Besok KPUD Gelar Tes Wawancara Calon Anggota PPK, Berikut Daftar Nama-nama yang Dinyatakan Lulus Tes Tulis…

GARUT, (GE).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dijadwalkan menggelar tes wawancara bagi calon anggota PPK Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, besok, Senin (23/10/17), di Aula STIE Yasa Anggana Garut Kampus II yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Berdasarkan data dan papan informasi KPUD Garut, proses pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan selama 3 hari yakni hari Senin sampai Rabu (23-25/10/17) yang dibagi oleh dua tim penguji. Seleksi wawancara sendiri dilakukan untuk mengetahui sejauhmana integritas dan profesionalitas calon anggota PPK.

Setiap kecamatan akan ditempatkan lima orang PPK. Diprediksi kuat anggota PPK dalam Pilkada 2018 akan diisi oleh beberapa wajah-wajah baru yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Tes wawancara ini merupakan tes terakhir dalam seleksi anggota PPK Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Hasil seleksi rencananya akan diumumkan pada Rabu (27/10/17). Nantinya sebanyak 210 orang yang dinyatakan lolos seleksi akhir dan akan melaksanakan Pengambilan Sumpah pada tanggal (29-31/10/17) setelah dinyatakan resmi menjadi anggota PPK Pilkada Gubernur Tahun 2018. (Syamsul)***

Fadli Zon: Gerinda akan Tentukan Pengusungan Cagub Jabar pada November-Desember 2017

GARUT, (GE).- Saat melakukan kunjungan ke Lasminingrat Game Stone Garut untuk melihat proses pembuatan batu akik, Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan sikap partai terkait pilkada Jabar. Dalam kesempatan tersebut, Zon menyebut hingga saat ini Gerindra belum menentukan sikap terkait pengusungan calon gubernur / wakil gubernur di Pilgub Jabar mendatang. Menurutnya, partai Gerindra baru akan menentukan sikapnya pada bulan November atau Desember 2017.

“Untuk pilkada Jabar di partai belum menentukan. Nanti ada saatnya sekitar bulan November- Desember kita akan tentukan, nanti kita pasti umumkan untuk calon dan koalisinya,” katanya, Sabtu (21/10/17).

Sementara itu Fadli menjelaskan, untuk pengusungan calon di Pilkada Garut, pihaknya akan melihat kader terbaik di internal partai. Bahkan, pihaknya akan utamakan petahana Rudy Gunawan, karena dinilai sebagai kader terbaik dari internal.

“Saya lihat Pak Rudy itu bagus, saat ini menjabat di Dewan Pembina Partai Gerindra, apalagi beliau sebagai petahana pasti kita utamakan,” tandasnya.

Sementara Ketua DPC Gerindra Kabupaten Garut Enan menganggap hal itu sebuah sinyal, keputusan yang diambil oleh Wakil  Ketua DPR-RI, Fadlizon untuk mengusung Rudy Gunawan sebagai calon bupati Garut untuk periode berikutnya.

“Masalah pengusungan kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPP.  Kami hanya menerima saja terkait pembukaan calon dari eksternal itu merupakan dinamika partai. Partai Gerindra terbuka bagi siapa saja,” tandasnya. (Fauziani)***

Editor: Kang Cep.

Lelang Jabatan Akhirnya Batal, Bupati Garut: “Nanti Saja Setelah Pilkada”

GARUT, (GE).- Lelang jabatan yang sudah direncanakan Pemkab Garut, dan sudah menunjuk panitia seleksi, karena adanya beberapa jabatan yang kosong, baik untuk posisi kepala dinas, sekretaris dinas dan yang lainnya. Namun rencana Pemkab Garut itu terganjal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015.

“Begini, lelang jabatan itu tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomrr 10 Tahun 2015, tentang pemilihan umum. Kami sudah komunikasi dengan Kemendagri, kalau ada yang pensiun itu dijabat oleh Plt. Jadi lelang jabatan itu batal, nanti saja setelah Pilkada,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, Sabtu (14/10/17).

