Keterwakilan Perempuan untuk Anggota PPK Garut Hanya 11%, KPU: Banyak yang Belum Memenuhi Syarat

GARUT,(GE).- Baru-baru ini terungkap, keterwakilan perempuan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Garut masih kurang dari 30 persen. Namun keterwakilan perempuan sendiri dinilai hampir merata di semua kecamatan.

Menurut Komisioner KPUD Garut, Lia Juliasih, dari 210 anggota PPK se Kabupaten Garut, 23 di antaranya merupakan perempuan. Memang, jumlah 30 persen keterwakilan tak bisa terpenuhi karena masih banyak yang belum memenuhi persyaratan.

“Memang baru 11 persen keterwakilan perempuannya. Tapi dalam seleksi bukan hanya gender yang kami perhatikan. Jika tak memenuhi kriteria tidak bisa dipaksakan,” katanya, usai pelantikan anggota PPK se Kabupaten Garut di Graha Patriot, Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Minggu (29/10/17).

Diungkapkannya, PPK di daerah lain bahkan ada yang sama sekali tak diwakili perempuan. Jumlah anggota PPK perempuan yang ada di Garut malah dinilai sudah mewakili.

“Ada satu kecamatan yang tiga anggotanya perempuan. Jadi semuanya sudah cukup terwakili,” tukasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jabar, Agus Rustandi dan para anggota PPK di Jabar akan bertugas sampai Pilkada 2018 selesai. Selama proses seleksi di seluruh wilayah Jabar, Agus menilai sudah sesuai prosedur.

“Sekarang sudah mulai pelantikan PPK. Waktunya dari 29 sampai 31 Oktober. Setelah pelantikan para PPK bisa segera bekerja terutama dalam menyosialisasikan Pilkada,” kata Agus.

Ditegaskannya, untuk penentuan lima anggota PPK di setiap kecamatan dianggap sudah objektif. Terutama dari sisi pengetahuan soal kepemiluan.

“Semua KPU di Jabar sudah melaksanakan tahapan seleksi sesuai prosedur. Kami harap para PPK ini bisa membantu kerja KPU dalam menyelenggarakan Pilkada,” tandasnya. (Tim GE)***

Pilkada 2018, Panwaskab Garut Soroti Ujaran Kebencian dan Isu Sara di Medsos

GARUT, (GE).- Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut, terus memantau perkembangan media sosial saat memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Ujaran kebencian dan lontaran isu sara menjadi perhatian khusus karena dianggap pelanggaran yang masif dan sistematis.

“Tugas Panwas sekarang sangat berat, pasalnya penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Bupati dilaksanakan secara langsung. Apalagi sekarang media sosial kerap dijadikan alat untuk berkampanye dan menyerang calon lainnya,” ujar Komisioner Panwas Kabupaten Garut, Asep Burhan, saat ditemui usai melantik Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Hotel Sampireun, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (29/10/17).

Asep melanjutkan, pemantauan media sosial terutama terkait ujaran kebencian dan isu sara akan menjadi prioritas. Pasalnya kedua isu ini kerap dilontarkan para pendukung pasangan calon untuk menjatuhkan calon lainnya.

Oleh sebab itu, kata Asep, para komisioner Panwascam yang telah dilantik akan dibekali dengan bimbingan teknis. Tujuannya, agar saat melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pilkada Panwascam tidak kikuk lagi dalam menangani setiap permasalahan.

“Panwascam yang dilantik hari ini jumlahnya 126 orang. Sejak hari ini mereka akan dibekali dengan bimbingan teknis terkait kepemiluan,” kata Asep.

Dalam Bimtek Panwascam kali ini penanggulangan pelanggaran yang dilakukan netizen di media sosial menjadi sorotan baru. Nantinya Panwascam akan memilah bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh netizen di dunia maya.

“Nanti kita akan klasifikasikan bentuk pelanggarannya. Kalau melanggar hukum pidana tentunya akan ditindak secara hukum pidana juga,” akunya.

Asep menandaskan, di Panwas tingkat kabupaten nantinya akan ada penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). Jadi Panwas memiliki kewenangan untuk memutuskan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Sementara itu, komisioner Panwaskab Garut lainnya, Heri Hasan Bahtiar, mengaku semua anggota Panwascam yang telah dilantik diharapkan dapat bekerja optimal. Pasalnya penyelenggaraan Pilkada kali ini dianggap paling berat jika dibandingkan dengan sebelumnya.

