Banyak Guru PNS Pensiun, Bupati Garut: “Kita Usulkan 1200 Honorer untuk Diangkat PNS”

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah yang berada di pelosok masih kekurangan guru. Kekurangan tenaga pengajar ini ditenggarai dari honorer maupun pegawai negeri sipil (PNS).

“Ya, terutama di pelosok Garut paling banyak kekurangan guru saat ini ditingkat SD dan SMP,” kata Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Rabu.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Garut memiliki daerah yang cukup luas dengan jumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang cukup banyak tersebar di 42 kecamatan. Untuk jumlah rilnya belum dapat diketahui. Namun berdasarkan laporan sementara total kekurangannya sekitar 6 ribuan guru.

“Angka kekurangan itu berdasarkan perhitungan karena banyaknya guru berstatus PNS yang memasuki masa pensiun dan larangan pengangkatan guru honorer,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengusulkan pengangatan guru honorer menjadi PNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan-RB) sebanyak 1.200 orang.

“Sesuai kemampuan, maka kita mengusulkan pengangkatan guru honorer sebanyak 1.200 orang ke Kemenpan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Ade Manadin, menyebutkan, berdasarkan perhitungan kebutuhan guru di tingkat SD ada sekitar 1.970 guru PNS dan honorer.

Menuruutnya, kurangnya guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah di Garut itu karena terhambat oleh sejumlah aturan. Misalnya, pemerintah melarang mengangkat tenaga guru honorer sesuai dengan PP 46.

“Kalau pemerintah mengangkat guru honorer menjadi CPNS Guru SD maka akan memenuhi standar pelayanan,” tukasnya. (ER)***

Mobdin PNS Dicat Korpri Trending di Medsos, Bagaimana Pendapat Anda?

AKUN facebook milik Syafei Atmodiwiryo mendadak trending setelah dirinya memposting sebuah mobil yang dicat dengan logo Korpri. Dalam keterangannya ia menuliskan “Setujukah anda bila mobil2 dinas milik Pemerintah semua dicat spt ini (lambang KORPRI)? Spy pemakainya malu membawa mobdinnya ke mall dll. Termasuk Mercy, Camry dllnya dicat dgn lambang KORPRI ini …. (Copas kiriman teman via WA)”.

Foto ini ia upload pada 24 Mei 2017. Hanya dalam beberapa hari saja, sebanyak 4,3 ribu pengguna facebook lainnya telah memberikan tanda jempol. Selain itu, sebanyak 11,4 ribu lebih pengguna facebook telah membagikan status ini. Bahkan, 1,8 ribu pengguna facebook lainnya telah berkomentar dan menyampaikan pandangan persetujuannya untuk gagasan mobil dinas PNS dicat dengan lambang Korpri. (Farhan SN)***

Sejumlah Honorer Segera Diangkat jadi PNS, Bupati: Kita Mengajukan 600 Orang

GARUT, (GE),- Kabar gembira untuk para guru honorer yang mendambakan jadi seorang PNS. Menurut Bupati Garut, Rudy Gunawan, sedikitnya 600 orang honorer di Kabupaten Garut segera diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai keputusan dari pemerintah pusat.

“Kita mengajukan 600 orang honorer untuk diangkat. Data tersebut merupakan para honorer yang lolos disetujui pemerintah pusat,” katanya, tandasnya, Senin (8/5/17).

Bupati mengatakan, jumlah tenaga honorer yang diajukannya itu merupakan janji politiknya pada kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Garut.

“Yang kita tingkatkan menjadi CPNS itu adalah janji politik saya saat kampanye,” tukasnya.

Dijelaskannya, 600 honorer yang akan diangkat menjadi CPNS Pemkab Garut itu terdiri dari kalangan guru, tenaga kesehatan dan tekhnis. Data seluruh tenaga honorer yang tercatat Pemkab Garut, kata dia, sebanyak empat ribuan orang yang diupayakan dapat diangkat menjadi PNS.

“Saya yakin mereka semua bisa terangkat,” tandasnya. (ER)***

Editor: Kang Cep.

Bupati Ingatkan Para PNS, Perilaku Koruptif Rugikan Negara dan Diri Sendiri

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengingatkan agar dalam menjalankan APBD para PNS di lingkungan Pemkab Garut  tidak mengambil keputusan yang koruptif. Sebab, selain merugian negara, korupsi juga merugikan diri sendiri.

Demikian disampaikan Rudy Gunawan di hadapan peserta upacara yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Garut, di lapang Setda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (17/3/17).