Dikatakannya, khusus untuk dinas pendidikan, yang Plt nya dijabat oleh Dede Sutisna selaku sekretaris Disdik, yang akan memasuki masa pensiun mulai Nopember 2017 ini, Plt Kepala Disdik akan dijabat oleh eselon dua, sedangkan Plt sekretarisnya akan diberikan kepada pejabat eselon tiga yang yang ada di Disdik.

Sementara itu, disinggung soal anggaran Rp 7 miliar untuk revitalisasi sekolah dasar (SD) Regol 5, Regol 6 sampai dengan SD Regol 12 yang tidak direalisasikan. Rudy menegaskan, rehab itu batal, karena defisit anggaran.” Karena kita defisit anggaran, maka yang Rp 7 miliar itu dibatalkan, tidak dialihkan,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya mengiginkan pendirian boarding school, seperti Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah yang ada di Jalan Ciledug, yang rencananya akan dikunjungi Presiden Jokowi Selasa, 17 Oktober mendatang.

“Pak Presiden akan ke Garut pada hari Selasa, sudah ada konfirmasi. Beliau tertarik karena di Garut ada pembangunan pasar-pasar modern, dan ada boarding school Darul Arqom. Nah, Pemda juga tertarik untuk mendirikannya. Kalau di Darul Arqom menginap, untuk kita tidak menginap,” katanya. (Jay).***

Editor: Kang Cep.

Beberapa Parpol Mulai “Riweuh,” Siapa Saja Bakal Calon Kepala Daerah yang Pantas Maju dalam Pilkada 2018 ?

GARUT, (GE).- Sejumlah partai politik (Parpol) di Kabupaten Garut mulai melakukan persiapan terkait Pilkada serentak 2018. Sejumlah langkah dipersiapkan untuk menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut serta Gubernur Jawa Barat.

Salah satunya, partai Nasdem disebut-sebut telah berkomunikasi dengan parpol lain. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Tubagus Hamzah, menyebutkan komunikasi politik mesti dibangun karena jumlah kursi partainya di DPRD tak mencapai 20 persen.

“Dengan jumlah kursi yang tak mencapai 20 persen, kami rasional saja,” kata Hamzah, Kamis (27/4/2017).

Dijelaskannya,  DPP Partai Nasdem memberi keleluasaan di daerah untuk berkoalisi. “Namun untuk di Garut kami belum melihat sosok tokoh. Namun kami tetap berkomunikasi dengan parpol lain,” katanya.

Bagus Hamzah menyebut, Partai Nasdem fokus dalam memberikan sejumlah pelatihan bagi para kadernya.

“Kami fokus menyiapkan kader untuk Pilkada 2018. Misalnya dengan memberi pelatihan saksi bagi kader partai,” tukasnya.

Sementara itu, Partai Golkar hingga kini belum menentukan calon yang akan maju di Pilkada tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Waktunya nanti berbarengan dan digelar bulan Juni 2018. Jadi perlu waktu juga untuk menentukan calon-calon pemimpin daerah,” kata Pengurus DPP Partai Golkar Ferdiansyah.

Seperti partai ainnya, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut juga tengah “riweuh” mempersiapkan sejumlahj agenda politiknya. Diantaranya pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Rencananya, pendaftaran calon kepala daerah dilakukan PDI Perjuangan pada pertengahan Mei 2017.

Salah satu kader PDI Perjuangan, Dedi Hasan Bahtiar, mengatakan partainya belum melakukan tahapan penjaringan calon. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu berujar, siapapun kader PDI Perjuangan yang maju dalam Pilkada, mesti melakukan tugas dengan baik.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Abdy Yuhana, menjelaskan keputusan siapa yang maju dalam Pilkada serentak dari partainya berada di tangan DPP. “Semua keputusan diserahkan ke DPP,” tukasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Jelang Pilkada 2018, Golkar Belum Putuskan Maju dalam Bursa Cagub Jabar

GARUT, (GE).- Meski pertarungan Pilkada 2018 mulai mendekat, namun hingga saat ini DPP Partai Golkar belum memutuskan siapa kadernya yang akan maju dalam bursa calon gubernur (Cagub) Jawa Barat.