“Setelah dilantik sekarang dan langsung diberikan bimbingan teknis diharapkan semua anggota Panwascam bisa bekerja secara optimal. Pasalnya sederet pekerjaan telah siap menanti. Jangan leha-leha, kerja! kerja! Kerja!,” imbaunya.

Heri menandaskan para komisioner Panwascam terpilih merupakan putra dan putri terbaik dari yang baik di kecamatannya masing-masing. Oleh sebab itu, jangan leha-leha, kerja! kerja! Kerja!,” pungkasnya. (Farhan SN)***

DPC Hanura Pastikan Dukung Rudy untuk Kembali Jadi Bupati

GARUT, (GE).- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Garut pastikan dukung Rudy Gunawan di Pilkada 2018 nanti. Hal itu dikatakan Ketua DPC Hanura Harut, H. Serli Besi, usai menyerahkan berkas pendaftaran partai ke Komisi Pemilijan  Umum  Daerah (KPUD) Kabupaten Garut,  Senin (16/10/2017).

” Ya betul,  hampir seratus persen PAC merekomendasikan Pak Rudy Gunawan demi kebesaran partai. Dan saya menyerap aspirasi seluruh PAC. Namun, secara resmi dukungan ini belum  dikonsultasi dengan DPP Hanura. Sebagai kader partai, kita tunggu arahan DPP,” ungkapnya.

Dijelaskannya, guna menyampaikan rekomendasi PAC itu ke DPP,  dalam waktu dekat akan dilaksanakan Rakerda. Sementara itu,  penyerahan berkas pendaftaran ke KPUD semua berjalan lancar.

“Alhamdulillah, sejumlah 2154 KTA (Kartu Tanda Anggota, red) yang sudah terjaring diserahkan ke KPU Garut. Tidak ada masalah, jadi kita akan ikuti tahapan berikutnya,” katanya, didampingi jajaran pengurus dan kader Hanura.

Menurut Serli, usaha yang sudah dilakukan seluruh jajaran kader Partai Hanura untuk pemenuhan syarat administrasi berjalan lancar. “Tidak sia-sia upaya kita selama dua minggu ini, kita sudah masuk syarat administrasi,” pungkasnya. (Jay)***

Editor: Kang Cep.

Indikasi Gerindra Usung Rudy Gunawan Menguat

GARUT (GE).- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Mendatangi kantor KPUD Garut Guna mendaftarkan diri sebagai Partai Peserta Pemilu 2019. Dipimpin langsung Ketua DPC Gerindra Kabupaten Garut Enan dan jajaran pengurus serta anggota Dewan Fraksi Gerindra. Namun anehnya, pada proses pendaftaran partai ini, Bupati Garut, Rudi Gunawan turut hadir mendampingi kader lainnya.

Usai menyerahkan berkas ke KPUD, Ketua DPC Gerindra Garut, Enan mengatakan DPC Gerindra Garut sengaja datang ke KPUD untuk menyerahkan berkas kepartaian yang merupakan syarat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019. Menurutnya, semua berkas kepartaian telah selesai dan diberikan kepada KPU Garut.

“Kami bersyukur hasil kerja dua minggu, akhirnya berkas ini sudah bisa di serahkan ke KPUD” ujar Enan, Sabtu (14/10/17).

Saat disinggung kehadiran Rudy Gunawan dalam penyerahan berkas kepartaian tersebut, Enan menjawab, kehadirannya hanya sebatas kader partai. Pasalnya, kata Enan, saat ini Rudy Gunawan tercatat sebagai Dewan Pembina Pusat (DPP) Gerindra.

“Sampai saat ini belum ada rekom dari Partai Gerindra terkait pencalonan Bupati pada Pilkada 2018. Kehadiran Bupati karena ia merupakan kader partai. Makanya ia ikut daftar ke KPU,” ungkapnya.

Sementara itu, Rudy Gunawan mengaku kehadirannya dalam penyerahan berkas kepartaian untuk mengapresiasi soliditas Partai Gerindra di Garut. Menurutnya, Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Enan berjalan dengan baik.

