Penolakan Kedatangan Ust. Bachtiar Natsir ke Garut, Penjagaan Keamanan Ditingkatkan

GARUT (GE).- Kisruh penolakan kedatangan Ust. Bachtiar Natsir ke Garut terus bergulir. Saling hujat di media sosial pun sedang menjadi sorotan.

Akibatnya, kondusivitas keamanan di Garut tensinya makin memanas. Guna menghindari bentrokan massa dan kejadian yang tidak diinginkan, sejumlah anggota Polisi di siagakan di sejumlah objek vital kerumunan massa.

Sejak pagi hari, panitia penyelenggara mendatangi kantor Majlis untuk mengklarifikasi penyelenggaraan kegiatan. Namun kata sepakat tak kunjung ditemukan. Langkah yang sama, kemarin PCNU telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut.

Sejumlah aparat kepolisian pun terlihat berjaga di Bundaran Simpang Lima, tak jauh dari kantor MUI. Belum ada titik temu terkait penolakan Ustaz Bachtiar Nasir untuk berdakwah di Masjid Agung Garut pada Sabtu (11/11/2017).

Tokoh ulama Garut yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Bayyinah, KH Cecep Abdul Halim sangat menyesalkan dengan munculnya surat penolakan dari PCNU Garut tersebut. Menurutnya, Ustaz Bachtiar Nasir merupakan tokoh ulama garis lurus dan tak seperti tudingan PCNU Garut yang menyebut sebagai tokoh radikalisme.

“Kedatangan (Ustaz Bachtiar Nasir) ke Garut itu bukan untuk pertama kali. Tapi sudah beberapa kali untuk berceramah. Dulu juga pernah bersama saya waktu kuliah subuh. Materinya juga menyejukan,” ucap Cecep saat ditemui di Pesantren Al Bayyinah, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Selasa (7/11/2017).

Cecep juga mengenal sosok Bachtiar Nasir sebagai pengurus MUI pusat dan pengurus Muhammadiyah. Ia membantah jika Bachtiar Nasir menjadi sosok yang mendukung radikalisme.

“Ceramahnya juga tak menyakitkan golongan lain. Saya hanya ingin menyampaikan, masalah (penolakan) ini sangat tidak pantas. Apalagi sesama muslim itu saudara,” katanya.

Berdasarkan pantauan “GE” sejumlah aparat keamanan disiagakan. Bahkan kerumunan sejumlah tokoh agama terus berdatangan ke kantor MUI. Aparat kepolisian dari Polda Jabar pun sudah mulai didatangkan namun dalam skala kecil. (Farhan SN)***

Pengangkatan Plt Disdik tidak Sesuai dengan Ajuan ke DPRD

GARUT (GE).- Penetapan Djajat Darajat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, masih menjadi kontroversi. Pasalnya, saat ini Djajat memegang jabatan yang cukup berat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut. Selain itu, ternyata pengajuan nama Plt Disdik dinilai diputuskan tidak sesuai dengan ajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut.

“Waktu itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sempat mengutarakan akan mengangkat Plt Kadisdik dari Asda. Sedangkan Sekretarisnya dari orang internal Disdik. Tapi pada kenyataannya Plt malah diberikan kepada Djajat,” ujar Wakil Ketua Komisi A, Yuda Fuja Turnawan, saat ditemui di runga kerjanya, Jumat (3/10/17).

Yuda menilai, tugas Djajat sebagai Kadis DPMD sudah sangat berat. Pasalnya ia harus melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan ke tiap desa.

Sedangkan, kata Yuda, jumlah desa di Garut mencapai 424 desa. Ditambah lagi rentang geografis yang berjauhan akan menambah kesulitan Djajat untuk memangku dua jabatan di dinas yang besar secara bersamaan.

“Saya khawatir penetapan Djajat sebagai Plt Disdik malah menurunkan capaian kinerja di dua dinas tersebut. Pasalnya tidak akan mudah mengendalikan dua dinas bersar dalam waktu bersamaan,” akunya.

Yuda menambahkan, idealnya jabatan Plt Disdik dipegang oleh Asisten Daerah (Asda). Pasalnya Asda memiliki fungsi sebagai koordinasi. Selain itu, Asda juga pekerjaannya tidak terlalu berat. Jadi untuk menghendel urusan kedinasan akan memiliki waktu yang leluasa.