Pengurus DPP Partai Golkar, Ferdiansyah, mengatakan selain menentukan calon gubernur, pihaknya juga akan menetapkan calon bupati/walikota. Pada pilkada 2018 nanti , sedikitnya akan ada 16 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menggelar pilkada.

“Nanti, waktunya berbarengan dan digelar bulan Juni 2018. Jadi perlu waktu untuk menentukan calon-calon pemimpin daerah,” ujar Ferdiansyah, salah seorang anggota DPRRI dari Fraksi Golkar, Rabu (19/04/2017).

Ferdi mengungkapkan, DPP Partai Golkar baru akan menyampaikan keputusan pengusungan calon pada Agustus atau september. Hingga saat ini partai Golkar masih menunggu hasil survei.

“Dari hasil survei itu, maka DPP akan mengambil langkah melalui mekanisme dan prosedur aturan yang ada di partai,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, menyebutkan banyak pengurus di tingkat kabupaten/kota mengusulkan Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur.

“Nanti hasilnya apakah bisa mengungguli calon lain atau tidak. Tentunya kader partai ingin agar ketua partainya maju menjadi kepala daerah,” kata Yod.

Diakuinya, pimpinan partai sangat layak mendapat prioritas. Pimpinan partai merupakan simbol partai. “Kader di daerah juga akan bangga jika simbol partai atau ketua partai diusulkan menjadi calon bupati atau gubernur,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Pemkab Garut dan KPU Mulai Lakukan Pendataan Penduduk untuk Kepentingan Pilkada/Pilgub 2018

GARUT, (GE).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut, juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, akan digelar serentak pada Juni 2018 nanti. Namun, sejak jauh-jauh hari, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai mendata jumlah penduduk untuk kebutuhan daftar pemilih sementara (DPS).

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, Asep Sulaeman Faraouk, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk pendataan penduduk yang akan dipakai dalam pilkada nanti.

“Kita juga membahas mengenai perkembangan penduduk,” kata Asep Faraouk kepada wartawan di Garut, Jumat (6/4/17).
Asep menuturkan,  pihak Pemkab bersama KPU sudah melakukan tahapan persiapan.
Target pendataan untuk jumlah DPS Pilkada di Garut, kata Asep, selesai pada Desember 2017. Selanjutnya KPU akan mengesahkan data tersebut menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati/Wakil Bupati Garut dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Ditargetkan pendataan untuk DPS selesai akhir tahun ini, karena nanti dari DPS ini oleh KPU akan disahkan menjadi DPT,” katanya.
Menurut Asep Faraouk, pendataan penduduk perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah warga berusia di atas 17 tahun yang memiliki hak suara pada pilkada serentak 2018. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan jumlah warga Garut yang diperkirakan pindah rumah, meninggal dunia, atau sudah memasuki usia 17 tahun.
“Kita juga akan membentuk satuan tugas guna mempersiapkan data penduduk secara akurat,” katanya.
Sementara itu, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Reza Alwan Sovnidar, menjelaskan, sebelum KPU menetapkan DPS kemudian disyahkan menjadi DPT, diperlukan kerja sama dan koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil saat menyusun DP 4 (Data Penduduk Potensial Pemilu).

Lebih jauh Resa menjelaskan, dalam koordinasi tersebut dibahas juga kendala-kendala yang dihadapi. Seperti imbas dari kebijakan tingkat nasional mengenai blanko E KTP yang hingga saat belum ada. Juga alat rekam E KTP seperti alat perekam sidik jari maupun tanda tangan elektronik (signature pad) yang rusak.

“Itu tidak serta merta bisa diganti, karena harus konsultasin ke Kemendagri,” katanya.
Karena itu, untuk mempermudah koordinasi dan pembagian kerja, KPU akan membentuk kelompok kerja bersama antara KPU dengan Disdukcapil.