“Saya ke KPU bersama pengurus Partai Gerindra hanya sebatas dukungan saja. Belum tentu saya yang diusung Gerindra. Saya kan pengurus Partai Gerindra juga,” katanya.

Penyerahan berkas dari Partai Gerindra diterima langsung Ketua KPU Garut, Hilwan Fanaqi. Sampai berita ini diturunkan, data yang diterima dari KPU Garut telah tujuh partai yang telah menyerahkan berkas kepartaian. (Fauziani)***

Ingin Daftar PPK/PPS? Ini Syaratnya

GARUT, (GE).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut memiliki waktu sebulan untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa dalam persiapan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017.

Hal tersebut mengemuka dalam Rakor Persiapan Pembentukan PPK dan PPS Pilkada Serentak 2018, di Fave Hotel Garut, Jumat (6/10/2017). Rakor diikuti para camat se-Kab. Garut, perwakilan partai politik, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi membeberkan berbagai hal terkait agenda kegiatan pembentukan PPK dan PPS. Diantaranya mengenai persyaratan anggota PPK dan PPS.

Merujuk UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hilwan menjelaskan persayaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Diantaranya berusia paling rendah 17 tahun; berpendidikan paling rendah SMA/sederajat; tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Mengenai persyaratan belum pernah dua kali periode dalam keanggotaan PPK/PPS, Hilwan memaparkan menggunakan formula berdasarkan surat edaran dari KPU Republik Indonesia. Dua kali periode dimaksud yaitu periode I rentang tahun 2005-2009 dan periode II rentang tahun 2010-2014.

Selain di Kantor KPU Garut, Hilwan menandaskan KPU Garut akan membuka pendaftaran PPK/PPS di beberapa kantor kecamatan dengan menempatkan staf KPU Garut. Rencananya yakni Kantor Kecamatan Bl. Limbangan, Wanaraja, Bayongbong, Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk.

“Karenanya kami mengundang Bapak dan Ibu Camat pada acara ini, guna menyukseskan tahapan pembentukan PPK dan PPS di Kabupaten Garut,” tuturnya. (Firman)***

Ditanya Soal Pencalonan di Pilkada 2018, Jawaban Rektor Uniga Bikin Jleb

GARUT, (GE).- Konstalasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 terus memanas. Sejumlah nama politisi sudah mulai menyatakan diri maju di ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.

Namun satu nama yang saat ini menjadi perhatian banyak orang tertuju pada seorang Rektor Uniga, Dr. H. Abdusy Syakur Amin, M. Eng. Namanya kerap dikaitkan dengan ajang Pilkada pasalnya ia merupakan salah seorang kontestan di Pilkada 2013 yang lalau.

Waktu itu, ia hanya kalah tipis dari pewegang kekuasaan di Kabupaten Garut saat ini. Banyak kalangan yang menilai, kalau Syakur akan kembali maju untuk bertarung di Pilkada 2018.

Ditemui di ruang Rektorat Uniga, Jalan Raya SDamarang, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, Syakur Amin, mengaku dirinya siap menjadi salah satu kontestan di ajang Pilkada. Namun tentunya, jika ada Parpol yang mau mengusung dirinya.

Ia mengaku, sampai saat ini sudah ada komunikasi politik dengan beberapa Parpol yang siap mengusung dirinya untuk maju di Pilkada 2018. Syakur menandaskan tak akan tergesa-gesa untuk mengambil langkah. Pasalnya, melangkah di jalur politik tentunya ada beberapa babak yang harus ditempuhnya.

“Jangan tergesa-gesa, semuanya ada babaknya,” ujar Syakur dengan nada mantap, Sabtu (23/7/17).

Syakur menambahkan, dalam Pilkada 2018 nanti tentunya harus menghadirkan para calon yang kompeten. Sehingga masyarakat akan banyak pilihan.

“Semua calon memiliki kelebihan masing-masing. Tinggal masyarakat menentukan mau pemimpin seperti apa untuk Garut ke depan,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Rektor Uniga: Secara Pribadi Saya Siap Maju dalam Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Abdusy Syakur Amien, yang tak lain rektor Universitas Garut (Uniga) mengaku siap maju dalam Pilkada Garut 2018 mendatang. Meski mengaku siap, namun Syakur tidak akan memaksakan diri jika masyarakat tidak menginginkannya.