Yuda membeberkan, formasi yang diusulkan ke DPRD waktu itu adalah, jabatan Plt Kadisdik oleh Asda III, Asep Sulaeman Faruk, sementara untuk Sekretarisnya Yuda Imam Pribadi dan Solih. Ajuan nama-nama tersebut tentunya sudah sesuai kapasitasnya. Namun pada kenyataannya malah Djajat yang dikukuhkan.

“Waktu itu dalam rapat BKD mengusulkan Asda III, Asep Sulaeman Faruq yang akan menjabat Plt Disdik. Tapi kemarin pas penetapan malah orang lain,” kata Yuda.

Yuda menandaskan, jabatan Kadisdik tidak bisa dispekulasikan pasalnya menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Kalau pucuk pimpinannya salah arah, kualitas pendidikan di Garut yang menjadi taruhannya.

Yuda mencontohkan, jangankan diurus oleh orang yang belum pernah berkecimpung dalam pendidikan dulu saja waktu dikendalikan oleh Mahmud banyak program pendidikan yang tidak mengakomodir kepentingan publik. Apalagi, lanjut Yuda, kalau orang yang mengendalikannya sama sekali tak mengerti pendidikan mau dijadikan apa pendidikan di Garut?

“Saya berpikir Jobdes Djajat terlalu berat. Saya khawatir kinerja di dua dinas yang dikendalikannya malah menurun,” pungkasnya.

ASN Terlibat Politik Praktis, Sanksi Pemecatan Siap Menanti

GARUT (GE).- Sanksi pemecatan bisa dijatuhkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ikut terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2018 yang akan datang. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut tidak akan main-main dalam penerapan sanksi bagi ASN yang terlibat mendukung salah satu calon.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak mengintervensi pemilih maupun terlibat politik praktis. ASN harus bisa menjaga netralitas. Para camat sebagai ujung tombak, juga harus membantu pengawasan.

“ASN itu sangat strategis karena di Garut ada 13 ribu. Bisa mempengaruhi sebagai birokrat. Namun dalam Undang-undang Pemilu dan ASN sudah disebutkan jika harus menjaga netralitas,” pesannya di Hotel Sampireun, Kecamatan Samarang, Kamis (26/10/2017).

Lebih jauh ditegaskannya, apabila ada ASN yang terlibat politik praktis, pihaknya tak segan untuk memberikan sanksi sedang maupun berat. Tidak ada snaksi ringan bagi ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

“Sanksi bisa sedang maupun berat. Mulai dari penundaan kenaikan gaji berkalanya, penurunan pangkat, bahkan bisa juga pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi berhati-hatilah ASN agr tidak coba-coba mengintervensi pemilih maupun terlibat politik praktis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, mengatakan sebanyak 13 ribu ASN tersebar di setiap kecamatan. Pihaknya pun perlu meminta para camat agar membantu pengawasan.

“Camat merupakan pembina kewilayahan. Makanya camat kami undang karena mewakili para ASN yang ada di daerah. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi dengan PGRI dan para guru,” ujar Heri.

Pihaknya pun berharap setiap ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Heri juga berharap ASN bisa lebih netral dalam menghadapi Pilkada 2018. (Farhan SN)***

Longsoran Tanah Timbun Jalur Garut Selatan, Pengguna Jalan Diimbau Berhati-hati

GARUT (GE).- Guyuran hujan sejak siang tadi, Kamis (26/10/17), mengakibatkan sejumlah jalan di Garut Selatan tertimbun longsor. Selain longsor ada juga jembatan yang amblas akibat guyuran air hujan.

Tititk longsoran tanah menutup jalur provinsi di Kampung Gunung Wayang, Desa Depok. Longsor yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB ini menutupi badan jalan provinsi akan tetapi skalanya tidak terlalu besar. Selain itu, longsoran pun terjadi di Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang. Tak hanya itu, sebuah jembatan nyaris ambrol diguyur hujan di kawasan Kecamatan Cihurip.

Kasubag Humas Polres Garut, Ajun Komisaris Ridwan Tampubolon, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian longsor di Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang. Material longsoran menutup badan jalan desa sepanjang kurang lebih 10 meter sehingga sempat mengganggu kelancaran aktifitas warga.

“Dampaknya tidak terlalu besar karena yang tertutup jalan desa, bukannya jalan provinsi yang banyak dilintasi kendaraan,” ujar Ridwan.

