah merumuskan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari inisiatif anggota dewan. Pihaknya menerima semua kritikan yang ada dan akan melakukan evaluasi.

“Terima kasih atas semua masukannya. Adanya tekanan dari masyarakat akan mengubah kinerja kami untuk terus meningkatkan,” ucap Deden saat dihubungi, Kamis (28/7/2016).

Deden menjelaskan, tiga Raperda inisiatif yang saat ini tengah dibahas yakni Raperda perlindungan lingkungan hidup, corporate social responsibility (CSR), dan perlindungan buruh. Dalam waktu dekat, sejumlah Raperda itu akan ditetapkan menjadi Perda.

“Diharapkan dua bulan ke depan sudah bisa selesai (pembahasan Raperda). Ketiga Raperda ini bukan alibi dari kami untuk menjawab berbagai kritikan. Tapi kami perlihatkan kinerja dari dewan,” ujar anggota Fraksi Golkar itu.

Selain akan mengesahkan tiga Raperda itu, dewan juga akan membahas Raperda pembuatan susunan organisasi tata kerja (SOTK) serta perlindungan perempuan dan anak yang diajukan pemerintah. Semua Raperda itu diharap Deden bisa menjawab keraguan berbagai pihak. (Farhan SN)***