“Secara pribadi saya siap mencalonkan kembali dalam Pilkada di Garut. Namun, saya pun harus introspeksi diri dulu apakah saya akan mendapat dukungan masyarakat Garut atau tidak,” kata Syakur, Selasa (19/9/2017).

Menurutnya, akan lebih baik kalau pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2018 jumlahnya mencapai lebih dari dua.

“Kalau hanya dua pasang calon yang bertarung, maka masyarakat akan dipaksa memilih salah satunya walau tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya,” katanya.

Dijelaskannya, dalam melihat track record calon bupati masyarakat tentunya bisa melihat dari sepak terjangnya selama ini. Misalnya dari karakter atau sikapnya, pengalaman maupun kiprahnya selama ini baik di daerah maupun luar daerah.

“Sekarang kan sudah mulai bermunculan nama  bakal calon dan jumlahnya cukup banyak. Tinggal sekarang masyarakat menentukan pilihan sesuai harapan dan kehendaknya,” tukasnya.

Ia menilai, dirinya bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat. Namun semuanya diserahkan ke masyarakat dan parpol. Soal jadi atau tidaknya dia mencalonkan, hal itu sepenuhnya tergantung masyarakat dan parpol.

“Sambil menunggu proses, saya terus meningkatkan kapasitas saya serta jaringan melalui pendidikan di Lemhanas. Pendidikan di situ sama sekali bukan untuk nyalon di Pilkada, tapi untuk meningkatkan kualitas pengabdian di mana saja,” ujarnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

 

Ade Ginanjar dan Agus Hamdani Siap Dipasangkan di Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Peta politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan bertarung di Pilkada 2018 sudah mulai menunjukkan titik terang. Salah satu pasangan yang sudah mulai membangun “chemistry” adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, Agus Hamdani dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Garut, Ade Ginanjar.

Keduanya tampak sudah membangun komunikasi politik untuk bertarung di Pilkada Garut 2018. Bahkan langkah kedua politisi tersebut sudah mendapat restu dari Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

Keseriusan mereka tampak saat menghadiri kegiatan Diklat Sar Banser NU di Pondok Pesantren Assaadah Limbagan Garut. Mereka berbincang santai dan saling melempar senda gurau. Bahkan dihadapan wartawan, mereka mengaku sudah nikah siri.

“Lamun perkawinan mah tinggal nanggap elektun. Sabab ari nikah siri na mah enggeus,” ujar Agus Hamdani sambil berkelakar di halaman depan rumah Pimpinan Pondok Pesantren Assaadah, Limbangan, Minggu (17/9/17).

Agus Hamdani, mengaku siap mendampingi Ade Ginanjar, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Garut, dalam Pilkada 2018 mendatang. Kesiapannya mendampingi Ade Ginanjar, ada beberapa hal. Salah satu kelebihan Ade Ginanjar karena memiliki basis massa di wilayah Garut Selatan. Bahkan berdasarkan hasil survai elektabilitas dan popularitasnya terus naik.

Agus juga mengklaim, dirinya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di kawasan Garut Utara. Sehingga jika dua kekuatan ini digabungkan ia berkeyakinan akan bisa memenangkan pertarungan di Pilkada 2018 yang akan datang.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Garut, Ade Ginanjar, tidak berbicara banyak pada kesempatan itu. Namun ia mengisyaratkan sudah ada kecocokan dengan Agus Hamdani.

“Saya ga mau berbicara banyak dulu. Bisi piomongeu,” ujarnya sambil masuk ke dalam rumah. (Farhan SN)***

Rudy Gunawan Tidak Konsisten, Golkar Siapkan Calon Pengganti

GARUT, (GE).- Sikap petahana yang banyak melakukan manuver politik membuat gerah petinggi Partai Golkar yang beberapa waktu sempat mengumumkan mengusung Rudy Gunawan. Tapi sekarang, Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, seolah menarik pernyataannya jika dirinya telah merekomendasikan Rudy Gunawan sebagai calon Bupati Garut yang akan diusung oleh partai beringin itu.

Kekesalan Dedi memang cukup beralasan, pasalnya selain ke Partai Golkar, Rudy pun sempat mengikuti penjaringan di Partai Gerindra. Partai yang mengusung dirinya hingga bisa menjabat menjadi Bupati.