Dikatakannya, warga setempat langsung bahu membahu membersihkan material longsoran dari badan jalan sehingga kini jalan tersebut sudah kembali bisa dilalui.

Menurut Ridwan, pada hari yang sama, longsor juga terjadi di kawasan Kecamatan pakenjeng, tepatnya di Kampung Gunung Wayang, Desa Depok. Longsor yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB ini menutupi badan jalan provinsi akan tetapi skalanya tidak terlalu besar.

Selain itu, satu jembatan di kawasan Kecamatan Cihurip nyaris ambrol setelah seharian diguyur hujan. Warga setempat harus ekstra hati-hati saat melewati jembatan tersebut.

“Bersama unsur Muspika dan aparat pemerintahan desa, warga setempat juga langsung berupaya menyingkirkan material longsoran dari badan jalan. Sama halnya dengan longsor yang terjadi di wilayah Bungbulang, di Pakenjeng juga tak sampai menimbulkan korban jiwa,” ucap Ridwan.

Ridwan mengimbau kepda warga dan para pengguna jalan yang melintas di kawasan selatan Garut lebih meningkatkan kewaspadaan. Hal ini dikarenakan sepanjang jalan di kawasan selatan rawan terjkadi bencana longsor, apalagi pada saat musim hujan seperti sekarang ini.(Farhan SN)***

Air dari PDAM Tirta Intan Berhenti Mengalir, Warga Empat Kecamatan Kalangkabut

GARUT (GE).- Sejak enam bulan ke belakang, aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Inta kerap mengalami hambatan. Bahkan ke beberapa lokasi air tidak mengalir dalam beberapa hari. Bahkan kalau pun mengalir volumenya sangat kecil.

“kalau musim kemarau saya maklum. Tapi ini musim penghujan. Ko alirannya sangat kecil. Bahkan kalau pagi hari sampai siang tidak ada sama sekali,” ujar Rini Kartini (26), warga Perum Mandala Sudirman, Kelurahan Sukamantri, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (26/10/17).

Ia mengaku sudah bosan dengan pelayanan yang buruk oleh PDAM Garut. Padahal, menurutnya tiap bulan ia harus membayar tepat waktu. Kalau pun terlambat pasti dikenakan denda.

Tapi, kata Rini, ketaatannya dalam membayar iuran tidak diimbangi oleh pelayanan yang prima. Bahkan tanpa ada rasa malu semakin hari pelayanan PDAM di Garut semakin buruk.

“Anehnya tidak ada pengawasan terhadap kinerja PDAM Tirta Intan ini. Kalau begini terus malah masyarakat yang rugi,” katanya.

Ia berharap, Bupati Garut sebagai orang yang berwenang dalam roda pemerintahan memberikan teguran terhadap PDAM Tirta Intan yang telah merugikan banyak orang. Jangan sampai warga kehilangan pegangan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Warga lainnya di Perum Intan Regency, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut Ami (31), mengaku sudah pegal-pegal badan karena tiap hari harus mengangkut air. Padahal tiap bulan ia harus membayar uang tagihan dari PDAM Tirta Intan.

“Sudah cape pa, saya tiap hari ngangkut-ngangkut air terus. Bahkan untuk minum dan mandi saya harus beli air galon,” akunya.

Ia berharap PDAM Tirta Intan bisa memberikan konvensasi pembayaran atas ketidaknyamanan pelayanan yang selama ini diberikan. Bahkan kalau bisa, selama airnya tidak normal seluruh pembayaran digratiskan.

“jadi selama ini kami bayar apa. Airnya juga ga ngalir. Ada ngalir kecil harus diangkut-angkut,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan “GE” aliran air dari PDAM Tirta Intan berhenti mengalir pada waktu-waktu krusial di empat kecamatan di Kabupaten. Empat kecamatan tersebut adalah Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan. (Farhan SN)***

Keputusan Sengketa Mata Air di Garut Harus Menunggu Satu Minggu

GARUT (GE).- Sengketa mata air di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat masih belum ditemukan solusinya. Warga tetap mendesak agar operasional perusahaan PT. Tirta Leles ditutup. Pasalnya, jika musim kemarau datang, warga di dua kecamatan kerap dilanda kekeringan.

Untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan, meninjau lokasi mata air secara langsung. Didampingi pasukan keamanan super ketat, bupati beserta rombongan bertolak ke lokasi mata air yang terletak di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Garut.

Dalam penilaiannnya, Rudy Gunawan mengatakan tidak ada warga yang kekurangan air. Ia mengatakan air masih mengalir ke irigasi dan dimanfaatkan oleh warga sekitar.

“Kalau saya lihat tadi ga ada yang kesulitan air. Malah airnya mengalir deras,” ujar Rudy kepada “Wartawan”, Kamis (19/10/17).

Rudy pun menyangkal jika ada sumber mata air milik Kepala Dinas PUPR, Uu Saepudin yang dijual ke PT. Changsin Reksa Jaya. Namun meski begitu, ia akan terus mengkaji persoalan ini. Ia berjanji dalam waktu satu minggu keputusannya sudah keluar.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Leles-Kadungora, Lukman, mengaku tersinggung dengan pernyataan Rudy Gunawan. Pasalnya, peninjauan yang dilakukan Rudy sesaat setelah hujan lebat turun. Padahal dua hari ke belakang irigasi yang mengalir ke lahan pertanian dan kolam milik warga kondisinya kering.

“Coba bupati datangnya sebelum hujan deras, kondisi irigasi pasti kering. Jelas ini akal-akalan biar kelihatan airnya normal. Jadi Kunjungannya dilakukan setelah hujan deras,” tuding Lukman.

Menurutnya, warga sudah sepakat agar perusahaan pengolahan air itu harus ditutup. Pihaknya pun akan memberikan berkas dokumen yang lengkap untuk dikaji Bupati.

“Pokoknya warga sudah sepakat agar perusahaan air itu ditutup. Nanti kita akan serahkan bukti komplitnya. Kalau Pemkab Garut masih keras pada pendiriannya berarti telah ada main mata dengan pengusaha,” pungkasnya. (Farhan SN)***

APBD Perubahan 2017 Kabupaten Garut Mengalir ke Instansi Vertikal

GARUT (GE).- Porsi anggaran perubahan di Pemkab Garut untuk tahun anggaran 2017 mengundang kontroversi. Kenapa tidak, berbagai anggaran untuk kepentingan publik malah malah dipangkas sementara dana bantuan untuk instansi vertikal malah dicantumkan.

“Saya heran dengan arah kebijakan Pemkab Garut. Kenapa anggaran publik yang dipangkas. Sedangkan anggaran yang belum jelas kepentingannya malah dicantumkan,” ujar Sekjen Garut Governance Watch, Yuda Ferdinal, Senin (16/10/17).

Yuda merinci dalam APBD perubahan TA 2017 ada mata anggaran untuk publik yang dipangkas. Ia mencontohkan dana Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Sementara anggaran bantuan vertikal malah dimasukkan. Padahal urgensi anggaran itu tidak terlalu dibutuhkan.

“Saya heran dana vertikal yang diutamakan Pemkab Garut. Saya lihat dalam ba tuan dana vertikal itu ada yang masuk ke Polres Garut sebesar Rp 400 juta. Bahkan ada juga yang masuk ke instansi vertikal lainnya,” ungkap Yuda.

Padahal, lanjut Yuda, kondisi keuangan TA 2017 di Pemkab Garut sedang morat marit. Bahkan menurutnya berbagai vasilitas publik seperti sekolah dan jalan masih banyak yang rusak.

“Harusnya Pemkab Garut membuat skala prioritas. Jangan sampai kebutuhan yang utama malah diabaikan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi A yang juga Badan Anggaran DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan mengatakan, keberpihakan anggaran perubahan itu tidak mempresentasikan kebutuhan masyarakat. Menurutnya porsi anggaran Pemkab Garut masih berkutat pada kepentingan birokasi dan organisasi vertikal.

Yudha mencontohkan masih banyak saluran irigasi yang perlu diperbaiki serta sekolah rusak yang tidak layak huni yang belum tersentuh oleh APBD. Padahal menurut amanat  Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 menyatakan capaian manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Salah satu contoh, kata Yuda, bangunan SDN Godog 4 yang terletak di kampung campaka desa Godog Kecamatan Karangpawitan yang rusak berat malah belum tersentuh pembangunan.