“Perilaku koruptif ini sangat besar dampaknya. Bukan hanya negara yang akan dirugikan tapi juga pelakunya,” tandasnya.

Usai memimpin upacara, Rudy juga melantik dan pengambilan sumpah 59 pejabat struktural Pemkab Garut. Ia mengingatkan, perpindahan PNS dalam suatu lingkungan tugas adalah sebuah keniscayaan.

“Sebagai kepala daerah, kapanpun bisa melantik dan memutasikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kecuali jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk itu, saya akan terus memantau kinerja pejabatnya dalam upaya memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat,” tandas Rudy.

Dijelaskannya, dalam menunaikan tugasnya, para PNS senantiasa dituntut untuk tidak lepas dari aturan. Termasuk hal disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Adapun pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut, di antaranya Titan Pancawati. Ia dipromosikan menjadi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Garut menggantikan Ahmad Sofari yang memasuki masa pensiun.

Jabatan lainnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini diduduki Rika Gustiana. Sedangkan pejabat eselon IV yang dilantik umumnya menduduki jabatan baru di kantor kecamatan. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Kini Seragam PNS dan TKK Dibedakan, Sekda: Bagi TKK yang Berkinerja Baik Akan Diberikan Tambahan Penghasilan

GARUT, (GE).- Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai, Pemkab Garut mengeluarkan aturan terkait seragam tenaga kerja kontrak (TKK) dan pegawai negeri sipil (PNS).

Untuk para TKK diharuskan mengenakan pakaian putih. Aturan ini diterapkan karena banyaknya pegawai Pemkab yang tertangkap di luar kantor saat jam kerja. Konon, kebanyakan yang berkeliaran di luar kantor saat jam kerja itu ditenggarai pegawai berstaus  TKK.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (13/3/17). Menurutnya, perbedaan penggunaan pakaian tersebut sudah diberlakukan Pemprov Jabar. Dari hasil evaluasi, sering terjadi ketidakadilan antara PNS dan TKK.

“Ternyata yang kerjanya berat itu TKK. Tapi karena pakaiannya seperti PNS dianggap yang benar kerja itu PNS. Padahal yang kerja TKK,” tegas Iman Alirahman.

Dijelaskannya, dari sisi penegakan disiplin,  agak bias dalam memberi tindakan. Pasalnya, dengan pakaian yang sama dengan PNS, sepintas sulit dibedakan. Jika melakukan pelanggaran, tak bisa menerapkan sanksi sesuai PP Nomor 53 tahun 2010.

“Ya, kami sering ditanya pembinaan pegawai oleh dewan. Padahal yang melanggarnya itu TKK. Kami coba perbarui tentang sistem penggunaan pakaian dinas ini,” tandasnya.

Meski begitu, Iman mengaku tak mendiskriminasi hak yang dimiliki para TKK. Hanya ketentuan bekerja saja yang dibedakan agar sesuai dengan kiprahnya.

“Hari Senin sampai Rabu saja yang beda. Kalau hari Kamis dan Jumat sama dengan PNS pakaiannya. Untuk yang tataran teknis juga kami minta disesuaikan,” jelasnya.

Perbedaan pakaian, lanjut Iman, juga didasari atas operasi tangkap tangan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa waktu lalu. Apalagi TKK di dinas tersebut memiliki peran cukup penting.

“Kalau ada TKK yang kinerjanya baik akan kami beri tambahan penghasilan. Sekarang sedang pembahasan,” pungkasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

BREAKING NEWS ! Dijanjikan Jabatan Pengawas Dikmen, PNS di Garut Malah Tertipu

POLRES, (GE).- Nasib nahas menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Malangbong. Diiming-imingi jabatan sebagai pengawas pada Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Garut dirinya malah tertipu.

Kabag Humas Polres Garut, AKP. Ridwan Tampubolon mengatan korban bernama Dadang Komarudin melaporkan kasus penipuan yang dilakukan terlapor SAP pada Selasa (16/8/2016). SAP dilaporkan atas penipuan terhadap Dadang dengan modus bisa menempatkan sebagai pengawas pada bidang Dikmen.

Untuk memuluskan aksi penipuannya SAP meminta uang dengan jumlah Rp 8 juta. Tanpa rasa curiga Dadang pun menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terlapor.

“Kejadiannya sejak 18 Desember 2015 lalu. Namun korban baru melapor kemarin,” kata Ridwan, Rabu (17/8/2016).