“Juga akan muncul rencana aksi bersama untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul,” katanya.
Menurut penilaian Reza, keterbatasan SDM di Disdukcapil juga menjadi salah satu kendala sehingga diperlukannya satuan tugas bersama. Kendala lainnya, lanjut Resa, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat  dalam pembuatan E KTP. Letak geografis, tak kalah jadi hambatan.
“Karena itu, masyarakat harus bergerak, dan kita harus jemput bola. Baik dari tim KPU maupun Disdukcapil, guna melakukan pemutakhiran data pemilih,” katanya. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Purwadaksi

Purwadaksi

ku : Kang Oni

ARI purwa teh wiwitan, daksi wekasan. Ringkesna, harti purwadaksi teh asal-usul. Ti mana asal urang jeung ka mana pangbalikan. Saur piwuruk pangeresa ti Rancabeet, mangkahade urang ulah nepi ka poho kana purwadaksi. Sabab, lamun poho, komo mopohokeun mah, inggis bisi cilaka atawa sahenteuna urang moal apal kana jalan pangbalikan. Leuheung lamun nyasab di dunya. Copelna urang ukur cape kukurilingan. Tapi, lamun jaga sasar di aherat?

“Palangsiang, ari kahayang asup ka surga, gejebrus nyungseb dina naraka. Iyyyy…, naudzubillahi mindzalik. Nu matak, lamun urang hayang salamet dunya aherat, kade ulah poho kana purwadaksi,” ceuk Kang Oni ka Kabayan jeung Lamsijan.

“Ah,…., isuk keneh ieu teh Kang. Montong sok nyingsieunan,” ceuk Lamsijan.

“Uing mah ngelingan, lain nyingsieunan!” tembal Kang Oni.

“Tuh, da kitu ari anu sok poho kana purwadaksi mah. Loba kahariwang,” sindir Kabayan.

“Mangkahade ah…! Serius ieu mah!” tandes Kang Oni deui.

“Lah…, jadi muringkak bulu punduk ieu teh euy!” Lamsijan ngagerendeng.

“Alus eta teh. Hartina ilaing boga keneh rasa kasieun ku bebendu ti Nu Maha Kawasa. Pangcilakana lamun jalma geus teu boga rasa kasieun. Gumaing. Asa aing uyah kidul. Antukna tunggul dirarud, catang dirumpak,” ceuk Kang Oni.

“Leuheung ilaing mah ukur rahayat. Dina kituna ge, paling-paling ukur ngarugikeun diri, kulawarga, jeung tatangga sababaraha ese. Kumaha lamun nu kitu laku teh pangagung, tangtu bisa nyangsarakeun rahayat sanagara,” Kabayan ngengklokan.

“Ku kituna, pangagung mah kudu leuwih ati-ati, tur teu weleh inget kana purwadaksi. Sabab, lamun pangagung geus teu ngitung ka kidul kaler, eta teh alamat sarakah. Lamun geus sarakah, sagala dilalab. Teu paduli haram halal. Nu penting hawa nafsu katedunan,” Kang Oni nandeskeun.

Padahal, ceuk Kang Oni deui, Rosululloh SAW nandeskeun. Teu aya saurang oge anu dipikarido ku Alloh keur mingpin rahayatna bari basilat, heug teh manehna maot minangka koruptor, mangka pasti Alloh bakal ngaharamkeun surga keur manehna.

“Wah…, cilaka geus kitu mah!” Kabayan ngembohan.

“Geus ah Kang, tong nyarita sual eta wae. Jadi karareueung yeuh! Urang nyaturkeun sual Pilkabe… eh.. Pilkada we mending ge ayeuna mah. Apan taun hareup urang bakal nyingareupan Pilkada deui!” Lamsijan mengparkeun obrolan.

“Heueuh, da eta ge sarua, aya patalina jeung purwadaksi,” tembal Kang Oni.

“Maksud Akang?” Lamsijan panasaran.