Bahkan ia sempat berucap juga akan mendaftar ke Partai Hanura dan PKB. Namun hingga penutupan pendaftaran di Partai Hanura, tak tercantum nama Rudy.

Sedangkan PKB tak membuka pendaftaran calon. Rudy pun beberapa kali menyebut tetap konsisten untuk maju menggunakan kendaraan Partai Gerindra. Walau belum ada keputusan terkait nama dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Seakan menganulir perkataannya, Dedi Mulyadi mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar yang sebelumnya tak akan maju dalam Pilkada, kini sudah bersemangat kembali untuk mencalonkan diri. Menurutnya, calon dari internal partai tentunya jadi lebih baik. Pasalnya karakter dan sepak terjangnya sudah diketahui.

“Sampai sekarang belum ada rekomendasi. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar Dedi Mulyadi usai acara Halaqah Kebangsaan di Pesantren As-Sa’adah, Kecamatan Balubur Limbangan, Minggu (17/9/17).

Mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang akan memberi rekomendasi kepada Rudy, menurut Dedi hal itu karena hasil survei Bupati Garut itu paling tinggi. Ditambah saat rapat pimpinan di Karawang, nama Rudy dan Ade muncul sebagai calon dari Golkar.

“Setelah rapat pimpinan di Karawang, pak Rudy berkunjung ke saya waktu ada pembahasan soal Pilkada di Bekasi. Lalu lihat survei paling tinggi. Makanya kita rekomendasi,” katanya.

Jika memang Rudy ingin diusung oleh Golkar, Dedi balik bertanya tentang konsistensi calon petahana itu. Jika Rudy konsisten, maka ia pun akan konsisten untuk memberikan dukungan.

“Kalau tidak konsisten, masa saya harus konsisten pada yang tidak konsisten. Jadi belum mutlak rekomendasinya,” ucapnya.

Dedi menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa nama calon untuk maju di Pilkada Kabupaten Garut. Namun keputusan untuk penentuan nama calon masih cukup lama waktunya.

“Pendaftaran kan Januari (2018). Mungkin pembahasan (nama calon bupati dan wakil bupati) pada akhirnya bisa diputuskan bulan Desember,” katanya. (Farhan SN)***

Koalisi Golkar-PDIP Sudah Clear, Ade Ginanjar: ” Pak Rudy Partainya Mana ? “

GARUT, (GE).- Hingga saat ini belum ada satu partaipun yang resmi mengumumkan siapa orangnya yang akan dicalonkan sebagai bupati dan calon wakil bupati untuk maju pada Pilkada Garut 2018 mendatang. Termasuk dua kader partai besar dari Golkar Ade Ginanjar (AGR) dan Dedi Hasan Bahtiar (DHB) yang selama ini ramai diberitakan media, keduanya masih belum ada kepastian.

“Kalau koalisi partai antara Golkar Jawa Barat dengan PDIP Jawa Barat, itu sudah clear. Bisa saja calon dari Golkar bukan saya, kalau selama ini saya dipasangkan dengan Dedi Hasan, atau dengan siapapun itu cuma isue,” tegas Ketua DPD Partai Golkar, Ade Ginanjar (AGR), di Kantor DPRD Garut, Rabu (16/08/17).

Dikatakannya, penetapan calon yang akan diusung Golkar, akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), melalui mekanisme hasil survei.” Kemungkinan DPP akan menetapkan calon itu September, paling lambat Oktober, menunggu hasil survei,” tukasnua.

Ditanya soal keinginan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menyandingkan AGR dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan. AGR malah balik nanya kepada wartawan.” Kalau Pak Dedi menginginkan saya berpasangan dengan Pak Rudy, pak Rudy partainya yang mana? Golkar kan tidak bisa mencalonkan sendiri, karena kurang dua kursi,” kata Ketua DPRD Garut itu.

Ditambahkannya, selain dirinya, ada beberapa tokoh Garut yang dimasukan dalam survei partainya, termasuk Rudy Gunawan. Sehingga belum bisa dipastikan nama calon yang akan diusung Golkar di Pilkada nanti. ” Bisa saja Golkar tidak mencalonkan saya. Pak Rudy juga termsuk yang disurvei,” tandasnya.(Jay)***

Editor: Kang Cep.