Masih menurut Ridwan, korban tercatat sebagai warga Kampung Kebonjeruk, Desa Sukaratu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kasus ini, kata Ridwan, masih ditangani jajaran Polsek Malangbong. Kerugian korban Rp 8 juta. Farhan SN***

Kebiasaan, Usai Cuti Lebaran Masih Saja Ada Oknum PNS Terlambat Ngantor

PEMKAB, (GE).- Memasuki hari pertama masuk kerja, pascacuti Lebaran tahun ini (2016) masih saja ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Garut yang telat ngantor. Padahal pemerintah telah memberikan cuti yang cukup lama, yakni sepekan.

Sejumlah PNS yang terlambat ngantor ini tampak bergerombol di pintu gerbang sekretariat Pemkab Garut. Sejumlah PNS yang terlambat ngantor inik tak diizinkan masuk ke dalam lapangan Seta Garut oleh Satpol PP. Petugas Satpol PP tak mengizinkan masuk sejumlah PNS yang terlambat karea memang saat itu sudah berlangsung apel pagi yang dipimpin langsung oleg Bupati Garut, Rudy Gunawan, Senin (11/072016).

Ditemui usai memimpin apel pagi, Bupati Rudy Gunawan menegaskan kembali, akan menindak tegas oknum PNS yang indisipliner. Dikatakannya, PNS yang membandel akan dijerat sangsi sesuai dengan PP Nomor. 53 tentang disiplin pegawi.

“Tentu, bagi PNS yang indisipliner akan kita berikan sangsi tegas sesuai PP Nomor 53, baik sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pemecatan,” tandasnya

Dikatakannya, pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran, PNS dibagi dua kelompok. Sebanyak 17 ribu lebih PNS di lingkup Dinas Pendidikan yang berprofesi sebagai guru hari ini tidak masuk kerja, karena masih libur sekolah. (Idrus Andriawan)***

Menpan RB : PNS Dilarang Menerima Parcel Lebaran

Jakarta,(Ge).- Sudah menjadi kelaziman menjelang hari raya Idul Fitri banyak pihak saling memberi hadiah atau pemberian, namun tidak demikian dengan aparatur negara, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima hadiah atau pemberian.

“Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,” ujar Menteri Yuddy di Jakarta, Selasa (21/06/2016).

Disampaikan, bahwa dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah atau pemberian tersebut masuk dalam katagori gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

“Apabila PNS menerima hadiah lebaran, misalnya parsel dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu bagi yang bersangkutan bukan hanya diberikan sanksi disiplin, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana,” tutur Yuddy.

Namun demikian, menurutnya ketentuan dimaksud tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi.

“Untuk itu saya menghimbau bagi PNS yang tak terhindarkan menerima hadiah atau pemberian apa saja, segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK atau unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi,” ungkap Yuddy.

Lebih jauh Yuddy mengatakan bahwa pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR kepada PNS dan anggota TNI/Polri sebesar gaji pokok.

“Kesejahteraan aparatur negara saat ini sudah jauh lebih baik, bahkan dalam rangka menghadapi lebaran Bapak Presiden sudah menyetujui pemberian THR bagi PNS/TNI/Polri. Untuk itu kami mengharapkan segenap aparatur negara untuk mentaati ketentuan pelarangan menerima hadiah atau pemberian tersebut,” pungkas Yuddy. Farhan SN***

Guru dan Tenaga Medis Siap-siap Diangkat PNS, Ini Kata Menpan RB Saat Berkunjung ke Garut

PEMKAB, (GE).- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menyatakan, dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka rekrutmen khusus untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini, karena jumlah dokter PNS yang ada di Indonesia belum mencapai satu persen dari total PNS.

“Kita masih butuh banyak dokter. Paramedis pendukung juga masih kurang sampai enam persen. Jadi saya dorong ke pemerintah daerah untuk mengajukan tenaga kesehatan,” kata Yudi dalam kunjungan kerjanya di Kantor Pemkab. Garut, Kamis (16/6/16).

Setibanya di Pemkab, Yuddy langsung mempertanyakan masalah tenaga kesehatan kepada Direktur RSUD dr Slamet, dr. Maskut Fariz, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Tenny Swara Rifai, dan Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Menurut Yuddy, tenaga kesehatan dokter dan paramedis pendamping lainnya yang ada di Garut masih kurang. Bahkan dokter Puskesmas yang ada di 69 Puskesmas di Garut masih sangat kurang.