“Apan ayeuna teh katarana pangagung keur bingung. Sabab gening ngabrul anu daftar hayang jadi bupati katut wakil bupati teh. Tangtu kudu leuwih telik dina milih kelir acak corakna,” ceuk Kang Oni.

“Patalina jeung purwadaksi?” Kabayan beuki panasaran.

“Ari ceuk kuring mah, saestuna teu kudu jadi koleng. Inget we kana purwadaksi. Sabab lamun dipikiran ku sorangan mah antukna bingung sorangan,” tembal Kang Oni.

“Maksud Akang!” Lamsijan beuki nyedek.

Keur ngentengkeun kabeubeurat pikir mah, ceuk Kang Oni, celuk deui wadya balad baheula zaman rek ngadeg. Apan ngabrul gening anu ngarojong teh. Enya nu disebut tim independen tea. Jugjug we ka KPU, saha anu dicatet resmi di ditu. Geroan. Penta bongbolongan. Apan baheula ge zaman kampanyeu, lamun aya nanaon teh maranehna anu malikiran. Maranehna anu paeh poso di lapangan. Geus waktuna ayeuna dihiyap deui.

Lamun perlu, menta dihampura. Sabab, salilaieu rumasa teu malire. Bujeng-bujeng barang bere, dalah rek ditepungan ge hararese. Tapi, lamun memang hade gawe, balad-balad ge moal talangke. Moal asa kawiwirangan lamun kudu yogrogkeun deui calon anu jadi bebende. Keun, maranehna bere kasempetan sina nyieun analisa keur nyusun strategi nu hade.

“Ulah kadon terus ditinggalkeun, bisi jadi matak,” sindir Kang Oni.

“Tapi, apan cenah urusan eta mah hak prerogatif pribadi. Nu lain mah teu kudu pipilueun. Rek maju deui atawa henteu, kumaha uing we!” Lamsijan motong bari nepak dada nurutan Kuwu Udi lamun keur biantara.

“Heueuh kitu pisan. Nu matak, kulantaran ieu teh hak prerogatif pribadi, jadi boga kabebasan keur nangtukeun sikep sorangan. Kuduna, ieu teh dijadikeun kasempetan keur ngarangkul deui tim indevenden anu baheula milu hese beleke nganteurkeun aranjeunna nepi ka jucung,” Kang Oni ngajentrekeun.

“Enya, Kang. Sikep eta pisan anu disebut inget kana purwadaksi teh nya!” Kabayan ngembohan.

“Tah, gening ngarti!” ceuk Kang Oni.

“Uing tea atuh!” Kabayan nepak dada.

“Emhhhh…. uing!” ceuk Lamsijan bari ngajebian.***

Ketua KPU Jabar Menilai Warga Garut Antusias Menghadapi Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat akan digelar di 16 kabupaten/kota, Juni 2018 mendatang, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub-Pilwagub) Jawa Barat.

Menurut Komisoner KPU Jawa Barat, Agus Rustandi, meski pelaksanaan Pilkada serentak baru akan dilaksanakan Juni tahun depan, situasi perpolitikan di Kabupaten Garut mulai menghangat. Terlihat dengan bermunculannya sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi balon Bupati dan Wakil Bupati Garut.

“Hal ini wajar dan menunjukan betapa besarnya antusias warga menyambut pelaksanaan Pilkada di Garut,” ujar Agus, Rabu (5/4/17).

Dikatakan Agus, untuk pendaftaran bakal calon sendiri diperkirakan baru akan mulai dibuka Bulan Desember 2017 mendatang atau pada akhir tahun ini. Perkiraan ini di antaranya melihat Pilkada tahun sebelumnya dimana pendaftaran dimulai 6 bulan sebelum pencoblosan.

“Berkaca pada Pilkada sebelumnya, kemungkinan besar ketika gelaran Pilkada serentak dilaksanakan Bulan Juni 2018, maka pendaftaran tak akan jauh dari  akhir tahun ini,” katanya.

Agus menerangkan, hingga saat ini KPU sendiri masih menyiapkan tahap penyusunan biaya untuk gelaran Pilkada serentak. Baik angaran untuk subsidi ke 16 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, maupun anggaran untuk Pilgub dan Pilwagub.