“Saya miris anggaran perubahan ini kurang berpihak pada masyarakat. Masih seputaran kepentingan birokrasi dan instansi vertikal. Padahal, khusus untuk instansi vertikal sudah memiliki anggaran tersendiri dari negara juga,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Indikasi Gerindra Usung Rudy Gunawan Menguat

GARUT (GE).- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Mendatangi kantor KPUD Garut Guna mendaftarkan diri sebagai Partai Peserta Pemilu 2019. Dipimpin langsung Ketua DPC Gerindra Kabupaten Garut Enan dan jajaran pengurus serta anggota Dewan Fraksi Gerindra. Namun anehnya, pada proses pendaftaran partai ini, Bupati Garut, Rudi Gunawan turut hadir mendampingi kader lainnya.

Usai menyerahkan berkas ke KPUD, Ketua DPC Gerindra Garut, Enan mengatakan DPC Gerindra Garut sengaja datang ke KPUD untuk menyerahkan berkas kepartaian yang merupakan syarat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019. Menurutnya, semua berkas kepartaian telah selesai dan diberikan kepada KPU Garut.

“Kami bersyukur hasil kerja dua minggu, akhirnya berkas ini sudah bisa di serahkan ke KPUD” ujar Enan, Sabtu (14/10/17).

Saat disinggung kehadiran Rudy Gunawan dalam penyerahan berkas kepartaian tersebut, Enan menjawab, kehadirannya hanya sebatas kader partai. Pasalnya, kata Enan, saat ini Rudy Gunawan tercatat sebagai Dewan Pembina Pusat (DPP) Gerindra.

“Sampai saat ini belum ada rekom dari Partai Gerindra terkait pencalonan Bupati pada Pilkada 2018. Kehadiran Bupati karena ia merupakan kader partai. Makanya ia ikut daftar ke KPU,” ungkapnya.

Sementara itu, Rudy Gunawan mengaku kehadirannya dalam penyerahan berkas kepartaian untuk mengapresiasi soliditas Partai Gerindra di Garut. Menurutnya, Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Enan berjalan dengan baik.

“Saya ke KPU bersama pengurus Partai Gerindra hanya sebatas dukungan saja. Belum tentu saya yang diusung Gerindra. Saya kan pengurus Partai Gerindra juga,” katanya.

Penyerahan berkas dari Partai Gerindra diterima langsung Ketua KPU Garut, Hilwan Fanaqi. Sampai berita ini diturunkan, data yang diterima dari KPU Garut telah tujuh partai yang telah menyerahkan berkas kepartaian. (Fauziani)***

Bencana Mengintai Keselamatan Warga Garut

GARUT,(GE).- Musim hujan yang kini mulai mengguyur wilayah Kabupaten Garut patut disambut suka cita karena bisa mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kemarau. Namun di sisi lain, musim hujan juga patut diwaspadai mengingat tingginya potensi bencana alam.

Apalagi di wilayah Kabupaten Garut sendiri tak sedikit daerah yang masuk kategori rawan bencana alam seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, serta bencana lain yang bisa dipicu guyuran hujan. Hal ini menjadi perhatian Pemkab Garut sehigga semua kalangan diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

“Tibanya musim hujan memang menjadi ancaman tersendiri bagi Kabupaten Garut. Terlebih Kabupaten Garut sendiri selama ini termasuk dalam wilayah dengan kategori ancaman bencana terbanyak kedua secara nasional,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (9/10/2017).

Dikatakan Rudy, di Kabupaten Garut terdapat 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana. Hal ini harus disikapi secara serius oleh berbagai pihak agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tak diharapkan.

Rudy mengungkapkan, 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana itu tersebar mulai dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Namun paling banyak terdapat di wilayah selatan Garut, di antaranya Cihurip, Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy, Pameungpeuk, Cikelet, Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Talegong, dan Cisewu.

Untuk mengantisifasi hal tersebut, tutur Rudy, Pemkab Garut telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerapkan mitigasi bencana di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

Namun Rudy mengakui penerapan mitigasi bencana ini tentunya tidak akan berhasil jika tak mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Dengan adanya mitigasi bencana serta kesigapan dari semua pihak, termasuk masyarakat di sekitar zona bencana, hal itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan.

“Secara teknisnya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan semua unsur. Salah satu hal yang akan kita bahas adalah terkait untuk mengimplentasikan zona mana saja yang akan menjadi prioritas,” katanya.