“Cuma ada 70 dokter di semua Puskesmas itu masih kurang. Kalau mau nambah PNS ajukan saja untuk tenaga kesehatan. Idealnya itu satu Puskesmas ada dua dokter,” ujar Yuddy saat berdialog dengan sejumlah kepala dinas, Kamis (16/6/2016).

Lebih lanjut, Yuddy menyatakan masih buruknya management kepegawaian di daerah, termasuk di lingkungan Pemkab Garut. Dia mencontohkan, hingga saat ini pihaknya masih menemukan kantor kecamatan yang masih menggunakan absensi manual tulis tangan. Lalu ada juga yang menggunakan absensi elektronik tapai kondisinya dibiarkan rusak.

“Kita akui management kepegawaian di daerah masih buruk, masih ada yang menggunakan absensi manual. Ada yang menggunakan finger print, tapi tidak dilink ke  BKD. Sudah begitu, merekapnya sebulan sekali. Ini kan sama saja bohong,” kata Yuddy.

Padahal, kata Yuddy, absensi elektronik ini dimaksudkan agar bisa memantau kondisi kepagawaian.  “Dari situ kita kan dapat mengetahui berapa jumlah pegawai yang masuk aktif per hari. Kalau kondisinya begitu, jadi susah mendeteksi mana pegawai yang produktif, yang disiplin. Dari sini perbaikan sistem itu akan diperbaiki,” tandas Yuddy. (Slamet Timur)***

Kabar Gembira! Pemkab Garut Akan Cairkan Gaji ke-14 Sebelum Lebaran

PEMKAB, (GE).- Menghadapi lebaran tahun ini, bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agaknya bisa bernafas lega. Pasalnya pemerintah telah merencanakan pemberian gaji ke-14 sebagai pengganti istilah Tunjangan Hari Raya (THR), yang dijadwalkan akan cair sebelum perayaan Idul Fitri 1437 Hijiriah. Masing masing PNS akan menerima sebesar gaji pokok yang biasa diterima. Untuk ini, diperkirakan akan menghabiskan kocek APBD 2016 sebesar Rp. 60 Milyar.

Menurut Kepala Bidang Anggaran, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Garut, Agus Ismail, pemeberian gaji ke-14 kepada PNS merupakan pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-AB). Pemberian gaji ke-14 merupakan yang pertama kalinya diberikan kepada PNS.

Agis menambahkan, semula pemberian gaji ke-14 akan diberikan pada minggu ke-2 bulan Juli 2016, namun menyusul surat edaran Kemenpan yang baru, rencananya Pemkab Garut akan membayar gaji ke -14 bagi PNS ini sebelum Idul Fitri. “Berdasarkan surat edaran tersebut, gaji ke- 14 akan dibayarkan lebih dulu sebelum gaji ke 13. Jadi gaji ke-14 diberikan sebagai pengganti THR bagi PNS,” kata Agis, Minggu (12/6/16).

Lebih lanjut Agis menjelaskan, pemberian gaji ke-14 untuk PNS ini bukan tanpa alasan. Semula pemerintah berencana menaikkan gaji PNS, namun kebijakan tersebut diurungkan, dan sebagai pengganti kebijakan tersebut, pemerintah memberikan gaji ke-14 yang diberikan menjelang lebaran sebagai pengganti THR. “Ini juga mungkin alasannya, gaji ke-14 diberikan lebih dulu daripada gaji ke-13,” imbuh Agis.

Bagi Pemkab Garut sendiri, tutur Agis, pemberian gaji ke-14 bagi PNS memang menjadi beban tersendiri. Dengan total anggaran yang harus dibayarakan senilai Rp.60 Milyar ini, dengan sendirinya akan mempengaruhi struktur belanja APBD tahun 2016. “Karena kebijakan ini boleh dibilang bersifat mendadak dan harus kami laksanakan, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi program kegiatan yang sudah direncanakan. Tidak menutup kemungkinan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan jadi batal dilaksanakan atau ditunda, karena anggarannya tersedot untuk ini (gaji ke-14-red),” paparnya.

Namun demikian, lanjut Agis, karena memang ini kebijakan pemerintah pusat, maka bagaimanapun Pemkab akan membayarkan sesuai intruksi dari pemerintah pusat. “Lagi pula dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu memang termasuk hitungan di dalamnya adalah untuk gaji PNS. Insya Alloh, sekitar seminggu sebelum lebaran gaji ke-14 untuk PNS ini akan dibayarkan,” pungkas Agis. (Slamet Timur).***