Berkaitan dengan syarat pemilih, terang Agus, bagi warga yang telah mempunyai E-KTP, secara otomatis sudah masuk dalam daftar pemilih. Dengan demikian mereka bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak.

Lebih jauh Agus menuturkan, pada Pilgub Jabar 2013 lalu, terdapat 1 juta surat suara yang tidak sah. Ini berarti ada 1 juta penduduk yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak benar mencoblosnya.

Karena itu, Agus berharap pada Pilgub nanti masyarakat benar-benar sudah memahami bagaimana mencoblos secara benar, sehingga jumlah suara tidak sah bisa berkurang. Keberadaan RPP (Rumah Pintar Pemilu) di tiap-tiap KPUD di Jabar, diharapkan bisa menjadi wahana edukasi bagaimana menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Tak Dilakukan oleh Rekanan, KPUD Garut Musnahkan Sendiri Sisa Surat Suara Pemilu 2013

GARUT, (GE).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa melakukan pemusnahan surat suara sisa yang tidak terpakai pada pemilihan umum (pemilu) lalu. Selama ini, sisa surat suara tersebut menumpuk di gudang KPUD. Padahal, seharusnya pemusnahan surat suara dilakukan oleh rekanan pemenang lelang pengadaan surat suara pada pemilu tahun 2013.

“Iya, seharusnya diangkut dan dimusnahkan oleh rekanan. Mungkin karena tercecer, jadi sisa surat suara ini tidak terangkut. Daripada ditemukan oleh pemulung, bisa bermasalah. Jadi lebih baik dimusnahkan dengan cara dibakar,” kata Sekretais KPUD Garut, Ayi Dudi Supriadi,  saat melakukan pemusnahan surat suara di gudang KPUD Jalan Proklamasi, Selasa (22/03/17).

Dikatakan Ayi, surat suara yang dimusnahkan tersebut, terdiri dari beberapa sisa pilkada tahap satu dan tahap dua, pileg, dan pilpres.

“Sisa surat suara ini tidak banyak dan ini saya kira sudah ada berita acara lelangnya. Ini hanya yang tercecer saja,” tuturnya.

Ratusan surat suara sisa itu kondisinya sudah rusak dan basah akibat terkena air hujan.

Ayi menambahkan, penghancuran surat suara juga dilakukan dalam rangka pengelolaan arsip dan penilaian dalam pengelolan arsip di setiap Kasubag. Pengelolaan arsip di Gudang KPUD di Jalan Proklamasi, maupun di Bayongbong.

Selain Ayi, juga terlihat anggota Komisioner KPUD Garut ikut membereskan perlengkapan pemilu di gudang KPUD tersebut. (Jay/GE).***

Editor : SMS

Rudy Gunawan : Tidak Harus Saya yang Diusung Gerindra

GARUT, (GE).- Kehadiran Bupati Garut, Rudy Gunawan dalam acara pelantikan kepengurusan DPC Partai Gerindra yang baru masa bakti 2017-2022, menuai pertanyaan bagi sejumlah kalangan. Bagaimana tidak, Rudy Gunawan yang saat ini menduduki kursi G-1 diisukan akan kembali diusung Partai Gerindra untuk maju di Pilkada 2018 mendatang.

Ditemui usai acara, Rudy angkat bicara terkait hal tersebut. “Belum, belum, belum tentu saya yang diusung untuk maju kembali. Kehadiran saya ke sini karena saya dewan pembina partai juga. Orang kebanyakan tidak ada yang tahu,” ungkapnya, kepada wartawan, Kamis (02/02/2017).

Rudy juga mengatakan, tidak harus dirinya yang diusung Partai Gerindra. Dia juga tidak mempermasalahkan jika ada bakal calon yang diusung Gerindra selain dirinya.

“Tidak apa-apa silahkan saja kalau ada calon yang lain. Kita kan masih menunggu keputusan dari pusat,” pungkasnya. (Hakim)***