Untuk menanggulangi bencana alam, tuturnya, terutama saat memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar RP 5 miliar dari pos biaya tak terduga (BTT). Sebenarnya anggaran yang disipakan totalnya mencapai Rp 8 miliar akan tetapi saat ini yang Rp 3 miliar sudah digunakan.

Menurut Rudy, selain menyiapkan anggaran, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah alat berat di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi longsor, terutama di wilayah selatan. Ini juga salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana longsor yang setiap saat bisa terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur.

“Sampai saat ini ada tiga unit alat berat yang sudah disebar dan siap digunakan setiap saat apabila terjadi longsor. Alat berat tersebut kami tempatkan di kawasan Singajaya/Cihurip, di Pameungpeuk, dan di Cisompet,” ucap Rudy.

Namun demikian Rudy tetap mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan karena setiap saat bencana bisa saja terjadi. Apalagi saat ini intensitas hujan mulai tinggi melanda kawasan Garut.

Rudy pun mengingatkan warga untuk secepatnya berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat apabila terjadi sesuatu atau mengetahui adanya potensi bencana. Hal ini bertujuan untuk langkah penanganan yang lebih cepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atau materi jika bencana benar-benar terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dadi Djakaria, menuturkan pihaknya terus bersiaga memasuki datangnya musim hujan seperti sekarang ini. Apalagi saat ini cuaca cukup ekstrim akibat curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan potensi bencana yang kian tinggi.

“Kami terus bersiaga, termasuk menerima informasi adanya bencana dari masyarakat agar segera bisa ditindaklanjuti,” tutur Dadi.

Di sisi lain, Dadi mengakui pihaknya selama ini cukup kesulitan untuk mewujudkan respon cepat tanggap seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di lapangan.

Dadi menyampaikan, saat ini jumlah PNS atau ASN di lingkup BPBD Garut hanya 28 orang dan sisanya dibantu non PNS. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri karena tidak semuanya bisa disiagakan di seluruh titik bencana. Apalagi jumlah titik bencana di garut yang begitu banyak.

Lebih jauh diungkapkannya, hingga tahun lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari total 494 kabupaten dan kota se-Indonesia, tiga wilayah di Jawa Barat memiliki ancaman bencana paling tinggi. Sedangkan Kabupaten Garut berada di posisi pertama, disusul Sukabumi dan Tasikmalaya.(Farhan SN)***

Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haornas, Wabup Dukung Langkah Hukum Kejari Garut

GARUT, (GE).- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menanggapi serius permasalahan kegiatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) yang terindikasi korupsi agar segera ditindak secara hukum. Namun sebelum itu, dirinya memastikan akan memanggil Kadispora, Kuswendi untuk dimintai keterangan.

“Tentunya jika memang terbukti ada kesalahan apalagi tindak pidana korupsi kita dukung untuk diproses. Namun saya ingin tahu dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17) di Pendopo Garut.

Ia melanjutkan, transfaransi dalam hal anggaran tentunya sangatlah penting. Semua anggara yang digunakan tentunya harus diketahui publik. Apalagi memungut anggaran dari publik untuk uang pendaftarannya.

“Memang Haornas itu sudah ada anggarannya dalam APBD. Namun jika memang kurang penyelenggara boleh memungut uang pendaftara,” ungkap Helmi.

Helmi menandaskan yang penting pihak penyelenggara jangan mencoba bermain-main dengan anggaran. Dirinya berjanji akan meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan anggara Haornas.

Helmi mengaku sempat menerima laporan kalau penyelenggaraan Haornas memungut kepada peserta. Namun untuk kegiatan seperti ini tentunya tak melanggar. Asalkan dimusyawarahkan. Namun dirinya pun sedikit heran masalahnya alokasi dalam APBD untuk penyelenggaraan Haornas itu sudah besar. Belum lagi ada dukungan dari beberapa pperusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kira anggaran Rp 100 juta sudah besar untuk kegiatan internal ASN Pemkab Garut yang hanya diselenggarakan selama dua hari. Belum lagi ada bantuan CSR dari perusahaan,” katanya.

Terkait persoalan ini yang dalam waktu dekat akan segera ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ia mendukung langkah itu. Menurutnya, jika memang ada tindakan pidana korupsi ia mendukung langkah Kejari. Tujuannya tak lain agar terwujud pemerintahan yang terbebas dari tindak korupsi. (Useu G Ramdani)***